PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PERPRES Nomor 110 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Article 3

Correction

(1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. (2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPJS, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan. (3) Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat remunerasi pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana atau memikul beban kerja sebesar yang dikelola BPJS.

Article 4

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas: a. Gaji atau Upah; dan b. Manfaat Tambahan Lainnya. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperoleh Insentif.

Article 5

(1) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan formula sebagai berikut: Gaji atau Upah = Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan. (2) Gaji atau Upah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kinerja operasional BPJS. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan terhadap ukuran dan jumlah aset yang dikelola BPJS serta besarnya tanggung jawab dan kemampuan pendapatan BPJS yang bersangkutan. (4) Kinerja operasional BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan pelayanan, mutu, manfaat bagi masyarakat, dan indikator keuangan.

Article 6

(1) Gaji atau Upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama. (2) Besaran Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut: a. Gaji atau Upah Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama; dan b. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama.

Article 7

Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS.

Article 8

(1) Manfaat Tambahan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: a. tunjangan; dan b. fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tunjangan hari raya keagamaan; b. santunan purna jabatan; c. tunjangan cuti tahunan; d. tunjangan asuransi sosial; dan e. tunjangan perumahan. (3) Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kendaraan dinas; b. kesehatan; c. pendampingan hukum; www.djpp.kemenkumham.go.id d. olahraga; e. pakaian dinas; f. biaya representasi; dan g. biaya pengembangan.

Article 9

(1) Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Penetapan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk. (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk. (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.

Article 10

(1) Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pajak atas Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Article 11

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji atau upah bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Article 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 13

(1) Direksi mengusulkan kepada besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PRESIDEN berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15