PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2022 tentang JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PERMEN Nomor 45 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Article 2

Correction

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Article 3

Correction

(1) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan. (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Article 4

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas: a. Klerek; b. Operator; dan c. Teknisi.

Article 5

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi. (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Teknis.

Article 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. penentuan kelas jabatan; c. pengembangan karier; d. pengembangan kompetensi; e. penilaian kinerja; f. penggajian dan tunjangan; dan g. pemberhentian.

Article 7

Penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana meliputi: a. perubahan/penyempurnaan nomenklatur Jabatan Pelaksana; b. penghapusan nomenklatur Jabatan Pelaksana; atau c. penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana baru.

Article 8

(1) Instansi Teknis mengusulkan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada Menteri sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. klasifikasi jabatan b. nomenklatur jabatan; c. Tugas Jabatan; d. uraian Tugas Jabatan; e. syarat jabatan; f. hasil kerja/output jabatan; g. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; h. kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; i. kedudukan jabatan/peta jabatan; dan j. informasi faktor jabatan. (3) Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2022 tentang JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12