PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2023 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

PERMEN Nomor 167 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian. 2. Taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan. 3. Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Kredit Alsintan adalah kredit/pembiayaan investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan yang diberikan oleh penyalur Kredit Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. 4. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang seharusnya diterima oleh penyalur Kredit Alsintan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima Kredit Alsintan. 5. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara margin yang seharusnya diterima oleh penyalur Kredit Alsintan dengan margin yang dibebankan kepada penerima Kredit Alsintan dalam skema pembiayaan syariah. 6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 7. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 8. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat KPA Alsintan adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran untuk pembayaran subsidi atas Kredit Alsintan. 11. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh PRESIDEN dengan Keputusan PRESIDEN yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program Kredit Alsintan. 12. Penerima Kredit Alsintan adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk menerima Kredit Alsintan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Alsintan. 13. Penyalur Kredit Alsintan adalah lembaga keuangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan Kredit Alsintan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan Kredit Alsintan. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 15. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 16. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN Belanja Subsidi. 17. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima Kredit Alsintan kepada Penyalur Kredit Alsintan. 18. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 19. Tahun Penyaluran adalah periode penyaluran Kredit Alsintan mulai bulan Januari sampai dengan Desember berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan. 20. Rencana Target Penyaluran yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana yang disusun oleh Penyalur Kredit Alsintan untuk menyalurkan Kredit Alsintan selama Tahun Penyaluran. 21. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat IKD adalah indikasi dana untuk pemenuhan kewajiban pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada bagian anggaran BUN. 22. Penjamin Kredit Alsintan adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Alsintan. 23. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur Kredit Alsintan oleh Penjamin Kredit Alsintan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. 24. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN SUBSIDI

Article 5

Correction

(1) Untuk perencanaan penyaluran dan alokasi anggaran subsidi Kredit Alsintan, Penyalur Kredit Alsintan menyusun RTP setiap tahun anggaran. (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data target penyaluran; b. data tagihan; dan c. data kinerja penyaluran. (3) Data target penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. rencana penyaluran per provinsi; b. target jumlah debitur per provinsi; dan c. target jumlah Alsintan yang dibiayai per provinsi. (4) Data tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. tagihan tahun sebelumnya per provinsi; b. tagihan tahun berjalan per provinsi; dan c. proyeksi tagihan tahun berikutnya per provinsi. (5) Data kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. nominal penyaluran per provinsi; b. jumlah debitur penyaluran per provinsi; c. jumlah Alsintan yang telah disalurkan per provinsi; dan d. tingkat non-performing loan per provinsi. (6) Data kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. data realisasi tahun sebelumnya per provinsi; dan b. data realisasi tahun berjalan per provinsi. (7) Dalam menyusun RTP, Penyalur Kredit Alsintan menyampaikan penjelasan atas asumsi yang digunakan dalam menyusun RTP. (8) Dalam hal Penyalur Kredit Alsintan menyampaikan RTP tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Alsintan mengembalikan RTP kepada Penyalur Kredit Alsintan. (9) Rencana penyaluran per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan data dan informasi zonasi pengembangan Taksi Alsintan yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (10) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Penyalur Kredit Alsintan menyampaikan RTP kepada KPA Alsintan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan tembusan Sekretariat Komite Kebijakan dan Menteri paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2 (dua) tahun sebelum Tahun Penyaluran. (2) Dalam hal Penyalur Kredit Alsintan tidak menyampaikan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap Penyalur Kredit Alsintan tersebut tidak mendapatkan rincian target penyaluran Kredit Alsintan Tahun Penyaluran.

Article 7

(1) RTP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran oleh Penyalur Kredit Alsintan dan/atau Komite Kebijakan. (2) Pemutakhiran yang dilakukan oleh Penyalur Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan rencana penyaluran oleh Penyalur Kredit Alsintan. (3) Pemutakhiran RTP yang disebabkan oleh perubahan rencana penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2 (dua) tahun sebelum Tahun Penyaluran. (4) Pemutakhiran yang dilakukan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran. (5) Pemutakhiran RTP yang disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Tahun Penyaluran.

Article 8

(1) Untuk menyusun pengalokasian subsidi penyaluran Kredit Alsintan, KPA Alsintan berkoordinasi dengan sekretariat Komite Kebijakan untuk melaksanakan rapat sinkronisasi kebijakan Kredit Alsintan. (2) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. sekretariat Komite Kebijakan; b. KPA Alsintan; c. Kementerian Keuangan; dan d. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penyusunan arah kebijakan Kredit Alsintan. (3) Unsur Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari unit kerja eselon I yang memiliki tugas dan fungsi di bidang: a. fiskal dan sektor keuangan; b. penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak; dan c. perbendaharaan negara. (4) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas persiapan penyusunan pengalokasian subsidi penyaluran Kredit Alsintan dengan minimal mempertimbangkan: a. hasil penilaian dan evaluasi atas kinerja penyaluran Kredit Alsintan periode sebelumnya; b. RTP Kredit Alsintan; c. kapasitas fiskal keuangan negara; d. hasil reviu BPKP; dan e. kebijakan pelaksanaan Kredit Alsintan. (5) Hasil rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan usulan pengalokasian subsidi Kredit Alsintan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan. (6) Rapat sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Komite Kebijakan.

Article 9

(1) Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Komite Kebijakan melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan. (2) Rapat koordinasi Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. kebijakan pelaksanaan Kredit Alsintan; b. plafon penyaluran Kredit Alsintan; c. besaran tingkat bunga/margin; dan/atau d. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Article 10

(1) Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dialokasikan dalam APBN. (2) Setiap awal tahun anggaran, KPA Alsintan menyusun IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang- undangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (3) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan minimal mempertimbangkan: a. perkiraan Baki Debet Kredit Alsintan pada tahun anggaran berikutnya; b. plafon penyaluran tahunan Kredit Alsintan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan; c. perkiraan tunggakan Subsidi Bunga/Subsidi Margin periode tahun sebelumnya; dan d. evaluasi pelaksanaan penyaluran. (4) KPA Alsintan menyampaikan usulan IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPA BUN paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari tahun berjalan. (5) Usulan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. kerangka acuan kerja/terms of reference; dan b. rincian anggaran biaya. (6) PPA BUN menilai IKD yang disusun oleh KPA Alsintan dengan memperhatikan: a. kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan; b. perkiraan kebutuhan anggaran setelah Tahun Penyaluran; c. hasil evaluasi kinerja subsidi Kredit Alsintan; d. hasil evaluasi kinerja penyaluran Kredit Alsintan; e. indikator kinerja; dan f. kapasitas fiskal.

Article 11

(1) Tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran dan pengesahan DIPA Kredit Alsintan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) KPA Alsintan MENETAPKAN standar prosedur operasi atas perencanaan Kredit Alsintan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

Article 12

Correction

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan melalui skema kerja sama antara KPA Alsintan dengan Penyalur Kredit Alsintan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan. (2) Perjanjian kerja sama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban Penyalur Kredit Alsintan untuk memenuhi target kinerja penyaluran dan untuk melaksanakan penyaluran Kredit Alsintan sesuai ketentuan; dan c. sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

Article 13

(1) Plafon penyaluran Kredit Alsintan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menjadi: a. dasar penetapan rincian target penyaluran kredit tiap Penyalur Kredit Alsintan; dan b. dasar bagi Penyalur Kredit Alsintan untuk melakukan penyesuaian rincian target penyaluran tiap provinsi. (2) Rincian target penyaluran Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batasan tertinggi penyaluran kredit yang dapat dilaksanakan oleh Penyalur Kredit Alsintan. (3) Dalam hal penyaluran Kredit Alsintan melebihi rincian target penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap kelebihan penyaluran tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Article 14

(1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ditetapkan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) efektif per tahun. (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan. (3) Perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: a. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan b. waktu pemberlakuan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Article 15

(1) Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin dihitung sebagai berikut: Besaran Subsidi × Baki Debet × hari bunga/hari margin 360 (2) Hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah hari dalam 1 (satu) periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dimana Baki Debet Kredit Alsintan tidak berubah. (3) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu kredit/pembiayaan, maka hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak data akad perpanjangan terekam pada SIKP sampai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam akad perpanjangan kredit/pembiayaan. (4) Dalam hal terjadi suplesi/restrukturisasi, maka hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak data transaksi pencairan akad terekam pada SIKP sampai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam akad suplesi/restrukturisasi. (5) Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

(1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan reviu oleh BPKP berdasarkan permintaan KPA Alsintan. (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap suku bunga dasar kredit. (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai: a. pertimbangan dalam MENETAPKAN besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk pembayaran periode berikutnya; dan b. dasar perhitungan untuk penyesuaian besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang sudah dibayarkan pada periode berjalan. (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran subsidi akibat penyesuaian besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terhadap kelebihan tersebut diatur dengan ketentuan: a. diperhitungkan pada periode pembayaran tagihan berikutnya dalam hal masih terdapat tagihan pada periode berikutnya; atau b. disetorkan ke kas negara dalam hal tidak terdapat tagihan pada periode berikutnya. (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran subsidi akibat penyesuaian besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terhadap kekurangan tersebut diperhitungkan pada pembayaran periode berikutnya. (6) Mekanisme pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA Alsintan setelah berkoordinasi dengan BPKP dan sekretariat Komite Kebijakan.

Article 17

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Penerima Kredit Alsintan sesuai dengan periode penagihan subsidi. (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA Alsintan mewakili pemerintah kepada Penyalur Kredit Alsintan. (3) Untuk memperoleh pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur Kredit Alsintan mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA Alsintan. (4) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur atas Baki Debet Kredit Alsintan per akhir bulan sebelumnya; dan b. disertai data dan dokumen pendukung yang terdiri atas: 1) surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2) rincian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Penyalur Kredit Alsintan; dan 4) arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP. (5) Dalam hal Penyalur Kredit Alsintan menyampaikan tagihan lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, KPA Alsintan memberikan peringatan tertulis. (6) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan Desember menjadi beban anggaran tahun berikutnya. (7) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan tunggakan atas tagihan negara.

Article 18

Subsidi Bunga/Subsidi Margin tidak diberikan terhadap: a. pinjaman yang melebihi tanggal jatuh tempo pinjaman; b. pinjaman yang telah diajukan klaim Penjaminan; c. pinjaman dengan kolektibilitas 5 (lima) namun belum diajukan klaim Penjaminan; atau d. pinjaman pada periode tagihan yang tidak dilakukan perekaman pembayaran cicilan oleh Penyalur Kredit Alsintan.

Article 19

(1) KPA Alsintan melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit Alsintan. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelengkapan dokumen tagihan; dan b. kebenaran perhitungan tagihan. (3) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Alsintan dapat menggunakan SIKP. (4) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau kesalahan penghitungan tagihan dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Alsintan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyalur Kredit Alsintan. (6) KPA Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sampai Penyalur Kredit Alsintan melengkapi dokumen tagihan dan/atau memperbaiki kesalahan penghitungan tagihan. (7) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin. (8) Penyalur Kredit Alsintan bertanggung jawab terhadap: a. kebenaran data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b; dan b. kebenaran data penyaluran. (9) Dalam hal terdapat ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang berakibat kelebihan pembayaran subsidi, Penyalur Kredit Alsintan mengembalikan kelebihan subsidi yang telah diterima ke kas negara.

Article 20

KPA Alsintan MENETAPKAN standar prosedur operasi atas penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin mengacu pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB Ketiga

Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Article 14

Correction

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

KPA Alsintan MENETAPKAN standar prosedur operasi atas penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Article 27

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA PETUNJUK PENGISIAN DATA TARGET PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (2) Diisi dengan nominal rencana penyaluran (3) Diisi dengan jumlah debitur penyaluran (4) Diisi dengan jumlah alsintan yang akan disalurkan (5) Diisi dengan jumlah nominal rencana penyaluran (T-0), (T+1), (T+2), dan (T+3) (6) Diisi dengan jumlah debitur penyaluran (T-0), (T+1), (T+2), dan (T+3) (7) Diisi dengan jumlah alsintan yang akan disalurkan (T-0), (T+1), (T+2), dan (T+3) PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN No. URAIAN (1) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (2) Diisi dengan nominal tagihan subsidi (3) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi (4) Diisi dengan jumlah nominal tagihan subsidi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan (5) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan (6) Diisi dengan jumlah proyeksi nominal tagihan subsidi (7) Diisi dengan jumlah proyeksi debitur penerima subsidi PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (2) Diisi dengan nominal yang telah disalurkan (3) Diisi dengan jumlah debitur yang telah disalurkan (4) Diisi dengan jumlah alsintan yang telah disalurkan (5) Diisi dengan tingkat NPL (6) Diisi dengan jumlah realisasi nominal subsidi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan (7) Diisi dengan jumlah realisasi debitur penerima subsidi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan (8) Diisi dengan jumlah realisasi alsintan yang disalurkan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KOP SURAT Nomor : …………(1) …………….(2) Lampiran : ………...(3) Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin Kredit Usaha Alsintan ………. (4) Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kredit Alsintan Di tempat ……….(5) Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Alsintan oleh ……..(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai berikut: a. Periode : …..(7) b. jumlah tagihan : …(8) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama pemilik rekening : …….(9) Nomor Rekening : ……. (10) Pada Bank : …….. (11) NPWP : ……...(12) Kebenaran data penyaluran dan data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ……..(13)………… Direksi ……..(14)……… PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor surat permohonan (2) Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan (3) Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan (4) Diisi dengan hal surat permohonan (5) Diisi dengan jabatan dan tempat kedudukan tujuan (6) Diisi dengan nama Penyalur Kredit Alsintan (7) Diisi dengan periode bulan tagihan (8) Diisi dengan jumlah total nominal tagihan dalam angka dan dalam huruf (9) Diisi dengan nama rekening Penyalur Kredit Alsintan (10) Diisi dengan nomor rekening Penyalur Kredit Alsintan (11) Diisi dengan nama bank tempat rekening Penyalur Kredit Alsintan (12) Diisi dengan nomor NPWP Penyalur Kredit Alsintan (13) Diisi dengan nama Penyalur Kredit Alsintan (14) Diisi dengan nama penandatangan D. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN …. (1) Periode Tagihan : …….. (2) No PROVINSI (3) JUMLAH ALSINTAN DIBIAYAI (4) JUMLAH DEBITUR (5) Nilai SUBSIDI (Rp) (6) 1 2 3 dst Jumlah Tagihan (7) ……(8)…… Direksi (……………..(9)……………) Keterangan : Kode dan uraian sektor mengacu pada referensi yang terdapat dalam SIKP PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN No. URAIAN (1) Diisi dengan nama Penyalur Kredit Alsintan (2) Diisi dengan bulan dan tahun periode tagihan (3) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (4) Diisi dengan jumlah Alsintan yang dibiayai (5) Diisi dengan jumlah debitur (6) Diisi dengan tagihan nilai subsidi (7) Diisi dengan jumlah tagihan nilai subsidi (8) Diisi dengan nama Penyalur Kredit Alsintan (9) Diisi dengan nama direksi Penyalur Kredit Alsintan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2023 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB Kelima

Article 9

BAB Keenam

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

BAB VIII

Article 24

Article 25

BAB IX

Article 26

BAB X

Article 27