PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2025 tentang KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERMEN Nomor 102 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. 12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. 13. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 14. Hibah kepada Daerah adalah pemberian dalam bentuk uang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 15. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai otonomi khusus. 16. Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. 17. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 18. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. 19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 21. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 22. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis web. 23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Article 2

Correction

(1) Kepada Daerah yang terdampak bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, diberikan fasilitasi dan kemudahan penggunaan dan penyaluran anggaran TKD. (2) Daerah di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Provinsi Aceh; b. Provinsi Sumatera Utara; c. Provinsi Sumatera Barat; d. Kabupaten Aceh Barat; e. Kabupaten Aceh Besar; f. Kabupaten Aceh Selatan; g. Kabupaten Aceh Singkil; h. Kabupaten Aceh Tamiang; i. Kabupaten Aceh Tengah; j. Kabupaten Aceh Tenggara; k. Kabupaten Aceh Timur l. Kabupaten Aceh Utara; m. Kabupaten Agam; n. Kabupaten Batu Bara; o. Kabupaten Bener Meriah; p. Kabupaten Bireuen; q. Kabupaten Deli Serdang; r. Kabupaten Gayo Lues; s. Kabupaten Humbang Hasundutan; t. Kabupaten Kepulauan Mentawai; u. Kabupaten Langkat; v. Kabupaten Lima Puluh Kota; w. Kabupaten Mandailing Natal; x. Kabupaten Nagan Raya; y. Kabupaten Nias Selatan; z. Kabupaten Padang Pariaman; aa. Kabupaten Pakpak Bharat; bb. Kabupaten Pasaman; cc. Kabupaten Pasaman Barat; dd. Kabupaten Pesisir Selatan; ee. Kabupaten Pidie; ff. Kabupaten Pidie Jaya; gg. Kabupaten Serdang Bedagai; hh. Kabupaten Solok; ii. Kabupaten Tanah Datar; jj. Kabupaten Tapanuli Selatan; kk. Kabupaten Tapanuli Tengah; ll. Kabupaten Tapanuli Utara; mm. Kota Binjai; nn. Kota Langsa; oo. Kota Lhokseumawe; pp. Kota Medan; qq. Kota Padang; rr. Kota Padang Panjang; ss. Kota Padangsidimpuan; tt. Kota Pariaman; uu. Kota Sibolga; vv. Kota Solok; ww. Kota Subulussalam; xx. Kota Tebing Tinggi; dan yy. Daerah lain di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana oleh Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DBH; b. DAU; c. DAK Fisik; d. DAK Nonfisik; e. Hibah kepada Daerah; f. Dana Otonomi Khusus; g. Dana Insentif Fiskal; dan h. Dana Desa.

BAB II

DANA BAGI HASIL

Article 3

Correction

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a tahun anggaran 2025 yang belum disalurkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan penyaluran tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU dan/atau pemenuhan proporsi penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai penggunaan DBH yang ditentukan penggunaannya. (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. DBH sumber daya alam kehutanan provisi sumber daya hutan; b. DBH cukai hasil tembakau; dan/atau c. DBH perkebunan sawit, yang dikenakan penghentian penyaluran. (3) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran dana transfer umum menerima rekomendasi salur dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (4) DBH pajak penghasilan dan DBH pajak bumi dan bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan seluruhnya tanpa memperhitungkan pemotongan dan/atau penundaan, termasuk atas sisa DAK Nonfisik. (5) DBH tahun anggaran 2025 yang telah disalurkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) namun belum direalisasikan penggunaannya, dapat digunakan untuk kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam.

Article 4

(1) Penyaluran DBH tahun anggaran 2026 kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU dan/atau pemenuhan proporsi penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai penggunaan DBH yang ditentukan penggunaannya. (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; b. tambahan DBH minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; c. DBH cukai hasil tembakau; dan/atau d. DBH perkebunan sawit. (3) Pada tahun anggaran 2026, kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan percepatan penyaluran kurang bayar DBH sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (4) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran dana transfer umum menerima rekomendasi salur dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (5) DBH tahun anggaran 2026 dapat digunakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam.

BAB III

DANA ALOKASI UMUM

Article 5

Correction

(1) Kemudahan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 terdiri atas: a. penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan untuk penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III; b. penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahap I dan tahap II; dan c. penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Daerah. (2) Kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur dan tanpa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU. (3) Besaran penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan data kelulusan dan/atau pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Badan Kepegawaian Negara. (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran dana transfer umum menerima rekomendasi salur dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (5) DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 yang telah disalurkan namun belum direalisasikan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat digunakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam.

Article 6

(1) Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026 pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei, dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU. (2) Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu pemberian kemudahan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur, ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran dana transfer umum menerima rekomendasi salur dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (5) DAU Yang Ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026 dapat digunakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk mendanai kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam sesuai dengan alokasi urusan pemerintahan setiap bidangnya.

BAB IV

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Article 7

Correction

(1) Penyaluran DAK Fisik tahap III dan sekaligus untuk seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang yang mendapat rekomendasi kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 dilaksanakan oleh KPA BUN penyaluran dana transfer khusus. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap III disalurkan sebesar selisih antara total nilai kegiatan yang tercantum dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dengan jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap sebelumnya; dan b. untuk bidang/subbidang yang mendapat rekomendasi salur sekaligus dari kementerian/lembaga, disalurkan sebesar total nilai kegiatan yang tercantum dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dikurangi dengan jumlah dana yang telah disalurkan. (3) Nilai kegiatan yang tercantum dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan total nilai yang meliputi: a. data kontrak kegiatan; b. data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis; c. data pelaksanaan kegiatan swakelola; dan/atau d. data kegiatan penunjang, yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui Aplikasi OM-SPAN TKD sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025. (4) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DAK Fisik. (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan permintaan penyaluran kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Article 8

(1) DAK Fisik yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan untuk: a. penyelesaian/kelanjutan keluaran DAK Fisik; b. pembayaran kewajiban DAK Fisik kepada pihak ketiga; dan/atau c. kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam sesuai dengan kebutuhan sepanjang telah mempertimbangkan huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik tahun anggaran 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran 2026 untuk: a. penyelesaian/kelanjutan keluaran DAK Fisik; b. pembayaran kewajiban DAK Fisik kepada pihak ketiga; dan/atau c. kegiatan terkait penanganan darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana alam sesuai dengan kebutuhan sepanjang telah mempertimbangkan huruf a dan huruf b. (3) Dalam hal sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana fisik, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan PRESIDEN mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

Article 9

(1) Penggunaan DAK Fisik tahun anggaran 2026 dilakukan berdasarkan pada rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan dan telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat pada bulan Desember tahun 2025. (2) Daerah yang terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. (3) Usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal melampirkan: a. detail usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan b. rancangan teknis kegiatan. (4) Kementerian/lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan perubahan diterima dengan lengkap. (5) Dalam hal usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, menyebabkan perubahan rincian alokasi per bidang/subbidang per Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 10

(1) Penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2026 pada tahap I dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan daftar kontrak kegiatan DAK Fisik pada Aplikasi OM-SPAN TKD. (2) Penyaluran tahap II dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan: a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) DAK Fisik tahun sebelumnya; dan b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dari tahap I tahun anggaran 2026. (3) Penyaluran tahap III dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DAK Fisik. (4) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran bertahap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB; b. tahap II, paling lambat tanggal 22 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB; dan c. tahap III, paling lambat tanggal 16 Desember 2026 pukul 17.00 WIB. (5) Penyaluran DAK Fisik untuk pagu alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan daftar kontrak kegiatan DAK Fisik pada Aplikasi OM-SPAN TKD paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB. (6) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus untuk seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi kementerian/lembaga, dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan pada Aplikasi OM- SPAN TKD, berupa: a. data kontrak kegiatan DAK Fisik paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB; dan b. sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan paling lambat tanggal 16 Desember 2026 pukul 17.00 WIB.

(1) Penghapusan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal aset yang dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional mengalami kerusakan total. (2) Penghapusan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sisa kewajiban pengembalian kepada Pemerintah. (3) Penghapusan sisa kewajiban pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dialokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur; b. infrastruktur yang dibangun dengan dana Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional mengalami kerusakan total atau kerusakan berat yang disebabkan oleh bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor; dan c. tingkat kerusakan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai aset infrastruktur yang tercantum dalam Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. (4) Kerusakan total atau kerusakan berat yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh kepala Daerah. (5) Penghapusan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan permintaan kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (6) Pengajuan penghapusan sisa kewajiban pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan hasil reviu khusus atas kerusakan aset dan nilai kerugian yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan reviu khusus atas kerusakan aset dan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan intern pemerintah dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum serta peraturan perundang-undangan terkait prasarana strategis. (8) Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pinjaman PEN Daerah.

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB XI

Article 21

BAB XII

Article 22

Article 23

BAB XIII

Article 24