Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan At...

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 864) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 8

Correction

(1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali. (3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan kalender sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja. (4) Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT. (5) Dihapus. 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Correction

(1) Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit: a. nama dan alamat domisili perusahaan; b. nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; c. nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh; d. nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan; e. nomor induk kependudukan; f. tanggal lahir Pekerja/Buruh; g. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan h. nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau b. perjanjian bersama disertai dengan: 1. akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan hubungan industrial; atau 2. tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau c. petikan atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik. (5) Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP. (6) Format bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9A

Correction

Dalam hal Peserta menyampaikan bukti Pemutusan Hubungan Kerja berupa: a. akta bukti pendaftaran perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1; atau b. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; maka manfaat JKP diajukan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan hubungan industrial atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Correction

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Dalam melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta, Pengusaha, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah lengkap dan benar. (4) Dalam hal data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahukan kepada Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring. (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat sampai dengan batas akhir pengajuan klaim JKP secara daring atau luring. 6. Ketentuan ayat (4) huruf a, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Article 13

Correction

(1) Manfaat uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama. (2) Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan keenam dibayarkan dengan ketentuan: a. Penerima Manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja; dan/atau b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja. (4) Penerima Manfaat yang belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan: a. bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) lamaran dalam 1 (satu) bulan; atau b. bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan. (5) Manfaat uang tunai bulan keenam dibayarkan setelah Penerima Manfaat melakukan: a. penyampaian bukti aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan b. pengisian formulir status kebekerjaan. (6) Manfaat uang tunai dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP secara lengkap dan benar. (7) Manfaat uang tunai dibayarkan melalui rekening Penerima Manfaat. 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Correction

(1) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut- turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta. (2) Manfaat uang tunai dibayarkan oleh Pengusaha melalui rekening bank milik Peserta. (3) Pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan: a. surat permintaan penggantian dari Pengusaha yang memuat informasi paling sedikit: 1. nama perusahaan; 2. nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Peserta; dan 3. rincian biaya penggantian manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan Pengusaha; dan b. bukti transfer ke rekening bank Peserta. 8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 14A

Correction

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Perusahaan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Perusahaan dinyatakan tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pemberitahuan atau surat keterangan mengenai pembubaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan. 9. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Article 15

Correction

(1) Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama dan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (2) Penerima Manfaat yang telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri dapat mengikuti konseling karir atau mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Penerima Manfaat yang mengikuti konseling karir memperoleh rekomendasi perencanaan karir dari pengantar kerja untuk: a. mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan; atau b. mengikuti Pelatihan Kerja dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (4) Pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Article 17

Correction

(1) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan: a. belum mendapat pekerjaan; dan b. telah mendapatkan rekomendasi dari pengantar kerja untuk mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b. (2) Manfaat Pelatihan Kerja diakses melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Pemberian manfaat Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan pada rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan manfaat JKP bulan pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum manfaat JKP berakhir. (4) Manfaat Pelatihan Kerja dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali selama masa pemberian manfaat JKP dan tidak melebihi biaya Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan secara daring dan/atau luring. 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Article 19

Correction

(1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA, internasional, atau khusus; b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelatihan Kerja yang melaksanakan Pelatihan Kerja secara daring juga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kemajuan pelaksanaan Pelatihan Kerja; dan b. menyelenggarakan Pelatihan Kerja yang bersifat interaktif. 12. Pasal 20 Dihapus. 13. Pasal 21 Dihapus. 14. Pasal 22 Dihapus. 15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 23

Correction

(1) Lembaga Pelatihan Kerja dalam menyelenggarakan program JKP, harus memenuhi ketentuan: a. menyelenggarakan Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat yang memiliki kode nomor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); b. memberikan Sertifikat Pelatihan Kerja kepada Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah menyelesaikan Pelatihan Kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan Pelatihan Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara berkala. (2) Dalam hal program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah maka mekanisme pencairan anggaran Pelatihan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lembaga Pelatihan Kerja yang telah melatih penerima manfaat Pelatihan Kerja, pembayaran atas biaya Pelatihan Kerja diberikan secara proporsional sesuai kehadiran. (4) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Pelatihan Kerja paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan jam pelatihan. (5) Tata cara penyelenggaraan Pelatihan Kerja program JKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Paragraf 3 Bagian Keempat Bab IV dihapus. 17. Pasal 24 dihapus. 18. Pasal 25 dihapus. 19. Pasal 28 dihapus. 20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan manfaat JKP pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan manfaat JKP kedua dan ketiga. 21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 31

Correction

(1) Hak atas manfaat JKP hilang jika Pekerja/Buruh: a. tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 (enam) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. b. telah mendapatkan pekerjaan; atau c. meninggal dunia. (2) Ketentuan telah mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan adanya pendaftaran baru sebagai Peserta.

Article II

Correction

1. Tata cara pemberian manfaat JKP berlaku sejak diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 2. Pengajuan manfaat JKP yang telah diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan maka manfaat JKP diberikan sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 3. Dalam hal manfaat JKP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 masih berjalan maka manfaat JKP sejak tanggal 7 Februari 2025 diberikan sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 4. Dalam hal pengajuan manfaat JKP sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 7 Februari 2025 atau sesudahnya maka manfaat JKP diberikan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Direktur Jamsos dan Faskesja) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BUKTI DITERIMANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Format 1: Contoh Bukti Diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja Yth. Pimpinan Perusahaan ..................1) di Tempat Hal : Tanggapan atas Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Yang bertanda tangan di bawah ini:2) Nama : ......................... Jabatan : ......................... Unit kerja/Divisi : ......................... Perjanjian kerja : Nomor ...... Tanggal ........ Masa berlaku PKWT : ..................... sampai dengan ....................3) Berdasarkan surat perusahaan nomor .... tanggal .... hal ......4) yang saya terima pada tanggal .....,5) maka dengan ini saya menyatakan menerima Pemutusan Hubungan Kerja terhitung tanggal .... Terima kasih. ..................., .........................6) Tanda tangan Pekerja/Buruh ....................................... Keterangan: 1) Diisi nama perusahaan. 2) Diisi nama, jabatan, dan unit kerja/divisi Pekerja/Buruh serta nomor dan tanggal perjanjian kerja. 3) Diisi oleh Pekerja/Buruh PKWT dengan mencantumkan tanggal mulai sampai dengan tanggal berakhir PKWT. 4) Diisi nomor, tanggal, dan hal surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan perusahaan kepada Pekerja/Buruh. 5) Diisi tanggal penerimaan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan oleh Pekerja/Buruh. 6) Diisi tempat dan tanggal surat tanggapan dikeluarkan, tanda tangan, dan nama Pekerja/Buruh. Format 2: Contoh Tanda Terima Laporan Pemutusan Hubungan Kerja KOP INSTANSI/DINAS TANDA TERIMA LAPORAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Nomor ..........................1) Yang bertanda tangan di bawah ini:2) Nama : ........................ Jabatan : ........................ NIP : ........................ Telah menerima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan …………….…3) dari perusahaan .......................4) berdasarkan surat perusahaan/perjanjian bersama nomor ...... tanggal ........... hal ...................5) yang dilengkapi dengan lampiran: 1. Surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan; dan 2. Surat tanggapan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja dari Pekerja/Buruh atau perjanjian bersama. ..................., ........................ ……………….….......,6) Tanda tangan dan stempel ......................................... NIP ................................. Keterangan: 1) Diisi nomor tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan administrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan/dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota. 2) Diisi nama, jabatan, dan NIP direktur yang membidangi penyelesaian perselisihan hubungan industrial/kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang menerima laporan Pemutusan Hubungan Kerja. 3) Diisi alasan Pemutusan Hubungan Kerja. 4) Diisi nama perusahaan. 5) Diisi nomor, tanggal dan hal surat laporan PHK yang disampaikan perusahaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan/dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan provinsi/ dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan kabupaten/kota. 6) Diisi tempat dan tanggal tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dikeluarkan oleh direktur yang membidangi penyelesaian perselisihan hubungan industrial/kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang disertai tanda tangan dan stempel, serta nama dan NIP yang menandatangani. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Direktur Jamsos dan Faskesja) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 8

Article 9

Article 9A

Article 11

Article 13

Article 14

Article 14A

Article 15

Article 17

Article 19

Article 23

Article 31

Article II