PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 160

Article 162

Correction

(1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki IMB namun melakukan kegiatan pembangunan bangunan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), dan Pasal 125 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan Peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain: 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama; 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu; 4. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan. c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua; 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan; 3. perintah penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung dan rekomendasi pembongkaran kepada Walikota. (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran. 22. Diantara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 162A, Pasal 162A berbunyi sebagai berikut :

Article 165

Correction

(1) Setiap orang/badan pemilik bangunan yang telah memiliki IMB namun melanggar ketentuan Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 123 ayat (2), diberikan Peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk mengurus SLF atau memanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain: 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; 3. pembekuan IMB dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan; 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama; 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu. 4. penghentian kegiatan pemanfaatan bangunan dan penyegelan bangunan; 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan. c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua; 2. pencabutan IMB; 3. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota. (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran. 26. Diantara Pasal 165 dan Pasal 166 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 165A, Pasal 165A berbunyi sebagai berikut :

BAB Kesatu

Umum

Article 160

Correction

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan dan/atau penyelenggaraan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan IMB; f. pencabutan IMB; g. pembekuan SLF; h. pencabutan SLF; i. penyegelan bangunan; j. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau k. pembongkaran bangunan. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara bangunan dapat pula dikenai sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. (3a)Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis. (4) penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi. (5) Tata Cara Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 20. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 diubah sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Article 161

(1) Setiap orang atau badan melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 97 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dan Pasal 117 namun melakukan pembangunan sesuai peruntukkan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau RTBL dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan pembangunan dan mengurus IMB. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain: 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; 3. perintah penghentian kegiatan pembangunan; 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama; 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; 3. disertai dengan penyegelan apabila masih terdapat kegiatan pembangunan; 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu. c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua; 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota. 21. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 diubah sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Article 162

Article 162A

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 125 ayat (2) huruf d dan/atau Pasal 125 ayat (2) huruf e, diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis yang disertai dengan penyegelan bangunan. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; b. perintah penghentian pembangunan; c. perintah pembongkaran bangunan oleh pemilik bangunan; d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan. (4) Apabila tidak dilakukan pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota. (5) Jika karena keadaaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS. 23. Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut :

Article 163

(1) Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c namun sesuai dengan peruntukkan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau RTBL, diberikan surat peringatan. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan pemanfaatan bangunan dan mengurus IMB. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain: 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; 3. pembatasan kegiatan dan/atau penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan; 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama; 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; 3. perintah penghentian tetap pemanfatan bangunan dan penyegelan bangunan 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu. 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan. c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua; 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota; (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran. 24. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut :

Article 164

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan rehabilitasi/renovasi, dan/atau pelestarian/ pemugaran bangunan dan mengurus IMB. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain: 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; 3. penghentian kegiatan rehabilitasi/renovasi, dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan; 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama; 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; 3. penyegelan bangunan; 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu. 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan. c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain: 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua; 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota; (3) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran. 25. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut :

Article 165

Article 165A

(1) Setiap orang/badan pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 118 diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis yang disertai dengan penyegelan bangunan. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas; b. perintah penghentian pemanfaatan pembangunan; c. perintah pembongkaran bangunan oleh pemilik bangunan; d. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi; e. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan. (4) Apabila tidak dilakukan pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota. (5) Jika karena keadaaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS. 27. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut :

Article 169

Pengaturan pembangunan bangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berpedoman pada pengaturan pembangunan bangunan negara. 28. Ketentuan huruf b Pasal 170 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut :

Article 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. setiap orang atau badan hukum pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan dan belum memiliki izin mendirikan bangunan tetapi sesuai dengan peruntukan ruang, maka diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan untuk mengurus perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan dengan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3); c. bagi pengembang yang tidak dapat memenuhi ketentuan luas minimal kavling sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan kavling efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; d. bagi Pemilik bangunan apotek dan/atau klinik yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan fungsi usaha dan tidak merubah tapak bangunan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib merubah dan/atau menambah izin mendirikan bangunan tersebut menjadi fungsi sosial budaya tanpa dipungut retribusi; e. perubahan dan/atau penambahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d melampirkan izin mendirikan bangunan yang telah dimiliki sebelumnya; f. terhadap setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pembangunan tidak berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini, maka : 1. dikenakan denda seuai dengan ketentuan peraturan daerah ini; 2. dicabut ijin; dan 3. dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan kembali beroperasi diwilayah Kota Depok. 29. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga ketentuan Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB XIV

Article 160

BAB XIV

Article 160

Article 161

Article 162

Article 162A

Article 163

Article 164

Article 165

Article 165A

Article 169

Article 170

BAB Kesatu

Article 160

Article 161

Article 162

Article 162A

Article 163

Article 164

Article 165

Article 165A

Article 169

Article 170

BAB XIX

Article 171

Article II