PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

PERDA Nomor 4 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

FUNGSI PONDOK PESANTREN Bagran Kesatu Umum

Article 4

Correction

Pondok Pesantren melaksanakan fungsi: a. pendidikan; b. dakwah; dan c. pemberdayaanmasyarakat.

Article 5

Correction

(1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan INDONESIA dan mampu menghadapi perkembangan zamai.

Article 6

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. {21 Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau b. satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha. (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula. (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan Muadalah Ula secara berkesinambungan. (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk Mahad Aly. {71 Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Article 7

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau/tidak berjenjang. (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Article 8

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Majelis Masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren. (21 Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin. (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan A1lah SWT. Dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran; b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Article 11

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan. (21 Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/ atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; c. beasiswa Santri; d. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/ atau e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren. (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 12

(U Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. (21 Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk: a. pelatihan dan pralrtik ke{a lapangan; b. pengu.atan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; c c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasarErn terhadap produk masyarakat; e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i. pengembangan program lainnya.

Article 13

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. (21 Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/ atau d. pelatihan keterampilan. (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangar Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren. (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantrensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

BAB Kedua

Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Article 5

Correction

(1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan INDONESIA dan mampu menghadapi perkembangan zamai.

Article 6

Correction

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. {21 Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau b. satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha. (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula. (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan Muadalah Ula secara berkesinambungan. (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk Mahad Aly. {71 Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Article 7

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau/tidak berjenjang. (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Article 8

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Majelis Masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren. (21 Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

Article 15

Correction

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi lagi Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (21 Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan diberikan bagi Pondok Pesantren dengan ketentuan: a. memiliki nomor statistik ijin operasional, sertilikasi Pondok Pesantren; b. menerapkan peraturan bebas asap rokok kepada santri putra dan putri serta orang tua/wali santri di Kawasan Pondok Pesantren; dan c. pemisahan secara tegas asrama Sa-ntri putra dan Santri putri. (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (4) Mekanisme bantuan pendanaan bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah atau mekanisme lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 16

(1) Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan: a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; b. pengembangan sumber daya manusia bagl penyelenggara Pondok Pesantren; c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; d. pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan Pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta pendidikan anti korupsi; dan/atau e. Fasilitasi pendidikan formal bagi santri. (21 Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggara€rn dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 17

(1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk: a. kerja s€rma program; b. fasilitasi kebijakan; dan c. pendanaan. (21 Bentuk dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c termasuk penghargaan dan/atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (41 Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 18

(l) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan: a. keuangan; b. Sarana dan prasarana; c. keterampilan; d. pelatihan teknologi dan informatika; dan e. pelayanan kesehatan. (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/ atau e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urlrsan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24