PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGANDIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERDA Nomor 18 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerahserta pengawasan penyetorannya. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPTadalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 15. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, bill, kuitansi dan sejenisnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 10

Correction

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 28 April 2020 BUPATI LUMAJANG ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang pada tanggal28 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP.19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 18 LAMPIRANPERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI LUMAJANGDIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. DAFTAR JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NO PENGELOLA JENIS PENDAPATAN DASAR HUKUM 1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Daerah a. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 b. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 2. Dinas Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2018 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Balai Kesehatan Olah Raga Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 3. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 4. Dinas Lingkungan Hidup Retribusi Pelayanan Sampah Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2016 Pemotongan Pohon Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 5. Dinas Perdagangan Retribusi Pelayanan Pasar Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 6. Dinas Perhubungan Retribusi Pelayanan Parkir Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Izin Trayek Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 17 Tahun 2011 Retribusi Terminal Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2017 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas : a. Jalan Kabupaten b. Sewa Alat Berat c. SewaLaboratorium Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 8. Dinas Pertanian Retribusi Rumah Potong Hewan Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 10. Dinas Pemuda dan Olah Raga Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas serta Tanah dan Bangunan) Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 Retribusi Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 18 Tahun 2018 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 BUPATI LUMAJANG ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGANDIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10