Langsung ke konten utama

Skip to main content

Search Browse APIConnect Claude

PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Home Browse Topics Connect Claude API

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

© 2026 Pasal.id. Indonesia's Open Legal Platform

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Open Original PDF

Table of Contents

BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IITUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB IIIPERENCANAAN
- Article 8
BAB IVPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
BAB IVTENAGA KEOLAHRAGAAN
BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
- Article 28
- Article 29
BAB IXPENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA
BAB XINDUSTRI OLAHRAGA
- Article 36
BAB XIPENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA DAN FESTIVAL OLAHRAGA
BAB XIIIKERJASAMA
- Article 45
BAB XIVSISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN
- Article 46
BAB XVPENGHARGAAN
- Article 47
BAB XVIPENDANAAN
- Article 48
BAB XVIISANKSI ADMINISTRATIF
- Article 49
BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA
- Article 50
BAB XIXPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- Article 51

🔤

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

BAB III

PERENCANAAN

Article 8

Status

In Force

Source

peraturan.go.id

Bagikan

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. rencana strategis keolahragaan kabupaten; dan b. rencana operasional keolahragaan kabupaten. (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan. (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Pembangunan Keolahragaan Daerah. (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait, Lembaga Keolahragaan, Pemangku kepentingan terkait dan Masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

BAB IV

TENAGA KEOLAHRAGAAN

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Article 28

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di daerah. (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. induk organisasi cabang olahraga; dan b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub dan sebutan lain yang sejenis.

Article 29

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), meliputi : a. penyediaan prasarana dan sarana; b. pendampingan program; dan/atau c. bantuan pendanaan. (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan dan penataran yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah. (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk : a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen; b. pelatihan, pendidikan dan penataran; c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau d. peningkatan mutu organisasi. (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

BAB X

INDUSTRI OLAHRAGA

Article 36

(1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di daerah yang berbentuk : a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga melalui fasilitasi media massa dan media lainnya. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga. (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

BAB XI

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA DAN FESTIVAL OLAHRAGA

BAB XIII

KERJASAMA

Article 45

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah Provinsi; c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; d. Induk Organisasi Keolahragaan; e. Lembaga Pendidikan; f. Badan Usaha; dan/atau g. Masyarakat. (3) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa : a. bantuan pendanaan; b. bantuan tenaga ahli; c. bantuan prasarana dan sarana; d. pendidikan dan pelatihan; dan e. kerjasama lain di bidang keolahragaan. (4) Optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Article 46

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Nasional. (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi : a. perencanaan keolahragaan daerah; b. potensi olahraga daerah; c. data olahragawan d. tenaga keolahragaan; dan e. prasarana dan sarana kabupaten. (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

BAB XV

PENGHARGAAN

Article 47

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. tanda kehormatan; b. kemudahan; c. beasiswa; d. pekerjaan; e. kenaikan pangkat luar biasa; f. asuransi; g. warga kehormatan; h. jaminan hari tua; dan i. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan Khusus dalam Pekan Olahraga Daerah. (4) Penghargaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di kecamatan peserta pekan olahraga daerah.

BAB XVI

PENDANAAN

Article 48

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan. (2) Sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten; c. program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR); d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengelolaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 49

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administrasi; dan/atau h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Article 50

(1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) juga dapat dikenai pidana. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Article 51

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal 4 Februari 2022 BUPATI INDRAMAYU, Cap/Ttd NINA AGUSTINA Diundangkan di Indramayu Pada tanggal 4 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Cap/Ttd RINTO WALUYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN : 2022 NOMOR : 1 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/18/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU ALI FIKRI, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19670224 199003 1 004