Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGELOL.AAN BARANG MILIK DAERAH (a) PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (b) PEDOMAN PEN\GELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (c) PEDOMAN PEN\GELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (d)
PERDA Nomor 1 Tahun 2018
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB III
PE.IABAT PENGELOLA BARANG MILK DAERAH
Article 11
(I) Kepa1a OPD ,a11R mcmpunyai fungal pcngelolaan bllrang mWk daerah selaku Pejabl!lt Flmatauaahun Buru.ng.
(2) PejabatPenatausahaanBarang scbagaimana dimaksud pada ayat ti) ditetapkan dengan KcputUSIUI Bupati.
(3) Pejabat Penataeusahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungiawab:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan penetujuan dalam penyusunvn rcncana kebutuban bu'ang milik daerab kepada Pfflgelola 8araDg;
b. membantu meneliti dan memberikan pcrtimbanpn pc,sctujuan dolarn penyuaww.n renc:ana kebutuhan pemcliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada
PeogelolaBll.rang;
c mem.beribn pertlmbanpn kepada "":n,:doh a.rang MU pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik dacrah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d memberikan pertimbangan kepada peng fola banina untulc mengatur pelaksanaan pcnggunaan, p nanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. membr.rikan pertlmbanpn kepada penploi.i banlDg atu pelaksanaan pemindahtanganan barang milik dae rah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f membantu Pcngclola Barang dalam pelaksanaan koordinasi lnwentartsut barang mllik daerah;
g melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan dan 'egguna Banuli:
yaoa
tidak dipnakan nnhdr k,epeut.npn penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan lledang Udak dimanlu.tkan pilwk bdn kcpada Bupul melalul Pmadola Barang, serta barang milik dacrah yang berada pada Pengclola Barang;
h mengamankan dan memchihara barang milik daerah 1ebaphnana dlmakaud pada bwuf&;
L membantu Pengielola Banmg dolam peapwuan dan pen ge ndalian atas pengelolaan barang milik daerah;dar j menyusun laporan barang milik dacrah.
11) Kcpala OPD selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertanggungiawab:
e. menpuubn rencana kebutuhan dan pengangga ran barang mlllk daerab bqj. OPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penctapan status penggunaan buang yaaa dlpemh!h dari bebe.n APBD clan peroleban lainnya yangsah;
c. melakukan pencatatan dan lnvenlllrw,,Qi NnlDI miffk dMrah yang bcrada dalam penguasaannya;
d. mengunakan barang mlHk daerah JU11 benda datem penguasaamnya untuk kcpentingan penyelenggaraan tugas clan funpi OPD yang diplmpbulya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik dac rah yang baada dalam penguuaannya;
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang miik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mcmerlukan pel'9CtUjuan DPRD don banng mitik daerah eelain tanah clan/atau blngunan;
g. menyerahkan barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bengnnan yang bdak dfcunalcan untulc kepentinpn penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan
eedena tidalc dimantutltan pihak lam, JtepMa Duped melalul Pengelola Barang;
h. mcngajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah:
i. melakukan peaobinoan. penpwuan, dan Jl'l¾i deHer aw penggunaan b&z'ana mllfk dar.nh yang Ilda dalam penguasaannya;d
j. mertyulWl dan menyampalkan lilporan barana penguna eemateran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang.
Pua! 13 () Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
C2I Pe limpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuua Paaauna Baran, acbepimana dhnakaud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Harang.
(3) Penetapan kuasa pengguna barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dlkclola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbanpn objektir lllinnya . ......
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Po,al 14
(1) Pengguna arang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barangscbagaimanadiruaksud pada .,,..i ( 11 dit,,tepker oleh BupaU atu uau1 Pmgu- 8Dnul&.
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yuitu pcjabat yang membidangi fungsi pengclolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
[4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pade ayat [2) berwenang dan bertanggungiawab;
a menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
b meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan hlu'ans yarq; diperok:b dart beb9n APBO clan perolebon lainnya yang sah;
c meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yutg dilakMnalmn oleh Pengurue Bal'lln& daa/etau Pcn&uNa Baning Pl!mbantu;
d meayuaun pcnp,iuan uaulan pemanfutan dan p,,mindehtanp,wa.
bantng mlllk daenb berupe tanah daa/atau bangulW\ yang tidak mcmerlukan penctujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
e mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan funpi l'a,aguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan olch pihak lain;
f menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
II mlllk daerah;
1 menelitJ laporan baran& semesteran dan tahunan yana dilakaanakan oleh Pengwu1 Barang dan/atau Penguru• Baiang Pembantu;
h memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPBJ denp.n menerbttkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengelwutcan banmg millk daerah dari sudang penylmpanan;
i meneliti clan memveri&lcasi Kartu lnventaris Ruanpn (KIR) 9ebap .emeater dan sctiap tahun;
> mellilkukan veriDluud aebap.i duar membcrikan pcnetujww atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;dan k meneliti laporan mutasi barang sctiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pcmbantu.
Bag,an tccenam Pengurus Darang Pengelola
llJ Penparua 9anmA J'erlFlola. dlteto.pkan olehBup.tt ata• u■ul Pcjabat Penatausahaan Rarang.
(2) Pcngurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik dacrah pada Pcjabat Penatausahaan Barang.
(3) Pengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenan,; dan bertangu.0-,.-b:
11. membantu menelitt clan menylapkan bahan pertilnbPnpn perserujunn dalarm penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
h membantu meneliU dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rcncana kcbutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik dacrah kepada Pejabat Penatausahaan Baran&;
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pernindahtanganan barang milik daerah yang mcmcrtukan persetujuan Bupati;
d. menelltl dokumen usulan pmu.unaan, pcmanfaatao, pemusnahan, dan penghapusandari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Baran dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik rla ah bcrupe.
tanah dan/atau bangunan yana telah disenohkan dart Pengguna Barang yang tklak cUpuudran untuk kepentinpn penyclenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola ........
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
a,. menyimpan ulinan dokumen Laporan 8arang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h. melllkulw11 rclwnailiui dalam rangka penyuaunan laporan barang mibk daerah;dAn
i. merekapitulasi dan mcnghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan aerta Laporan 8&rang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4) Pengurus Barang Pengclola sccara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Darang melalui Pcjabat Penatausahaan Barang.
(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengclola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Ban.ng Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatauaahaan Barana.
(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan pcnjualon jaao. o.tau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekeljaan/penjuaJentcrscbul yang ongprannya dit--benken pada APBD.
(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang dtajukan olch Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan 0PD yang dipimp\nnya.
(2} PenlllP,lD8, Bman& menyatl'\peiken uaulan RKBMD aebapimana dimaksud pad• eyat (11 kepada P-oplola 8&raag.
(3) Pengelola Barang melakukan penclaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat [2) bcrsama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelo1D 8clnlng.
(4) Data bllrang pade Penguna Barang dan/atau Prag Ide &rang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
•. laponn o.nar Barang PeDll(llD& bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
°IP"Panar Baras Penssuna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laponm Daftar Bllrang Pcnplola __ ..,..,
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
I· laporan Daftar Daran& mlllk daenih aemeatcnm; dan
h. laporan Dattar Barang mihik daerah tahunan.
(5) Pengelola Barang dalam melakukan penclaahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
(6) Pejabat Penatausahaan Barang s lwpim■N dimaksud pada ayat
(5) merupakan anggota Tim Angran Pemerintah Da rah.
(7) Huil peneluhan acbQwnana dimabud pada aya.t 131 merupakan dasar penyusunan RKBMD.
.......
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang scbagaidasar penyusunan Rencana Kerja danAngaran.OPD.
(11 RJCB)ID pemellbaraan barang rniUk dacnb tidu: dapet diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Bwao& terhadap:
a. barang milik daerah yang becrada dalam kondisi rusak berat;
b. bannl millk dacrab yans aedang clllem etatue pengunun scmcntara;
c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperuikan oleh pihak lain;dan/etau
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objck pemanfaatan.
(2) RKBMD pemcliharaan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat II) hurufb dhmallmn oleh l'Pnguna Baraq yang menggunakan sementara barang milik dat ah.
(3) RKBND pemdlharun banns milik daerah aebagaimaDa dimaksud pada ayat (l) bunar d tidak termuuk pemant'ut.an dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 _ .....
_
Bagian Kcdua Lingkup Perencanaan Kebutuhan BuangllllikDaerah Pual26 (11 Petcocanaan kebutuhan buanc miID- d:
rah meliputi:
a perencanaan pcngadaan barang milik dat ah;
b perencanaan pemehiharaan barang milik daerah;
c perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;d.n
e. perenmnaanpenpapuaaa bllranl milik daerah.
(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagirana climek:1n•d pada ayat (11 hwuf a dttuan&kan dalinn dokumen RKBMD Pengadaan
(3) Perencanu.n perneHharun banu,a; mWk daerah eeblpimDDR dlDM!k:end p.dli eyat (1) huNf b ditwmgkan dalatn dokumen RKBMD Pemellharun.
(4) Perenc:anao.n pemanfutan baning milik daerah .el»p.imana dimaksud pada ayat (l) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah acbapimana climakwcl JNICla ayat 11) bwuf d dituangkan dolom dokumen RKBMD emindah tanganan.
(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Perhapusan.
() Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan olch Kuasa Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat [2) pada minggu ketiga bulan Mei.
(2) Dalam penclaahan usulan RKBMD pengadaan yang di.ampelkan oleh Kueee fenguna arang scbagaimana diraksud pada ayat [I), Pengguna Barang mengikutscrtakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelcngkapan usulan RKBMD Renpdasn-
(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuua Pcnguna. Banang aebclplmanll dtm?lkaud pada ayat
(I) dh.-temeken uotuk memutikan ltebmanan data masukan (inp,4 penyu■unan uaulan RXBMD Pfflpdun yang aekurang kunangaya mempatimblngkan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I) dan ayat (2);dan
b. ketersediaan barang milik dacrahdi lingkungan Pengguna Barang.
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKB3MD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan olch Pengguna Barang dalam mcnyusun RKBMD Pengadaan buana; mUik claerah pad& tingkat Pengguna Barang yang sckurang-kurangnya memuat informut:
c. rwna Kueu Pengun&Barang d nama Pengguna Barang;
C. Program;
f. Kegiatan;
1, data daft:ar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang;dan
h. rencanakcbutuhan pengadaan barang yang disetujui.
(II Hasil penclaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan olch Kuasa 1'11,nguna J3IUan& sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah bcrdasarkan hasil penelaahan sebagaimana rflmrkllod pMa ayai (l)untuk dieempaibn bpad11 l\mguna Barang paling lambat minggu kccmpat bulanMei.
Bagian Keerpat Tata ear. Pllnyuaunan RKBIIO Plemetihuun &.nu,g MDlk Dacrah Padua Pengguna Barang
(I) Kuasa Pcngguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah di lingkunpn Ku ...
Penguna e.n.aa: yang dipimplnaya.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemcliharaan bagaimana dimaksud pada ayat [l) kepada Pengguna Barang sclambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
Pual3l () Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD PemelibomAn yang di■empeiker oleh Kuua Penguna Baran& 9ebagalmana dimakBud dekm Pual 30 ayat 12) J)Clde minau ketiga bulan Mei.
(2) Dalam penclaahan usulan RKBMD pereliharaan usulan RKBMD PemeJiharaaa yang diumpaikan olch Kuasa Pengguna Harang eebepu1wla dimebud p,da ayat II), Penguoa Beranc mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang den
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhlldap kebenaran dan kelengkapan uaulan RKBMD pemeliharaan.
(3) Peneluhan ataa uaulao RKBMD Pemellharun yanc dlsampajkan oleh Kuna Penguna Barang 1ebapimana dlmabud pada ayat
(2) dlutamakan untuk memutlkan kebenaran data masukan (Input) penyuawu:an RICSMD pemeliharun yang sekurang kurangnya mcngacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang mcrnuat intonnui mengenai barang yang dipeliharu.
(4) H..U penelaaban .ebqaimana dimaksud pada ayat (31 digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Penaguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna arang;
c. nama barang yang dipelihara;
d, uaulan kebutuhan pemeliharaan;dan
e. rencana kebutuhan bu'anR milik daerah yang diaet'QUI.
Pa .. 132 l) Hasil ponclaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemcliharaan yang disarpaikan olch Kuasa Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
(2 Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik dacrah berdasarkan hasil peneluahan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kcempat bulanMei.
(I) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharun dart Kuua Penguna Baran& Rbaplmana dirnaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pual 32 ayat (2J untuk disampaikan kcpada Pengelola Barang.
[2) Penyampaian scbagaimana diraksud pada ayat (l) dilengkapi sural pcnpntar RKBMD yang ditanda.tanpni oleh Penguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
j3) Penya.mpaian RKBMD Pcnpdun dan RKBMD Pemelilunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola BHarang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.
BMgiatnKdlma Tata Cara Pen••ooban RKBMD Pfflgadun Berens Mlllk Daerah Pad■ Perqit:lola 8arana
(1 Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukanterhadap:
a. rdevanel program clmpn rcncana ketuanm (oulput/ Pengguna Barang;
b. optirnalisasl pengunun banmg mWk dacrah yang bend8
pada Pengguna Barang;dan
c. cCdttiYitupcDgUDUD ti.nna milik daerah yang berado. pGda Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjana; NIU clan •unpi OPD.
f.21 Peneluhan atu RICBMD Pfflpdun barang mWlc daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) sckurang-kurangnya memperhetibn·
a. kt suaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimakaud do\om Pua.I 20 ayat Ill clan ayat (2); clan
b. data baranA; .,..bllpimena dimaksud dllliun PllaMI 23 ayat 14).
(3) Penelaahan atas RKBMD Penpdu.n bann pillik daerah ld:aplmana dimabud pada ayet 12) dltuangkan dalaln Hull Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang lldrurang- kuranpya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. Program;
d. ICqietlMl;
c. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang;dan
f. rencana kebutuhan pcngadaan barang yang disetujui.
(4) Dlllam metakunabn pc:ndaahan
t.rang mWk dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang menalkubcrtakan Pejabat Pl::nat•nNbeen Baran,: dan Pergurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertim.Nnpn tert-bap kd>cDIUllD dan kelengbpan uau1ao RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3] ditandatangani oleh Pengelola Barang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l).
(3) RKBMDPeagadaan aebagaimana dima"Pedaayatt2) disampaikan olch Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
Bagian Kecnam Tata Cara Perw!laahan RKBMD Pemelihllnuan e...aaa Millk: Daerah Pada Pengelola Barang Pual36
(1) Penelaahan atu RKBMD PanellhanlaD barang mlHk daerah dilakukan untuk melakukan telaahan tcrhadap data barang milik dMrab yang diusulkan rencana pemcliharaannya.
(2) Pmelaahan atu RKBND hmdibalaan buang mllik claerah sebageimon<a diraabucl pada a,yat II) sekurant-kuransnya memptthedbn daftar 1-rang pada Penaluna Baran,: yana memuat inform asi mcngenai status barang dan kondisi barang.
(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dituangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang sckurang- kurangnya meruat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Penguna Buang;
c. nama barang yang dip lihara;
cl uaulan kehutub■n pemelihU-aan;d■n
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang dlRl.ujui.
(4) Dalam melaksanakan pcnclaahan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (), Pengelola Barang mengikutsertakan Pcjabat Penatausa hun BuanR den Pl:nguN■ Hanutg Pengelola untuk mrny'npk■n den memberikan pmimblmpn terhaclnp kd,enu,n den kelenp.epen uaulan RKBMD PemelihamAa YllDI dllllb■n■bn aelem.b■t-lemb■mya mlngu krdua bulen .Juni.
PaM,137 (I) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang mili kdaerah dari Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dit.endetanpnl okb Pr gelola Barang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pereliharaan berdasarkan buil peneluhan Hbaplmena ,Hmek■ud pada, ayat(l).
13) RKBMD Pemdlharaen aebepimane dimebud padn, ,yat (21 disampaikan oleh Pengguna Harang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
Pual 38 (I) RKBMD Pengedaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik deerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Peael 37 ayat (31 ditct.epk■n menjlldi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.
(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemcliharaan sebagaimana dimaltlucl pada eyat Ill dltetaplcan p,ting lam.bat mingu kes mpat bulan Juni.
(II Penctapm. atatua pcngu,-n buang mDDr. daerab bcrupa tanah dan/at&u banaunan dilakukan apeblle cHpedubn untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Harang yang bersangkutan.
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan se bn ga imana dimaksud pada ayat (1) yang ddalr: dlpnakan dalmn penyeknuaruo tupa clan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
(3) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), apabila tanah dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud pada (2) tdab direcK:anabn untuk dlgunakan ■tau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan olch Bupad.
(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalan penyclenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat [2).
(5) Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat[2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pcmbekuan daDa pemctiharun atu batan,: mDlk
d.erah ...........
Pual47
(1) Bupati MENETAPKAN barang milik daerah yang haNs diaerahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyclcnggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
[2) Dalammenetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bupati mcmperhatibn:
a. ■tandar kebutuhan banmg milik daerah untuk men,elenaantan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b. bull audit atu penawuulJI tanah d■n/atau bangunim:clan/atau
c. laponn, data. dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
(3) &umber lain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termuuk huil pelabanun penpwuan clan penpeodeHen yang dilakukan olech Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dart muywakat.
(4) Tindak lanjul pengelolaan atas pcnyerahan barang milik daerah .ebqaiman,t dimPkeud padD, ayo.t Ill metiputi:
a. penetapan status penggunaan;
b. Pemulfutan;atau
c. pemindaht.anpnan.
BIi ...... 1tedua Penctapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah ................
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati ...., .
(l) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik d rah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilakukan sctclah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggn ran yang ...........
(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tabun bedclc:::n.un.
(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunanan barang milik dacrah setiap tahun.
...., .
(II Penpjuan peamohonen penetapan status pengunaan blll'ang milik dacrah scbagaimana diraksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.
(2) Dokumen sebagairmana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik dae rah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik dacrah bcrupa bangunan yang diperolch dari APBD yaitu:
a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (1MB];dan
b. fotokopi dokumen perolchan.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah bcrupa bangunan yang diperoleh dari perolchan lainnya yang uh ldcunng-kunmgnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST].
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang mililr c'c ab berupa. tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD)'mtu:
•. f'otalmpiaertiflbt;
b. fotokopi 11:in Meactirilcan a.n,wwi IIMB);dan
c. lotolmpi d.okumen perolehan.
(6) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bGrang rilik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lalnnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7) Dokumen ....... imana dlmaktud pada ayat (I) untuk bann,:
milk dac rah sclain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
a. l'atokopl dokumen kepetniHbn;dan/atau
b. Potokopi dolr.umm pel'Wl!lban.
(8) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk barang mWk dacrab )'II.DI dari innli pmpdaan dlrencanllkan untuk dilakukan pcmindahtanganan dcngan cara penyertaan model pemerlntah daerah yaitu:
a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
b. Foto ko pi dakumen kejFF IIQren, untuk baran& millk daerah berupa taneh;
c. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IM], untuk barang milik daerah berupa bangunan;dan/atau
d. fotolmpl dokumea p::rlfflao
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang mftik dacnh berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dlmalnud dapat dipntt denpn:
•. akta ju.al bell.;
b. Olrik;
C:, lettmre;
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
f. berita acara penerimaan terkait perolechan barang; atau 1- clolaunen lain yang sectara dengan bukti kepemilikan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagairana diraksud dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik du ·rah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang mcnyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan funpiOPD.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik dacrah berupa tanah dan bangunan yang dipcrolch dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah clan baapman tenebut dicunabn unluk penyelenguan tugas dan fungsi 0PD.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 eyet (7) epabila benmg milik dGeroh berupa eelaio tonob dan
bangunan yang cliperoleb dart APBD belum memilild dokumm kcps milikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan aunt pemyataan dart Penguna Barang yang menyatakan babwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan terscbut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan tunpl llPD,
(5) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat lat huru1' b, hwuf' c, clan hund' d bclum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan diaertai eurat pcmyatua. dari Pcnguna Duant: benanputan yang menyatakan bahwa barang terscbut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dcngan cara pcnyertaan modal pemerlntah daerah.
(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemulikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik ""'""'·
( 1 J PfflFlola BMnln8 melakukao peoelitlan lltM pennohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pmguna Baran& aebapimana dlnudmld da.l.am Paul 4R ayat II),
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap kelengkapan dan kescsuaian dokumen yang cUpenyantkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mcacukupl, Pl=nplola Barana dapat.:
a. meminta keterangan tu data tarnbahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penctapan status penggunaan barang raWk daerah.dan/atau
b. melakubn penJleCCkan lapa.npn.
(4) Kegiatan Pengelola Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau NJJCUD8,n yang nemiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.
fl) Bentaurkan bufJ penelltian ntwplmana dhnebud da1am PaMI 5I ayat (l], Bupati MENETAPKAN status pcnggunaan barang milik .......
(2) Status penggunaan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pcMlo. ayat (I) ditetapkan denpD Kcputuaan Bupati
(3) Dalam hal Buputi tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal48 ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada PenguNI BanulA ctiecrtal ala-■n.
Paragraf Kedua Penecapan Status Pengunun Bann& Millk Daerah oleh Pengelola Barang Pua153 111 Penaelola Barang MENETAPKAN •talu■ pengunaan barang berdaaarkan kewenanpn yang didelegaaikan oleh Bupati lebapjmana dimakaud dalam Pual 43 ayat (2).
121 Penetapan 11atu■ penap.111111111 barang oleh Jl'enFlola 8&rang scbagairnana dimaksud pada ayat (l) dengan mekanisme;
a. Penguna Barang rnensitjukan pe■ wohomm penetapan ■tatua pengunaan barang milik daerah yang diperolch dari bcban APBD dan perolehan lainnya yang sah lcepada Pena,elola Barang;
b. Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a dllakukan aetelah dllertmanya barana mWk daerah berduarkan dokwnen pcncnll1Mll barang pada tahun angaran yang berkenaan;
c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
(3) Penpjuan pennohoMn penetapan ■tatua pengunaan banng milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(4) (2) disertai dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan ...., 50.
(5) Terhadap pengajuan permohonan penctapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan peneUtian sebapimana ketentuan Pual SI.
(6) Berdasarkun hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat
(4), Pengelola Barang MENETAPKAN status penggunaan barang mHllr: daerah.
(7) Dalam hal Pengclola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat 2), Pcngclola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Raglan KeUp.
Penpllhan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status pengunaan.
(2) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat Ill clilalcukan benluarkan:
a. inisiatif dari Bupati,dan
b. pennohone.n dari penguna barang lama.
PaulSS
(1) Penpllhan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.
(2) Pengahihan status pensgunun berang mDik daerah llebapimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Penguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persctujuan Dupati.
(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap barang rilik daerah yang bcrada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tklak digu.nllkan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan tanpa kompensasi dan tldek dUkutl dengen pengadaan barang milik daerah pen gga n ti .
.......
(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dart Palgwla Bennt; lama sebagaimana dirnaksud dalam PaaG1 51 eyat 2 bund' b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kcpada Bupati.
121 PenpJuan pemKlhonlln sebeplmane dlmabud pade ayat (II palina aedikit memuat:
a. date banm,: mfflk de rah yang akan dialihkan status pecnggunaannya;
b. calon pengguna barang baru;dan
c. penjclasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
(3) Dam barana; miHk dacnh aebllplm dlmekc•.ul pada ayat 12) huruf a, antara lam:
a. Kode barang;
b. Kode register;
c. Nama barang;
d. Jum .. h;
e, Jenis;
f. Nilai perolchan;
g. Nllal. penyusutan:
h.Nilaibuku;
I. Lokui:
J. Luu;dan
k. Tahun pcrok:baa.
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l clllampiri:
a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat(3):
b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik dat rah dari Pengguna Barang lama.
Pual57
(1) Pengelola Barang melakukan penclitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) (21 Penetltian l!bqelmsft.11. cllmeksnd pade ayat (I) dllakuklln terhadap kelengkapan dan Jciceceueian dokumen yang
dipersyaratkan.
131 Oelem haJ bu.ii pcnelitian sebeplmane dimaksud pade ayat 121 belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta kctcranpn atau data lanlbaben kepada Penaune, Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status pengunaan barang mUlk daenh;dan
b. meminta konfirmasi kcpada calon Pengguna Barang baru.
........
(II Benluarlcan hull pcnelitian eebaplmana dlmekaud dalam Puel 57, Bupati memberikan persetujuan pengalihan status pengunun barang milik daerah.
(2) Penletujuan webaplmene dimekMxl p:ada ayat (1) berupa Surat Pel'9etujuen Bupatl.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling scdikit memuat:
a. date barang mlHk daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;
b. Penguna Banns lama dan Pengguna Barang baru;dan
c. kewajlban Penguna Berang lame
(4) Kewajiban Pengguna Barang lama scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
a. melekukan eerah tcrimll banln& mUlk dacrah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Bcrita Acara Serah Terima (BAST;dan
b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang padu Pengguna Barang ben:luerkan surat kcputusan ponghapuse n barang.
(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang scbagaimans dimaksud dalam Pasal 56 ayat (l), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan dlsertai elaun.
...... ..
(I) Berdasarkan persetujuan Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pengguna Baranglama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru.
(2) Serah lfflma baran& mlllk daerah kP.pNfl Penguna Ba.rang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lama I [satu) bulan sejak persetujuan alih status pengunua baJ'anc millk ct.P.rah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(3) Berdasarkan Brita Acara Serah Terima (BAST] sebagabnana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang.
(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama I (utu) minggu acje.11: tangal Serita Acara Bffllh Terima IBASTl-
(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
30 .......
Ill Bcrita Acara Scrah Terima (BAST) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penchapu .. n barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama I (satu) minggu sejak keputusan pcnghapusan ditetapkan.
(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acera Seratt Tertma (BAST), dan kcputusan penghapusan IMlnm& mlllk daerah.
(11 Penguna Banana Scmcntara depet mcnpJukaD pcnnohonan pewpe-1Janpn waktu penaunw1 aementan. 11W barang milik daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6l ayat (2)
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud padaayat (l) d-,Utan Penguna Baran& kepade, Rupati pa]lng lambllt 3 jtip) bulan scbchum jangka waktu pcnggunaan scmcntara barang mW1r. daemh berakbir.
(3) Mckanismc pengajuan permohonan, penclitian, persctujuan, dan penetapan oleb Bupati sebqaiman. dlmabud dalam Pual 63 aampli denpn Pual 66 berlaku mutatla mutandl• paca.
mckanismc pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupati terhadap perpanjangan penggunaan .emenwabuangmWkdaerah.
Bagian Kelira Plenetapan Statua Pengunaan Barana: M.Wk Dacrah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain .......
(I) Duane mililr.
daerab yang telab dttetapkan statu■ penagunaannya pad& Pl:nglana 8anm&, dapat dlpinakan untuk dklpffleaiken ole,h ptbak lllin.
(2) Penggunaan barang milik dae rah untuk dioperasikan oleh pibak lain scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum scsuai tugas dan fungsi OPD yan,: ben.anaku,IAn.
(3) Penggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak lain scbagaimana dimaksud pada ayat [2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dcngan pimpinan pihak lain
(4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk cUoperuibn oleh pihak lain d.ibebankan padll pihak lain yang mengoperasikan barang milik dacrah.
(5) Pihak lain yang menaopcrulbn baraJ11 mDik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau Nranl, mitik ucnh bcnanputan.
(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah dat rah akan meft811'Dekan kemball untuk pen)'elmpraan pemerlncah daenh atau pihu Wnaya. .......
(I) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dk,perutk:en oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat l) paling scdikit mcmuat:
_
a. data buang mitik daerah:
b. pihak lain yang akan menggunakan berang milik daenh unluk cliopmmlum;
c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaanbarang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan
c. rnettri )'aDA diatur daJarn pcrjanJial1.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilempiri dokumcn:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik dacrah;
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milk daerah kepada Pengguna Barang;dan
c. lotokop:i aurat pemyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang.
(4 Surat pemyataan dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain yanpnemuat:
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayaDlln umum iae.uai lupa dan funpi OPO /UoitXerjll;
b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindah bulplWl barang mltik de ah selama jangka waktu pengoperaslan banm& milik daerah: elm
d. mengerr,boliken bo.rang millk daerah kepada Penguna Baran&, apebila ,..,.... waktu pencoperuian bllnmg mililt daentb tclahocl<Ml.
Pual70
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (l).
(2) PeneUtian rhnpintana dimabud peda ayat 111 dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat [2) belum mencukupi, Pengclola Barang dapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan olch pihak lain;
b. meminta kominnui dan klarifikasi kcpada pihak lain )'&I'll Akan menaoperulklln barang mWk daetah;
c. mencari infonnasi dari ewnbcr lainnya:
d,melakukan J>8Ctdcen lapangan denpn rt..SlhJ>i!ilimbengkan analisis biaya dan manfaat
(l) 8aduarlcan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam asal 70 ayat (2), Bupati menctapkan penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling scdikit memuat.
.. data blnln& miUk daerab;
b.jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasionalkan pihak lain;
c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milikdacrah;
d. kcwajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;dan
e. kewajiban PenggunaBarang.
(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d antara lain rnemclihan. dan mengamankan barang milik daerah yang diup=•--ibn
(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf' emdiputt
a. menindaklanjuti penggunaan barang milik dae rah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian;dan
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
(6) Dalam hal Bupati tidak menyctujui permohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Bupat mcnerbitkan surat penolakan kcpada Pengguna Barang disertai .,,,, ...
..... 7'l (11 Peoguaaan ttu.a,; miHk daenh cleh Pcnguna Daran& untuk dloperulbn oleb pihak tu dttuanpan dawn perjanjian yang dlwxlatartpa.i okh PaJauna Buan& denpn plhak bun.
(2) Perjanjian penggunaan barang milik du rah untuk dioperasikan oleh plhak lain aebqaimaoa dimabud l)Ma ayat Ill palina lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
(3) Penandatanganan pcrjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan s
telah adanya Keputusan bupati.
Pual73 Perjanjian penggu naan baranl mitlk daenb uatuk cUopcn11iklln oleh pihak lain sebagai _ dimaksud
dalam
Pasal
72 ayat
(1), ldcuranl;·k\lnnan)'a memuet:
a. data barang milik dacrah yang menjadi objek;
b. Penguna Banmg;
c. pihak lain yang mengoperasikan barang mih'k daenlh;
d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah;
e. jangka waktu pcngoperasian barang milik daerah;
r.bak den kewe.jiban Pmgune.
Blu'enpn pibek lein )'af1I mcngoperasikan barang milik da lab, tcnnasuk kcw9Jiban pibek lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan beran& millk daereh;
g. pcnplchiran penpperuian barang milik daereb;du
h. penydeeeiea pc-ractiaiben.
(IJ Pengl.ana DaralJ&dapat mdekukan perpanJanpn pengunun barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir.
(3) Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlalru mutati11 mutandis pada mekanisre perrohonan, penelitian, dan pemtepon perpanJDngan jangka waktu penaunun bllrana millk daerah untuk diopern sikan oleh pihak lain.
Pua! 75 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksunaan penggunaan banft8 .milik do rah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain benkhir epabila:
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untult diopereeiker '01th pibek lain, sebagaimana tertuang dalam perjaltjlan;
b. perjanjian diakhiri sccara scpihak olch Pengguna Barang;
c. lcetecltuan laJn aesuai denpn lr:etentwm. pen.turan peru.ndang- undenpn.
(2J PerjanJian diekbln ecca.-a aepibak okb Penguna 8araJ11 l""beplPMM cUmuaud pada ll)'llt (1) huruf b dapa.t dilakuluan apa bila:
a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenubi kcwajibannya YUK tcrtuu« delem pcrjanjiaD; etau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk diopcrasikan olch pihak lain aebapfmana dihaangl!en delempeijiiiljian.
(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta persetujuan Bupati.
.. .., 77 (11 Pad& Mat ,i,lnab waktu pengunun buans mlllk daerab untuk diopcrasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengopcrasikan barsang milik daerah mengembalikan barang mWk dacrah tes.but keplldo PtlnglmA Bllnlng dcnpn BerltaAcan Serah Terima (BAST).
(2) Pengguna Barang mclaporkan bcrakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimabud pe,cla ayat (11 bpada Bupati palina: lama 1 (satu) bulan aejak ditandatanpainya Berita Acara Serah Terima (BAST], denpn melampklwJ. lott4op:i Bedta Acara 8a1lh Terima(BASTJ.
BABVII PEIIANFMTAH Baptn Xnatu Prinaip Umum Puol78 (I) Pl!lmanraatan btrang mlkk daenh dllaban■kan oleh:
a. Pengelola Barang dengan persctujuan Dupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang:dan
b. Pengguna BHarang dengan persetujuan Pengelola Barang, unlulr. bllrang millk dacrah bcrupa rbagien tanah dan/etau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksa"_Perdasarkan pertimbanpn telmla denpr. memperhaUlcar. lcepentinpn ctaer.h clan kcpemjopn l!DM!ffl
(3) Pemanfaatan barang mUik daef'ah ct.p.t dllakukan aepanjang tidak mnenggang&pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dae rah .
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan puaetajuan DPRD.
PuaJ 79 (l) Biaya pemchiharaan dan pengamanan barang milikdaerah serta biayapelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pe nanfa a ta n .
(2) Biayapersiapanpemanfaataan barang milik dae rah sarnpai denpn penuzuukbn, mitra Pmumfu.tan dibeblnkan padD.
APBD.
(3) Pendapatan da rah dari pemanfaatan barang milik dacrah merupakan penerimaan dae rah yang wajlb dlaetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum scsuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan scluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Dae:ah.
(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam renpll 'ldain penyelea,pnu tupa clan fbnpl ltaden L.yanan Umum Dae rah merupakan penerimaan daerah yang dlletortran seluruhnya ke rd'1cainc Ku Umum 0. aab.
11) 8GnuJc mililr: dacrab 7111'1& ma,Jlldi objek pemenfutan dllataag dljamlnlcan ■tau dlpdelkan
(2) Barang milik daerah yang mcrupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik .......
PuaJ 81 Bentuk FPmanfiuotan 8u'aD& milik daenb berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
C. KSP;
d. BGS atau BSG;dan
e. KSPI.
Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
b. peminjam pakai, untuk peranfaatan barang milik daerah dalam bentuk Plnjam Pua!.;
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bmtuk 80S/BSO;dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.
Pual83 Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki .......,._.,,
a. melakukanpembayanmatupemanlaalan baraD& mihk daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
b. menyerahkan hasil pclaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
c. melakukan pcngamanan dan pemeliharaan atas barang milik d e
ah yang dilakuka n
pema n fa a tan dll n
h asi l
pelaksanaan pcmanfaatan barang milik daerah;
d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan;dan
e. memenuhi kewajiban lainnya yang dttea.tulam dlllam perjllnjl1111 pemanfaatan barang milk dacrah.
.......
(II Objek pemanraatan b&rulc milik daen.h metiputi:
a. tanah dan/atau bangunan;dan
b. selain tanah dan/ atau be,ngunan.
(2) Objek pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dapat dilakukan untuk scbagian atau keseluruhannya
(3) Dalam hal obje:k pemanlutan buang milik dauab berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat [2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjluli objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/etau banpanan yang dimanfaatlwl.
Perilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
•· «Hlekeeneker. RCaJ11. terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga)peserta;
c. mempen:,leb manful yang optimal bagidaerab;
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang mcmillki intcgritu, handal din kompeten;
e. tertib administrasi;dan
f.tertib peleponn.
Ill Pdalc:unll. pemlllhaD mHra pemanlllatan bcrupa KSP pada Pr:n,rola Bllran« etau 808/880 tenliriatu:
a. Pengelola Barang;dan
b. panitia pemilihan yang dibcntuk olch Pengclola Barang.
(2) Pelaksana pemilihan
pemanfaatan berupa KSP pada Ffflguna 8-rang terdlriatu:
a. Pengguna Barang;dan
b. panitia pemilihan, yang dlbentulr. oleh fteaMuna Bllranfl.
Paul87 {l) Pemilihen mltra dllakukan melalui Tender.
(2) Dalam hal objck pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan buana mlHk dacrah yang benHat kbuaua, p iHban mib'a dapa.l dilakukan relalui Penunjukan Langsung.
Puol88
(1) De.lam pemilihan mltra Pmnanf'utan KSP et.au BCB/BSO, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan scbagai berikut:
a. meoetapJmn renca.na umum pr.millhan, entara lain pcnyaratan pcaertll ca.Ion mltra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
b. MENETAPKAN renean• pdebeneen pcmJJ.ihan, JllDI mcliputi:
I. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi teknis;dan
3. rancangan perjanjian.
c. menetapbn panitia pemllihan;
d. MENETAPKAN jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia perilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f. memt-taJkan Tender, dalam hat:
I. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemihhan;
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang mclibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
g. MENETAPKAN mitra;
h. mengawasi penyimpanan dan pemeUbarun dokumen pemilihaD. mitra;dan
i. melllporlcan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana diraksud pada ayat Ill. delerr hal dipedukan, llenge)ole 8..-ang/Penguna Baraog dapat:
a. mcactapkan nm pcndukwl&,dan/atau
b. melakukan tugas dan lcewenanpn lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dtn.bud delem Pual 10 dan Pasal 12.
...., ..
(11 Pankla pemlHhan aekuntng-lrurangnya terdtrtatas:
a. Kctua;
b. Selcretuil,;dan .. __ [2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berjumlllh paal ditetapbn e I suai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiriatas:
a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan nosur dari OPD /unk kerjl, lain yang kom.peten, untuk pemilihan mltn pemanfutan KSP bar-,; mlllk daerah pada Pengelola Barang;
b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari OPD /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang;dan
c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan WWW' dart OPO /unit ketja IMin Yllnl kompctcn, untuk pcmilihu mltra BGS/BSG.
(31 PanW,, pemlllhan aebapiman,- dbnekaud pada ayat (11, dlketua1 oleh:
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Peranfaatan KSP barang milik dae rah pada Pengelola Darang ara.u BGS/BSG;dan
b. unmr dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Permanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam lmangDtaan puutia pcmftih.an . ........
(II Penyan.tan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Pllffllia pemilihan:
a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
b. memiiki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk mcl,abanakan tugu;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidan& pmaelolun barang millk dacnh;
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
(21 Fenyvatan nt.pimeoe dlmaaud pada ayat (I) Nkutana· lcunngnya mdipuli:
a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan
goJonpn pallna rendah 0/b ate.u YUll aetara;
b. tidak eedang menjalani bukuman diaiplio;dan
c. memilild kemam.puan kerjll secan.
berkelompok dalam melakunalcan serillp tup,a/pekerjunnya.
l'ual 91 (IJ Tupa clan lcewenanpn panitia penulihan meliputi:
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Penaelola Ban.ng/ Penguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
b. MENETAPKAN dokumen pemibhan;
c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media rnassa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
d. melakukan penelitian kualifikasi peserta ca Ion mltra;
c. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
r. menyatakan tender gagal;
1- melakukan tender denpn F r 1 ta calon mJtra }'&118 lulua kualifikasi;
h, melakulcan nepaiul denpn calon mltra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/ penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
j. menyitpan dokumcn asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungiawaban mengenai proses dan hasil perilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Burang;dan
1. menguaulkan pcrubahan apesiOkul leknls pcrubllhan materi perjanjlan kepada Barang/Pengguna Barang, dalam hal dlperlukan.
(2) Pcrubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (l) hwul I dHakMnakan sctclah mendapat persetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.
(3) Perubahan spesifikasi teknis dan pcrubahu matcri perjanjNln sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf I dilaksanakan setelah mcndapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas pereetqjuan PengeloJ. Buena. ...., .
(I) Pe ... lliben DUtra. yang dllalcukan melalui meluuuuDe tender, calon mllra Pemanfutan KSP dan/acau B08/BSO wajib memenuhi persyaratan kualifikasi scbagai berikutr
a. persyaratanadministratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. berbentuk bodan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pcndukunanya;da.n
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Penyan.tan telmis aekurang-kurangnya mclipuU:
dan/atau Pengelola
l. cek■p -..cnurw hukum;
2. tldak muuk dllWII daftar bitam pada penpdean barang/jas Pemerintah;
3. memHiki keahtian, penplaman, dan kemampuan telmil daD manaJerial;dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pcjabat/pg aai pad& pemerintah daetah atau pihlUC yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, eempei denpn derajat ketip dilu'ang menjlldi calon mlln.
Puo193
(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pcmilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang dipcrlukan untuk mcndukung pelaksanaan p,mWhanmlln
(2) Honorarium pmitia pcmiliban mltn. 1ebapimana, dlmakeud pada ayat (l) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ke mpat .......
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkun pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.
Tahapan tender meliputi:
•· pengumuman;
b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
cL pembukaan dolcumm penawuan:
•. pencl1ti&n kuatiftkui;
f. pemanggilan pes I U. celonmltra;
g. pelaksanaan tender;dan
h. pengu.auJan calonmttn. .
.......
(l) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar barian DMional dan website pemcrintah dacrah.
f.21 Penpmuman rh■p'mana dlmalumd i-d• ayat (1) dil■kukan paling eedOdt 2 lduat kali.
(3) Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya mcmuat:
a. Nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b. identitas barang milik dacrah objck pemanfaatan;
c. bentuk pemanfaatan;
d. penm.tulcan objek peman(aatllll; clan
e. jadwa1 clan lokul penpmbilan dokumen pemillhan.
Paragraf Ketiga Pengambilan Dokumen Perilihan Pu4197 Ill p r ta calon mitra dapat mengamnbil dokumen pem~lihan sccara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesui waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mltna YIIDK melakukan pcngambilan dokumen pemilihan.
Paragraf Keempat Pemasukan Dokumen Penawaran
( 11 Paerta calon mitra dapat menpmbU dokumcn prmiliban acc:ara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari webal.te acaual. wu:tu dan tempal yang ditentukan dalaJn pengumuman
(2) Panitia pemiihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pcngambilan dokumen perilihan.
Pan,r:ra( Kdime _,.,_.,..._......,..
.......
(I) Pembuk■■n dokumca peoawanm dllakuUQ __.., terbuka cU hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang dltentukan daJam dolcumcl1 pemililllm.
(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari pescrta calon mitra yang hadlr .
.................
Penelitian Kualifikasi Pu41100 Ill Panlda pemiHhlln melekMnaken penetitian 1n,eJtftbei terbadap peserta calon mitra yang telab menpjuken dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untull. maope•olel• mitre yang mcmenuhi kualifikasi dan pcrsyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
(2) Hail penclitian lcualiflkui dituangkan dnlam 1>erita aco.ra yang
.. ......_. .... _.._..,,.._ Paragraf Ketujuh Pemangilan p la Ca1oo Mitra Pual 101 Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat clcktronik (e-mail.
Parqra( Kede'apea r ln'reeneer Tender Pual 102
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik dae rah berduarkaD apniBkul teknla yug telatl.
ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kcpada mitra yang tepat dari pe se ta calon mitra yang lulus kualifikasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat fl).
(2) Tender scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang mcmuuldmn. penawaran.
(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia periliban dan calon mitra selaku pemenang tender.
Paragraf Keserbilan Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
(II Penguaulan pemenang tende!' sebap' -::alDn mUra pemanfaatan dl■empeibn sccara tertulis oleh panitia pemilihan kcpada Pengelola Barang/Pengguna Barang berduarlran bedta _,..
............
(2) Lsulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mclampirkan dokumen pemilihan.
Puo1104 Pengclola Barang/Pengguna Barang menctapkan pemenang tender scbagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, aebqaifflllfta cUmabud dalam PuaJ 103 eyat (1) dengan keputusan.
Paragraf Kcscpuluh Tender Gagal ....,, ..
(I) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. Tidak terdapat peserta calon mitra yang lulua kuallfikul;
b. dttemukan bukd/i ndikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
....
d. ca Ion mitra mengundurkan diri.
(2) Apa1N1a tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.
..... , ..
(I) Panitia pemilihan menyalakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 105 ayat (l); atau
b. pcecrta caloo mittayaoa; mengikuti Tcndct- kwaagdari 3 (tip) peaert4.
(2) Terhadap tender yana: dlnyatalaln penltta pemlffllen lebapl tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di me dia massa nasional dan website pemerintah daerah.
(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses cHlanjutkr dcnpn mebniame tender.
Puol!07 () Dalam ha) setelah dnakukan pens"""""" _ hang
scbagaiman dbukaud da1un Pua! 106 ayat (2), pescrta calon mitra yang menafku.d tender ulang terdiri atas 2 (dua] peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan sclanjutnya melakukan aelekai lanpung.
(2) Sel I I lanpWI& dilllkuklm dmpn 2 (due.) caloo mitra yaos mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I.
(3) Tahapan »leksi langsung terdiriatas:
a, pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi;dan
c. per,cuaulan colon mltto. tepada PenF1o1a. Buana/Penguna arang.
(4) Proses dalam tahapan sclcksi langsung dilakukan scperti halnya
p.< set, tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
Puall08 (l) egosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
(2) Selain hal sebagairmana diraksud pada ayat
(1), untuk pcmenfeettln IJOS/BSG, n gosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek BGS/BSG yana dilakukan pemanfaatan.
(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tctap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tabunaa untuk pemanrutan BGS/BSG cliJaranc untuk dinegosiasikan.
(4) Segala sesuatu yang dibk:arakmr, deJem forum ncgosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatanpni oleh panitie pcmilihan dan pesena cakmmitn.
Peul 109 111 Peaitia pcmilihan me1ekuken peneJitian terhQdQp berita acan.
n gt siasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan pes ta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/ Pengguna BHarang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
(3) Usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan duar pertimbllnpn dan melampirba dokumen pemilihan.
Parwin' Ketip Pde:
Penunjukkan Langsung Pua& 110 (I) DI.lam hal MJtelah dtlalrukan pengumuman u1ang Nbagiaimana dimabud delem Pual 106 ayat 121, peaenacalonmitra yang menpjulc.n penawannhanya tenliri alas 1 (aatu) pnerta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
(2) Perunjukan langsung dilakukan terhadap I (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Proses tahapan seleksi langsung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjubn lanpung.
Pual 111 Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan langsung scbagaimana dimaksuddalar Puasal 110 ayat 121 dan ayat f31, bcrtaku mutatia mutandie terhadap penw,Juklmn langsung pada KSP atas barang milik daen,h yang beralfat khusua M'bepimane dimabud delem Pasal 87 ayat (2).
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan peoggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. memperoJeb f"uilital yang dlpmukan deJem rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;dan/ atau
c. mcncegah pmauna,an baran,; miHk daenh oleh pihak Lain secara tidak sah.
(2) Penyewan barang milik dae rah dilakukan scpanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak menggang8 pclu.urLu.n tugu dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan .......
Paul 113 Cl ) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. aebqian tanah dan/atou b&ngunan yang masih digunakan
oleb Peaauaa Buang;dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Sewa barang milik da •ah set:.pimana dimalcaucl pacla ayat 11) burur a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat peretujuan Bupati.
(3] Sewa barang milik dae rah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf' b, dan huruf c dilaksanakan oleh PlenJIKUM, lklran« setdah mendapat per.etujuian dart Pienptola llarang.
(41 Pihak lain yang dapat mcnyewa NnlJII milik daenlb. meliputi:
a. Peden IJaaba Milill: Nepra;
b. Badan Usaha MilikDaerah;
c. S-Sta;clan
d. Badan hokum lainnya.
[5) Swasta scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antaralain:
.. Peroranfls.n:
b. Pe. t::tuan perdata;
c. Penckutuan flrma;
d. Peraekutuan tomandtter, e, Perseroan terbatas;
f. lembap/orpnillM■l lnteffllllUUhlll/■■ing;
g. Yayasan;atau
h. kopeta-1.
Paragraf Kedua Jangka Waktu Sewa
[1) Jangka waktu sewa barang milik daerahpaling lama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu sewa barang milik dacrah scbagaimana dimaksud psda ayat (I) dspat kblh dut 5 (llmn) tahun dan dapal dipe,rpastj,n.na: untuk:
a. kerja same infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.
(3) Jangka waktu sewa barong milik daerah untuk kegiatan dengan karaktcristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lira) tahun sebspimuui dha■keud pada ayat
(2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yanc dikelompokkan tlebspi berikut:
a. pertahun;
b. perbuLsn:
c. per bart;dan
d. pcrja.m.
[5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a poling Lama IO (sepuhahJ tabun dan dspat diperim1jang I (aatu) kali.
Pu.al 115 Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan perundang-undangan.
Paragraf Ketiga Formula Tarif/Beearan Sewa
(II Formula tarif/besaran sewa barang milik dacrah ditetapkan oleh Bupati:
a. Untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau ........ -
b. untuk barang milik dacrah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpcdoman pada kebijakan pengelolaan baranc mltlt de ah.
(21 8ew'an -, aebagaimana dimabud pada .,.. 11) edeteh beunlD nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditcntulcan.
(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPL aebapimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dart 5 (Um.a) t&hun aebapimana dimabud dalam Paul 114 ayat
(2) huruf b dapat WN:mpcrtimbanpan nilai kcdconomlan dari masing-masing jenis infrastruktur.
(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, scbagaimana dimaksud pad& ayat (31 antara lain denpn mem.pertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dut atarif pokok sewa;dan
b. faktor penyesuai sewa.
Paul 118 () Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a adalah hasil perkalilm Ullllnl nilai lndeJce Wane mllik daerah deopn 1uu Wlllh dan/atau bangwum du Dilcu waJ(u" tanah dan/atau baagum.a
(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tfibedekln untuk:
a. ban.al mWk daerah ben.q-. tnneh:
b. barang milik dae rah berupa bangunan;
c. barangrailik daerah berupa sebagian tanah dan
t.ncunan;dan
d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(31 Tartf pokok aewa buang milik de rah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hUNf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah ..........................
(4) Tarif pokok sewa barang milik da rah ditetapkan dengan Keputuas.n Bupati.
Pual 119
(1) Tarif eewa untuk banul,: milik daenlh berupo. tanab sebagaimana dimaksud dalam Pua.I 118 ayat
(2) hW'UI a meNpalcan haeil perlcalian deri:
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah (Lt);dan
c. nilai tanah (Nt).
(21 Paktoc YMiabd ww teneb .ebepimalla dimaluud pada -.vat II) huruf a beurannya, dlletapkan oleh ltUpati
(3) Luas tanah sebagairnana diraksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat ......
(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) buru( c merupakan nilai wajar atas tanah.
Puall:20
(1) Luu tanah rbepimena cUmabud det.m Pasal 119 ayat (3) dihltwla; duun meter pef'9eli.
(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang discwakan memiliki dampllk terlllldMp t.pln lanah yang l&innya. make hlu tanab .ebaplmana climak:lud dolatn Pua.I 119 a:yat 131 dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaabm tenebut.
(4) Nilai tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 119ayat (4) dibttuDKdalam. ntpieh per meter per egi.
Pua.I 121 [l) Tulf pokok ...,. untulr. baraai mWlc daenlh berupa t.n,u1U1n acbaphnana dlmakaud delem Pual 118 a,yat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (lb);dan
c. nUal banplnan.
(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunun ditambahkan tarif pokok sewa p,uanmabangunan.
(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana diraksud dalam Pasal 121ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
(2) Luas bangunan sebagairmana dimaksud dalam Pasal 121 a,-t Ill buruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal121 ayat (1) hurufc mrrupekan nll•I ........ •• banpina,n.
Pual 123
(1) Dalam hal bangunan yang discwakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pua! 121 ayat fl) huNl'b edeleh eebew luu lantai dari begiar
•• buJCWWl yang diaewakan.
(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang Jalnnya, malca luaa bangunan rt-op:tmer,. dimabud da1am Pua!. 121 ayat (I) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari Juu bangunan yang diyakini lerkcn- dempek dari pcmen&etan tcracbut.
(31 Nilai bangunan aebapimw dimeke•>d delem Pual 121 ayat fl) buruf C clihitun& dalam rupiah per meter persegi.
Pua! 124 Ill Tarif polDok - untulr: bGno&; millk dlle1'ab benapo, Khejpc--i tanah dan b&nguaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2J huruf c merupakan hMil penjumlahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah;dan
b. tarif pokok scwa bangunan.
(2) Peaghltunpa taril pomk sewa tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pual 119 clan Pual 120.
(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (II huru.rb berlalcu muu.tt. mutandla ketcntuan delam Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123.
Pual 125 (I) 1'llriC pokok --. untuk pnwarana banpnan aebaalinMlM dimabud d■Jem l'ua1 121 ayat 12) merupaJum hail perblbm dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunun;dan
b. aUal. p,-ruw. banplnan (Hpj.
(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.
(3) Nilai prasarana bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b merupakan nilai wajar atas pr sarana bangunan
(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.
..... , ..
( 11 Faktor penyauai aewa aeb I bner'I dimabud deletn Pual 117 huruf b meliputi:
a. jeml, kqiatan uaaha pcryewc;
b. bentuk kelembagaan penyewa;dan
c. periodesitas sewa.
('ll Faktor pmye11uai - IICbap1maoa dimabucl pada ayat (I) cUbituag daJan. pe,:amtue.
(31 Fektar penyauai aewa aebapimana dimabud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Puqraf Keempat Jenis Kegiatan Usaha Penyewa Paul ll7 Jenis kegiatan usaha penycwa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (I) huruf a dikelompokkan atas:
a. Kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis;dan
c. kegiatan sosial Paaal 128 (l) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntunpn, antara lain:
a. perdapnpn;
b,jua;dan
c. lnduatn.
(2) Kelompok kegiatan non bwlia 1ebagJaimana dimekaud dawn Pual 127 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menanlr:
imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntunpn, antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potenlli keuntungan, baJk materil maupun lmmateril;
b. penyclenggaraan pendidikan nasional;
c. upaya pr.rrwmuhlln kr.hutuhan pepwal atau l'aaUltaa YIU1& diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;dan
d. kcgiatan lainnya yang mcmenuhi kriterianon bisnis.
(3) Kclompok kegiatan sosial sebagaimans dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dlpenintukkan bqt ke&latan yang tidak mcnarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorlcntaal mcncari keuntunpn, antaraliun:
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagaraan;
d. kqlatan kemanulliu.n;
c. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteriasosial.
Paragraf Kclime Perjanjian Sewa Pue! 129 (1 Penycwaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan;
a. Bupati, untuk barang milik daen:i.h yangbemda.pada Penae)ola Ba.rang; dan
b. Pengelola Darang, untuk barang milik dacrah yang ben:ada.
pada Pengguna Barang.
(2) Pajanjilln aewa aebqalma.na dlrnalc8ud pada ayat (I), paling Mdikit memuat:
a. Dasar perjanjian;
b. para plhak yang terikac dalarn perjanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waklu;
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodcsitas sewa;
c. taft&IWI& jawab peii)t!W& atu blaya operaaional dan pemelihoraan selama jangka waktu sewa;
a. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
b. hak dan kewajiban para pihak;dan
c. bal lain yaoa dienapp pedu.
(3) Peoendetanpnan perjaltjian 11eWa l"'bepimeM dimaksud pada ayat Ill dilelo1kan di kertas bermaterai ses ael keteutuan peraturan perundang-undangan.
141 Sduruh blaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.
(I) Hull _... banlfll milUr. daerah merupakan pcnc.""lmeen daerah dan seluruhnya wajib di tcabn b rebniDg Xu Umum Dae-rah.
(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sckaligus sccara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
(3) Pembayaran usang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
d..pal dllakubn denpn cara pcmbayaran accara tunal kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umumllaenh.
(4) Pembllyanm uana __.. .ebqabnena dlmakaud pada ayat 1:2), dan ayat (3) dibuktikan dengan renyerahkan bukti setor scbagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak krpha'::klln dari pcrjiiinjlan -•· Paw 131 [I) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 130 ayat [2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat dilakukaP aec:an. bcrtabap denpn perwtujuan Pfflaclola tt.ran&:· 121 PaRtujuan Pmplolll Bllrana ecbapimana dlmabud pada eyal (II wajlb dilaporlwl tepada Bupll.d.
(31 f'enyelollln uarig MWa KCU& bertahap llebapimana dlmabud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(4) Penyetoran uang scwa barang milik daerah sccara bcrtahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan mempertutuapan ailal. IM!tumlng dari IICtiap blhap pcmbayaran berdasarkan besaran sewa barang milik dacrah hasil perhitungan IC'PMi lrietentuan «I pi:n&M dimabud dalllm PMal 116 sampai dengan Pasal 126.
(51 Perhltunpn aebep.l.maDa dlmekwd pada ayal (4) dapat mcmlnt4 muubn dari IJen!Jel
(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan sepanjang penyewa ddak memiHki kl!mampuan yana: cukup dui upek Jinerefel •mtuk membayw -=am Mkaligue dibutdkan denpn eunt perayah!■n (71 Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (6]
ditandatangani oleh penyewa yang sekurang- kurangnya memuat lrctcvenpr -W:nai lrdidakmampuaa tenebut dan pemyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.
Paragraf Ketujuh Per panjangan Jangka Waktu Scwa Pual 132 I It .lengke, waktu aewa barang mWk daerah dllpo.t diperpcanjllng ..._...,.._,
a. Bupati, untuk barang miUk dacnab yang bcrada pad.a Pcngdola ..........
b.Perl(ldola Barana, uatuk bar-, millk daaab yang bend& ....................
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu scwa kepada:
a. Bupati, untuk barang milik dacrah pada Pengel Je Buuis;dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna ........
Pl PenpJuan peawwwb.onan perpm,Janpn jongtr.a.
Mlktu aewo.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
a. untulr. jonpa waktu - leblb dui 1 tao.tu) tllb.un, pe.moh.anan perpanJanpn haru■ diaam.pelken pa1in& Jembat 4 (empat) bulan scbclum berakhirnya jangka waktu scwa;
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, pcnnohonan harus dieempelker pettn,i; l,mhat 3 (tip) bulan acbclum bcrakhimya jangka waktu sewa;
c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari aebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam. permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
(41 PermoMnan dimabud pada ayat 13) buruf a clan huruf b diajukan dengan mclcngkapi persyaratan sebagaimana pennomnan - pert.am& kall.
(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a clan huruf b dilaksanakan dengan mckanisme scbagaimana pengajuan usulan swa baru.
(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagairmana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dilakukan dengan mempertm,bengkan·
a. karaktcristik jenis infrastruktur;
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
c. kctentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang- undangan;dan
d. pertimbanpn lain dari Bupsti.
Paragraf Kedclapan Pen ga khiran Sewa Pua& 133 Sewa berakhir apabila:
BAB Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerab Pasa1 9
(I) Kepa1a OPD ,a11R mcmpunyai fungal pcngelolaan bllrang mWk daerah selaku Pejabl!lt Flmatauaahun Buru.ng.
(2) PejabatPenatausahaanBarang scbagaimana dimaksud pada ayat ti) ditetapkan dengan KcputUSIUI Bupati.
(3) Pejabat Penataeusahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungiawab:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan penetujuan dalam penyusunvn rcncana kebutuban bu'ang milik daerab kepada Pfflgelola 8araDg;
b. membantu meneliti dan memberikan pcrtimbanpn pc,sctujuan dolarn penyuaww.n renc:ana kebutuhan pemcliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada
PeogelolaBll.rang;
c mem.beribn pertlmbanpn kepada "":n,:doh a.rang MU pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik dacrah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d memberikan pertimbangan kepada peng fola banina untulc mengatur pelaksanaan pcnggunaan, p nanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. membr.rikan pertlmbanpn kepada penploi.i banlDg atu pelaksanaan pemindahtanganan barang milik dae rah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f membantu Pcngclola Barang dalam pelaksanaan koordinasi lnwentartsut barang mllik daerah;
g melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan dan 'egguna Banuli:
yaoa
tidak dipnakan nnhdr k,epeut.npn penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan lledang Udak dimanlu.tkan pilwk bdn kcpada Bupul melalul Pmadola Barang, serta barang milik dacrah yang berada pada Pengclola Barang;
h mengamankan dan memchihara barang milik daerah 1ebaphnana dlmakaud pada bwuf&;
L membantu Pengielola Banmg dolam peapwuan dan pen ge ndalian atas pengelolaan barang milik daerah;dar j menyusun laporan barang milik dacrah.
11) Kcpala OPD selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertanggungiawab:
e. menpuubn rencana kebutuhan dan pengangga ran barang mlllk daerab bqj. OPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penctapan status penggunaan buang yaaa dlpemh!h dari bebe.n APBD clan peroleban lainnya yangsah;
c. melakukan pencatatan dan lnvenlllrw,,Qi NnlDI miffk dMrah yang bcrada dalam penguasaannya;
d. mengunakan barang mlHk daerah JU11 benda datem penguasaamnya untuk kcpentingan penyelenggaraan tugas clan funpi OPD yang diplmpbulya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik dac rah yang baada dalam penguuaannya;
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang miik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mcmerlukan pel'9CtUjuan DPRD don banng mitik daerah eelain tanah clan/atau blngunan;
g. menyerahkan barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bengnnan yang bdak dfcunalcan untulc kepentinpn penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan
eedena tidalc dimantutltan pihak lam, JtepMa Duped melalul Pengelola Barang;
h. mcngajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah:
i. melakukan peaobinoan. penpwuan, dan Jl'l¾i deHer aw penggunaan b&z'ana mllfk dar.nh yang Ilda dalam penguasaannya;d
j. mertyulWl dan menyampalkan lilporan barana penguna eemateran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang.
Pua! 13 () Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
C2I Pe limpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuua Paaauna Baran, acbepimana dhnakaud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Harang.
(3) Penetapan kuasa pengguna barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dlkclola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbanpn objektir lllinnya . ......
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Po,al 14
(1) Pengguna arang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barangscbagaimanadiruaksud pada .,,..i ( 11 dit,,tepker oleh BupaU atu uau1 Pmgu- 8Dnul&.
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yuitu pcjabat yang membidangi fungsi pengclolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
[4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pade ayat [2) berwenang dan bertanggungiawab;
a menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
b meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan hlu'ans yarq; diperok:b dart beb9n APBO clan perolebon lainnya yang sah;
c meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yutg dilakMnalmn oleh Pengurue Bal'lln& daa/etau Pcn&uNa Baning Pl!mbantu;
d meayuaun pcnp,iuan uaulan pemanfutan dan p,,mindehtanp,wa.
bantng mlllk daenb berupe tanah daa/atau bangulW\ yang tidak mcmerlukan penctujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
e mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan funpi l'a,aguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan olch pihak lain;
f menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
II mlllk daerah;
1 menelitJ laporan baran& semesteran dan tahunan yana dilakaanakan oleh Pengwu1 Barang dan/atau Penguru• Baiang Pembantu;
h memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPBJ denp.n menerbttkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengelwutcan banmg millk daerah dari sudang penylmpanan;
i meneliti clan memveri&lcasi Kartu lnventaris Ruanpn (KIR) 9ebap .emeater dan sctiap tahun;
> mellilkukan veriDluud aebap.i duar membcrikan pcnetujww atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;dan k meneliti laporan mutasi barang sctiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pcmbantu.
Bag,an tccenam Pengurus Darang Pengelola
Article 15
BAB Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna Pua) 16 (I) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan olch Bupati atas usul
BAB Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu Pua! 17 fl) Bupati MENETAPKAN Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa
(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang dtajukan olch Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan 0PD yang dipimp\nnya.
(2} PenlllP,lD8, Bman& menyatl'\peiken uaulan RKBMD aebapimana dimaksud pad• eyat (11 kepada P-oplola 8&raag.
(3) Pengelola Barang melakukan penclaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat [2) bcrsama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelo1D 8clnlng.
(4) Data bllrang pade Penguna Barang dan/atau Prag Ide &rang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
•. laponn o.nar Barang PeDll(llD& bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
°IP"Panar Baras Penssuna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laponm Daftar Bllrang Pcnplola __ ..,..,
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
I· laporan Daftar Daran& mlllk daenih aemeatcnm; dan
h. laporan Dattar Barang mihik daerah tahunan.
(5) Pengelola Barang dalam melakukan penclaahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
(6) Pejabat Penatausahaan Barang s lwpim■N dimaksud pada ayat
(5) merupakan anggota Tim Angran Pemerintah Da rah.
(7) Huil peneluhan acbQwnana dimabud pada aya.t 131 merupakan dasar penyusunan RKBMD.
.......
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang scbagaidasar penyusunan Rencana Kerja danAngaran.OPD.
Article 25
(11 RJCB)ID pemellbaraan barang rniUk dacnb tidu: dapet diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Bwao& terhadap:
a. barang milik daerah yang becrada dalam kondisi rusak berat;
b. bannl millk dacrab yans aedang clllem etatue pengunun scmcntara;
c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperuikan oleh pihak lain;dan/etau
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objck pemanfaatan.
(2) RKBMD pemcliharaan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat II) hurufb dhmallmn oleh l'Pnguna Baraq yang menggunakan sementara barang milik dat ah.
(3) RKBND pemdlharun banns milik daerah aebagaimaDa dimaksud pada ayat (l) bunar d tidak termuuk pemant'ut.an dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 _ .....
_
Bagian Kcdua Lingkup Perencanaan Kebutuhan BuangllllikDaerah Pual26 (11 Petcocanaan kebutuhan buanc miID- d:
rah meliputi:
a perencanaan pcngadaan barang milik dat ah;
b perencanaan pemehiharaan barang milik daerah;
c perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;d.n
e. perenmnaanpenpapuaaa bllranl milik daerah.
(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagirana climek:1n•d pada ayat (11 hwuf a dttuan&kan dalinn dokumen RKBMD Pengadaan
(3) Perencanu.n perneHharun banu,a; mWk daerah eeblpimDDR dlDM!k:end p.dli eyat (1) huNf b ditwmgkan dalatn dokumen RKBMD Pemellharun.
(4) Perenc:anao.n pemanfutan baning milik daerah .el»p.imana dimaksud pada ayat (l) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah acbapimana climakwcl JNICla ayat 11) bwuf d dituangkan dolom dokumen RKBMD emindah tanganan.
(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Perhapusan.
BAB Ketiga
Tala C.ra Pcayuaunan RKBllD P-ngodoon 8lll'anl Mllik Dae:ah pada Pengguna Barang Paul 77
() Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan olch Kuasa Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat [2) pada minggu ketiga bulan Mei.
(2) Dalam penclaahan usulan RKBMD pengadaan yang di.ampelkan oleh Kueee fenguna arang scbagaimana diraksud pada ayat [I), Pengguna Barang mengikutscrtakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelcngkapan usulan RKBMD Renpdasn-
(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuua Pcnguna. Banang aebclplmanll dtm?lkaud pada ayat
(I) dh.-temeken uotuk memutikan ltebmanan data masukan (inp,4 penyu■unan uaulan RXBMD Pfflpdun yang aekurang kunangaya mempatimblngkan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I) dan ayat (2);dan
b. ketersediaan barang milik dacrahdi lingkungan Pengguna Barang.
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKB3MD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan olch Pengguna Barang dalam mcnyusun RKBMD Pengadaan buana; mUik claerah pad& tingkat Pengguna Barang yang sckurang-kurangnya memuat informut:
c. rwna Kueu Pengun&Barang d nama Pengguna Barang;
C. Program;
f. Kegiatan;
1, data daft:ar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang;dan
h. rencanakcbutuhan pengadaan barang yang disetujui.
Article 29
(II Hasil penclaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan olch Kuasa 1'11,nguna J3IUan& sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah bcrdasarkan hasil penelaahan sebagaimana rflmrkllod pMa ayai (l)untuk dieempaibn bpad11 l\mguna Barang paling lambat minggu kccmpat bulanMei.
Bagian Keerpat Tata ear. Pllnyuaunan RKBIIO Plemetihuun &.nu,g MDlk Dacrah Padua Pengguna Barang
Article 30
(I) Kuasa Pcngguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah di lingkunpn Ku ...
Penguna e.n.aa: yang dipimplnaya.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemcliharaan bagaimana dimaksud pada ayat [l) kepada Pengguna Barang sclambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
Pual3l () Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD PemelibomAn yang di■empeiker oleh Kuua Penguna Baran& 9ebagalmana dimakBud dekm Pual 30 ayat 12) J)Clde minau ketiga bulan Mei.
(2) Dalam penclaahan usulan RKBMD pereliharaan usulan RKBMD PemeJiharaaa yang diumpaikan olch Kuasa Pengguna Harang eebepu1wla dimebud p,da ayat II), Penguoa Beranc mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang den
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhlldap kebenaran dan kelengkapan uaulan RKBMD pemeliharaan.
(3) Peneluhan ataa uaulao RKBMD Pemellharun yanc dlsampajkan oleh Kuna Penguna Barang 1ebapimana dlmabud pada ayat
(2) dlutamakan untuk memutlkan kebenaran data masukan (Input) penyuawu:an RICSMD pemeliharun yang sekurang kurangnya mcngacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang mcrnuat intonnui mengenai barang yang dipeliharu.
(4) H..U penelaaban .ebqaimana dimaksud pada ayat (31 digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Penaguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna arang;
c. nama barang yang dipelihara;
d, uaulan kebutuhan pemeliharaan;dan
e. rencana kebutuhan bu'anR milik daerah yang diaet'QUI.
Pa .. 132 l) Hasil ponclaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemcliharaan yang disarpaikan olch Kuasa Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
(2 Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik dacrah berdasarkan hasil peneluahan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kcempat bulanMei.
Article 33
(I) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharun dart Kuua Penguna Baran& Rbaplmana dirnaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pual 32 ayat (2J untuk disampaikan kcpada Pengelola Barang.
[2) Penyampaian scbagaimana diraksud pada ayat (l) dilengkapi sural pcnpntar RKBMD yang ditanda.tanpni oleh Penguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
j3) Penya.mpaian RKBMD Pcnpdun dan RKBMD Pemelilunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola BHarang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.
BMgiatnKdlma Tata Cara Pen••ooban RKBMD Pfflgadun Berens Mlllk Daerah Pad■ Perqit:lola 8arana
Article 34
(1 Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukanterhadap:
a. rdevanel program clmpn rcncana ketuanm (oulput/ Pengguna Barang;
b. optirnalisasl pengunun banmg mWk dacrah yang bend8
pada Pengguna Barang;dan
c. cCdttiYitupcDgUDUD ti.nna milik daerah yang berado. pGda Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjana; NIU clan •unpi OPD.
f.21 Peneluhan atu RICBMD Pfflpdun barang mWlc daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) sckurang-kurangnya memperhetibn·
a. kt suaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimakaud do\om Pua.I 20 ayat Ill clan ayat (2); clan
b. data baranA; .,..bllpimena dimaksud dllliun PllaMI 23 ayat 14).
(3) Penelaahan atas RKBMD Penpdu.n bann pillik daerah ld:aplmana dimabud pada ayet 12) dltuangkan dalaln Hull Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang lldrurang- kuranpya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. Program;
d. ICqietlMl;
c. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang;dan
f. rencana kebutuhan pcngadaan barang yang disetujui.
(4) Dlllam metakunabn pc:ndaahan
t.rang mWk dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang menalkubcrtakan Pejabat Pl::nat•nNbeen Baran,: dan Pergurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertim.Nnpn tert-bap kd>cDIUllD dan kelengbpan uau1ao RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.
(II Penctapm. atatua pcngu,-n buang mDDr. daerab bcrupa tanah dan/at&u banaunan dilakukan apeblle cHpedubn untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Harang yang bersangkutan.
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan se bn ga imana dimaksud pada ayat (1) yang ddalr: dlpnakan dalmn penyeknuaruo tupa clan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
(3) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), apabila tanah dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud pada (2) tdab direcK:anabn untuk dlgunakan ■tau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan olch Bupad.
(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalan penyclenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat [2).
(5) Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat[2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pcmbekuan daDa pemctiharun atu batan,: mDlk
d.erah ...........
Pual47
(1) Bupati MENETAPKAN barang milik daerah yang haNs diaerahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyclcnggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
[2) Dalammenetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bupati mcmperhatibn:
a. ■tandar kebutuhan banmg milik daerah untuk men,elenaantan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b. bull audit atu penawuulJI tanah d■n/atau bangunim:clan/atau
c. laponn, data. dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
(3) &umber lain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termuuk huil pelabanun penpwuan clan penpeodeHen yang dilakukan olech Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dart muywakat.
(4) Tindak lanjul pengelolaan atas pcnyerahan barang milik daerah .ebqaiman,t dimPkeud padD, ayo.t Ill metiputi:
a. penetapan status penggunaan;
b. Pemulfutan;atau
c. pemindaht.anpnan.
BIi ...... 1tedua Penctapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah ................
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati ...., .
(l) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik d rah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilakukan sctclah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggn ran yang ...........
(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tabun bedclc:::n.un.
(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunanan barang milik dacrah setiap tahun.
...., .
(II Penpjuan peamohonen penetapan status pengunaan blll'ang milik dacrah scbagaimana diraksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.
(2) Dokumen sebagairmana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik dae rah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik dacrah bcrupa bangunan yang diperolch dari APBD yaitu:
a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (1MB];dan
b. fotokopi dokumen perolchan.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah bcrupa bangunan yang diperoleh dari perolchan lainnya yang uh ldcunng-kunmgnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST].
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang mililr c'c ab berupa. tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD)'mtu:
•. f'otalmpiaertiflbt;
b. fotokopi 11:in Meactirilcan a.n,wwi IIMB);dan
c. lotolmpi d.okumen perolehan.
(6) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bGrang rilik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lalnnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7) Dokumen ....... imana dlmaktud pada ayat (I) untuk bann,:
milk dac rah sclain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
a. l'atokopl dokumen kepetniHbn;dan/atau
b. Potokopi dolr.umm pel'Wl!lban.
(8) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk barang mWk dacrab )'II.DI dari innli pmpdaan dlrencanllkan untuk dilakukan pcmindahtanganan dcngan cara penyertaan model pemerlntah daerah yaitu:
a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
b. Foto ko pi dakumen kejFF IIQren, untuk baran& millk daerah berupa taneh;
c. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IM], untuk barang milik daerah berupa bangunan;dan/atau
d. fotolmpl dokumea p::rlfflao
Article 50
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang mftik dacnh berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dlmalnud dapat dipntt denpn:
•. akta ju.al bell.;
b. Olrik;
C:, lettmre;
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
f. berita acara penerimaan terkait perolechan barang; atau 1- clolaunen lain yang sectara dengan bukti kepemilikan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagairana diraksud dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik du ·rah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang mcnyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan funpiOPD.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik dacrah berupa tanah dan bangunan yang dipcrolch dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah clan baapman tenebut dicunabn unluk penyelenguan tugas dan fungsi 0PD.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 eyet (7) epabila benmg milik dGeroh berupa eelaio tonob dan
bangunan yang cliperoleb dart APBD belum memilild dokumm kcps milikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan aunt pemyataan dart Penguna Barang yang menyatakan babwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan terscbut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan tunpl llPD,
(5) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat lat huru1' b, hwuf' c, clan hund' d bclum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan diaertai eurat pcmyatua. dari Pcnguna Duant: benanputan yang menyatakan bahwa barang terscbut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dcngan cara pcnyertaan modal pemerlntah daerah.
(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemulikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik ""'""'·
Article 51
( 1 J PfflFlola BMnln8 melakukao peoelitlan lltM pennohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pmguna Baran& aebapimana dlnudmld da.l.am Paul 4R ayat II),
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap kelengkapan dan kescsuaian dokumen yang cUpenyantkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mcacukupl, Pl=nplola Barana dapat.:
a. meminta keterangan tu data tarnbahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penctapan status penggunaan barang raWk daerah.dan/atau
b. melakubn penJleCCkan lapa.npn.
(4) Kegiatan Pengelola Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau NJJCUD8,n yang nemiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.
Article 52
fl) Bentaurkan bufJ penelltian ntwplmana dhnebud da1am PaMI 5I ayat (l], Bupati MENETAPKAN status pcnggunaan barang milik .......
(2) Status penggunaan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pcMlo. ayat (I) ditetapkan denpD Kcputuaan Bupati
(3) Dalam hal Buputi tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal48 ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada PenguNI BanulA ctiecrtal ala-■n.
Paragraf Kedua Penecapan Status Pengunun Bann& Millk Daerah oleh Pengelola Barang Pua153 111 Penaelola Barang MENETAPKAN •talu■ pengunaan barang berdaaarkan kewenanpn yang didelegaaikan oleh Bupati lebapjmana dimakaud dalam Pual 43 ayat (2).
121 Penetapan 11atu■ penap.111111111 barang oleh Jl'enFlola 8&rang scbagairnana dimaksud pada ayat (l) dengan mekanisme;
a. Penguna Barang rnensitjukan pe■ wohomm penetapan ■tatua pengunaan barang milik daerah yang diperolch dari bcban APBD dan perolehan lainnya yang sah lcepada Pena,elola Barang;
b. Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a dllakukan aetelah dllertmanya barana mWk daerah berduarkan dokwnen pcncnll1Mll barang pada tahun angaran yang berkenaan;
c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
(3) Penpjuan pennohoMn penetapan ■tatua pengunaan banng milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(4) (2) disertai dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan ...., 50.
(5) Terhadap pengajuan permohonan penctapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan peneUtian sebapimana ketentuan Pual SI.
(6) Berdasarkun hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat
(4), Pengelola Barang MENETAPKAN status penggunaan barang mHllr: daerah.
(7) Dalam hal Pengclola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat 2), Pcngclola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
Raglan KeUp.
Penpllhan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Article 54
BAB Keempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah ...... , I I ) Barang
(11 Penguna Banana Scmcntara depet mcnpJukaD pcnnohonan pewpe-1Janpn waktu penaunw1 aementan. 11W barang milik daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6l ayat (2)
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud padaayat (l) d-,Utan Penguna Baran& kepade, Rupati pa]lng lambllt 3 jtip) bulan scbchum jangka waktu pcnggunaan scmcntara barang mW1r. daemh berakbir.
(3) Mckanismc pengajuan permohonan, penclitian, persctujuan, dan penetapan oleb Bupati sebqaiman. dlmabud dalam Pual 63 aampli denpn Pual 66 berlaku mutatla mutandl• paca.
mckanismc pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupati terhadap perpanjangan penggunaan .emenwabuangmWkdaerah.
Bagian Kelira Plenetapan Statua Pengunaan Barana: M.Wk Dacrah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain .......
(I) Duane mililr.
daerab yang telab dttetapkan statu■ penagunaannya pad& Pl:nglana 8anm&, dapat dlpinakan untuk dklpffleaiken ole,h ptbak lllin.
(2) Penggunaan barang milik dae rah untuk dioperasikan oleh pibak lain scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum scsuai tugas dan fungsi OPD yan,: ben.anaku,IAn.
(3) Penggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak lain scbagaimana dimaksud pada ayat [2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dcngan pimpinan pihak lain
(4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk cUoperuibn oleh pihak lain d.ibebankan padll pihak lain yang mengoperasikan barang milik dacrah.
(5) Pihak lain yang menaopcrulbn baraJ11 mDik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau Nranl, mitik ucnh bcnanputan.
(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah dat rah akan meft811'Dekan kemball untuk pen)'elmpraan pemerlncah daenh atau pihu Wnaya. .......
(I) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dk,perutk:en oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat l) paling scdikit mcmuat:
_
a. data buang mitik daerah:
b. pihak lain yang akan menggunakan berang milik daenh unluk cliopmmlum;
c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaanbarang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan
c. rnettri )'aDA diatur daJarn pcrjanJial1.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilempiri dokumcn:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik dacrah;
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milk daerah kepada Pengguna Barang;dan
c. lotokop:i aurat pemyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang.
(4 Surat pemyataan dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain yanpnemuat:
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayaDlln umum iae.uai lupa dan funpi OPO /UoitXerjll;
b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindah bulplWl barang mltik de ah selama jangka waktu pengoperaslan banm& milik daerah: elm
d. mengerr,boliken bo.rang millk daerah kepada Penguna Baran&, apebila ,..,.... waktu pencoperuian bllnmg mililt daentb tclahocl<Ml.
Pual70
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (l).
(2) PeneUtian rhnpintana dimabud peda ayat 111 dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat [2) belum mencukupi, Pengclola Barang dapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan olch pihak lain;
b. meminta kominnui dan klarifikasi kcpada pihak lain )'&I'll Akan menaoperulklln barang mWk daetah;
c. mencari infonnasi dari ewnbcr lainnya:
d,melakukan J>8Ctdcen lapangan denpn rt..SlhJ>i!ilimbengkan analisis biaya dan manfaat
Article 71
Article 74
(IJ Pengl.ana DaralJ&dapat mdekukan perpanJanpn pengunun barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir.
(3) Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlalru mutati11 mutandis pada mekanisre perrohonan, penelitian, dan pemtepon perpanJDngan jangka waktu penaunun bllrana millk daerah untuk diopern sikan oleh pihak lain.
Pua! 75 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksunaan penggunaan banft8 .milik do rah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Article 76
Article 80
11) 8GnuJc mililr: dacrab 7111'1& ma,Jlldi objek pemenfutan dllataag dljamlnlcan ■tau dlpdelkan
(2) Barang milik daerah yang mcrupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik .......
PuaJ 81 Bentuk FPmanfiuotan 8u'aD& milik daenb berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
C. KSP;
d. BGS atau BSG;dan
e. KSPI.
Article 82
Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
b. peminjam pakai, untuk peranfaatan barang milik daerah dalam bentuk Plnjam Pua!.;
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bmtuk 80S/BSO;dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.
Pual83 Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki .......,._.,,
a. melakukanpembayanmatupemanlaalan baraD& mihk daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
b. menyerahkan hasil pclaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
c. melakukan pcngamanan dan pemeliharaan atas barang milik d e
ah yang dilakuka n
pema n fa a tan dll n
h asi l
pelaksanaan pcmanfaatan barang milik daerah;
d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan;dan
e. memenuhi kewajiban lainnya yang dttea.tulam dlllam perjllnjl1111 pemanfaatan barang milk dacrah.
.......
(II Objek pemanraatan b&rulc milik daen.h metiputi:
a. tanah dan/atau bangunan;dan
b. selain tanah dan/ atau be,ngunan.
(2) Objek pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dapat dilakukan untuk scbagian atau keseluruhannya
(3) Dalam hal obje:k pemanlutan buang milik dauab berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat [2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjluli objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/etau banpanan yang dimanfaatlwl.
BAB Ketiga
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Perilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
•· «Hlekeeneker. RCaJ11. terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga)peserta;
c. mempen:,leb manful yang optimal bagidaerab;
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang mcmillki intcgritu, handal din kompeten;
e. tertib administrasi;dan
f.tertib peleponn.
Ill Pdalc:unll. pemlllhaD mHra pemanlllatan bcrupa KSP pada Pr:n,rola Bllran« etau 808/880 tenliriatu:
a. Pengelola Barang;dan
b. panitia pemilihan yang dibcntuk olch Pengclola Barang.
(2) Pelaksana pemilihan
pemanfaatan berupa KSP pada Ffflguna 8-rang terdlriatu:
a. Pengguna Barang;dan
b. panitia pemilihan, yang dlbentulr. oleh fteaMuna Bllranfl.
Paul87 {l) Pemilihen mltra dllakukan melalui Tender.
(2) Dalam hal objck pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan buana mlHk dacrah yang benHat kbuaua, p iHban mib'a dapa.l dilakukan relalui Penunjukan Langsung.
Puol88
(1) De.lam pemilihan mltra Pmnanf'utan KSP et.au BCB/BSO, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan scbagai berikut:
a. meoetapJmn renca.na umum pr.millhan, entara lain pcnyaratan pcaertll ca.Ion mltra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
b. MENETAPKAN renean• pdebeneen pcmJJ.ihan, JllDI mcliputi:
I. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi teknis;dan
3. rancangan perjanjian.
c. menetapbn panitia pemllihan;
d. MENETAPKAN jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia perilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f. memt-taJkan Tender, dalam hat:
I. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemihhan;
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang mclibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
g. MENETAPKAN mitra;
h. mengawasi penyimpanan dan pemeUbarun dokumen pemilihaD. mitra;dan
i. melllporlcan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana diraksud pada ayat Ill. delerr hal dipedukan, llenge)ole 8..-ang/Penguna Baraog dapat:
a. mcactapkan nm pcndukwl&,dan/atau
b. melakukan tugas dan lcewenanpn lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dtn.bud delem Pual 10 dan Pasal 12.
...., ..
(11 Pankla pemlHhan aekuntng-lrurangnya terdtrtatas:
a. Kctua;
b. Selcretuil,;dan .. __ [2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berjumlllh paal ditetapbn e I suai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiriatas:
a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan nosur dari OPD /unk kerjl, lain yang kom.peten, untuk pemilihan mltn pemanfutan KSP bar-,; mlllk daerah pada Pengelola Barang;
b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari OPD /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang;dan
c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan WWW' dart OPO /unit ketja IMin Yllnl kompctcn, untuk pcmilihu mltra BGS/BSG.
(31 PanW,, pemlllhan aebapiman,- dbnekaud pada ayat (11, dlketua1 oleh:
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Peranfaatan KSP barang milik dae rah pada Pengelola Darang ara.u BGS/BSG;dan
b. unmr dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Permanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam lmangDtaan puutia pcmftih.an . ........
(II Penyan.tan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Pllffllia pemilihan:
a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
b. memiiki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk mcl,abanakan tugu;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidan& pmaelolun barang millk dacnh;
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
(21 Fenyvatan nt.pimeoe dlmaaud pada ayat (I) Nkutana· lcunngnya mdipuli:
a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan
goJonpn pallna rendah 0/b ate.u YUll aetara;
b. tidak eedang menjalani bukuman diaiplio;dan
c. memilild kemam.puan kerjll secan.
berkelompok dalam melakunalcan serillp tup,a/pekerjunnya.
l'ual 91 (IJ Tupa clan lcewenanpn panitia penulihan meliputi:
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Penaelola Ban.ng/ Penguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
b. MENETAPKAN dokumen pemibhan;
c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media rnassa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
d. melakukan penelitian kualifikasi peserta ca Ion mltra;
c. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
r. menyatakan tender gagal;
1- melakukan tender denpn F r 1 ta calon mJtra }'&118 lulua kualifikasi;
h, melakulcan nepaiul denpn calon mltra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/ penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
j. menyitpan dokumcn asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungiawaban mengenai proses dan hasil perilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Burang;dan
1. menguaulkan pcrubahan apesiOkul leknls pcrubllhan materi perjanjlan kepada Barang/Pengguna Barang, dalam hal dlperlukan.
(2) Pcrubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (l) hwul I dHakMnakan sctclah mendapat persetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.
(3) Perubahan spesifikasi teknis dan pcrubahu matcri perjanjNln sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf I dilaksanakan setelah mcndapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas pereetqjuan PengeloJ. Buena. ...., .
(I) Pe ... lliben DUtra. yang dllalcukan melalui meluuuuDe tender, calon mllra Pemanfutan KSP dan/acau B08/BSO wajib memenuhi persyaratan kualifikasi scbagai berikutr
a. persyaratanadministratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. berbentuk bodan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pcndukunanya;da.n
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Penyan.tan telmis aekurang-kurangnya mclipuU:
dan/atau Pengelola
l. cek■p -..cnurw hukum;
2. tldak muuk dllWII daftar bitam pada penpdean barang/jas Pemerintah;
3. memHiki keahtian, penplaman, dan kemampuan telmil daD manaJerial;dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pcjabat/pg aai pad& pemerintah daetah atau pihlUC yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, eempei denpn derajat ketip dilu'ang menjlldi calon mlln.
Puo193
(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pcmilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang dipcrlukan untuk mcndukung pelaksanaan p,mWhanmlln
(2) Honorarium pmitia pcmiliban mltn. 1ebapimana, dlmakeud pada ayat (l) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ke mpat .......
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkun pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.
Tahapan tender meliputi:
•· pengumuman;
b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
cL pembukaan dolcumm penawuan:
•. pencl1ti&n kuatiftkui;
f. pemanggilan pes I U. celonmltra;
g. pelaksanaan tender;dan
h. pengu.auJan calonmttn. .
.......
(l) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar barian DMional dan website pemcrintah dacrah.
f.21 Penpmuman rh■p'mana dlmalumd i-d• ayat (1) dil■kukan paling eedOdt 2 lduat kali.
(3) Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya mcmuat:
a. Nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b. identitas barang milik dacrah objck pemanfaatan;
c. bentuk pemanfaatan;
d. penm.tulcan objek peman(aatllll; clan
e. jadwa1 clan lokul penpmbilan dokumen pemillhan.
Paragraf Ketiga Pengambilan Dokumen Perilihan Pu4197 Ill p r ta calon mitra dapat mengamnbil dokumen pem~lihan sccara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesui waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mltna YIIDK melakukan pcngambilan dokumen pemilihan.
Paragraf Keempat Pemasukan Dokumen Penawaran
Article 98
( 11 Paerta calon mitra dapat menpmbU dokumcn prmiliban acc:ara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari webal.te acaual. wu:tu dan tempal yang ditentukan dalaJn pengumuman
(2) Panitia pemiihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pcngambilan dokumen perilihan.
Pan,r:ra( Kdime _,.,_.,..._......,..
.......
(I) Pembuk■■n dokumca peoawanm dllakuUQ __.., terbuka cU hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang dltentukan daJam dolcumcl1 pemililllm.
(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari pescrta calon mitra yang hadlr .
.................
Penelitian Kualifikasi Pu41100 Ill Panlda pemiHhlln melekMnaken penetitian 1n,eJtftbei terbadap peserta calon mitra yang telab menpjuken dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untull. maope•olel• mitre yang mcmenuhi kualifikasi dan pcrsyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
(2) Hail penclitian lcualiflkui dituangkan dnlam 1>erita aco.ra yang
.. ......_. .... _.._..,,.._ Paragraf Ketujuh Pemangilan p la Ca1oo Mitra Pual 101 Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat clcktronik (e-mail.
Parqra( Kede'apea r ln'reeneer Tender Pual 102
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik dae rah berduarkaD apniBkul teknla yug telatl.
ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kcpada mitra yang tepat dari pe se ta calon mitra yang lulus kualifikasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat fl).
(2) Tender scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang mcmuuldmn. penawaran.
(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia periliban dan calon mitra selaku pemenang tender.
Paragraf Keserbilan Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan peoggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. memperoJeb f"uilital yang dlpmukan deJem rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;dan/ atau
c. mcncegah pmauna,an baran,; miHk daenh oleh pihak Lain secara tidak sah.
(2) Penyewan barang milik dae rah dilakukan scpanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak menggang8 pclu.urLu.n tugu dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan .......
Paul 113 Cl ) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. aebqian tanah dan/atou b&ngunan yang masih digunakan
oleb Peaauaa Buang;dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Sewa barang milik da •ah set:.pimana dimalcaucl pacla ayat 11) burur a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat peretujuan Bupati.
(3] Sewa barang milik dae rah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf' b, dan huruf c dilaksanakan oleh PlenJIKUM, lklran« setdah mendapat per.etujuian dart Pienptola llarang.
(41 Pihak lain yang dapat mcnyewa NnlJII milik daenlb. meliputi:
a. Peden IJaaba Milill: Nepra;
b. Badan Usaha MilikDaerah;
c. S-Sta;clan
d. Badan hokum lainnya.
[5) Swasta scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antaralain:
.. Peroranfls.n:
b. Pe. t::tuan perdata;
c. Penckutuan flrma;
d. Peraekutuan tomandtter, e, Perseroan terbatas;
f. lembap/orpnillM■l lnteffllllUUhlll/■■ing;
g. Yayasan;atau
h. kopeta-1.
Paragraf Kedua Jangka Waktu Sewa
Article 114
[1) Jangka waktu sewa barang milik daerahpaling lama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu sewa barang milik dacrah scbagaimana dimaksud psda ayat (I) dspat kblh dut 5 (llmn) tahun dan dapal dipe,rpastj,n.na: untuk:
a. kerja same infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.
(3) Jangka waktu sewa barong milik daerah untuk kegiatan dengan karaktcristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lira) tahun sebspimuui dha■keud pada ayat
(2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yanc dikelompokkan tlebspi berikut:
a. pertahun;
b. perbuLsn:
c. per bart;dan
d. pcrja.m.
[5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a poling Lama IO (sepuhahJ tabun dan dspat diperim1jang I (aatu) kali.
Pu.al 115 Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan perundang-undangan.
Paragraf Ketiga Formula Tarif/Beearan Sewa
Article 116
(II Formula tarif/besaran sewa barang milik dacrah ditetapkan oleh Bupati:
a. Untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau ........ -
b. untuk barang milik dacrah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpcdoman pada kebijakan pengelolaan baranc mltlt de ah.
(21 8ew'an -, aebagaimana dimabud pada .,.. 11) edeteh beunlD nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditcntulcan.
(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPL aebapimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dart 5 (Um.a) t&hun aebapimana dimabud dalam Paul 114 ayat
(2) huruf b dapat WN:mpcrtimbanpan nilai kcdconomlan dari masing-masing jenis infrastruktur.
(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, scbagaimana dimaksud pad& ayat (31 antara lain denpn mem.pertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
llJ Penparua 9anmA J'erlFlola. dlteto.pkan olehBup.tt ata• u■ul Pcjabat Penatausahaan Rarang.
(2) Pcngurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik dacrah pada Pcjabat Penatausahaan Barang.
(3) Pengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenan,; dan bertangu.0-,.-b:
11. membantu menelitt clan menylapkan bahan pertilnbPnpn perserujunn dalarm penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
h membantu meneliU dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rcncana kcbutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik dacrah kepada Pejabat Penatausahaan Baran&;
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pernindahtanganan barang milik daerah yang mcmcrtukan persetujuan Bupati;
d. menelltl dokumen usulan pmu.unaan, pcmanfaatao, pemusnahan, dan penghapusandari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Baran dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik rla ah bcrupe.
tanah dan/atau bangunan yana telah disenohkan dart Pengguna Barang yang tklak cUpuudran untuk kepentinpn penyclenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola ........
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
a,. menyimpan ulinan dokumen Laporan 8arang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h. melllkulw11 rclwnailiui dalam rangka penyuaunan laporan barang mibk daerah;dAn
i. merekapitulasi dan mcnghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan aerta Laporan 8&rang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4) Pengurus Barang Pengclola sccara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Darang melalui Pcjabat Penatausahaan Barang.
(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengclola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Ban.ng Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatauaahaan Barana.
(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan pcnjualon jaao. o.tau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekeljaan/penjuaJentcrscbul yang ongprannya dit--benken pada APBD.
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3] ditandatangani oleh Pengelola Barang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l).
(3) RKBMDPeagadaan aebagaimana dima"Pedaayatt2) disampaikan olch Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
Bagian Kecnam Tata Cara Perw!laahan RKBMD Pemelihllnuan e...aaa Millk: Daerah Pada Pengelola Barang Pual36
(1) Penelaahan atu RKBMD PanellhanlaD barang mlHk daerah dilakukan untuk melakukan telaahan tcrhadap data barang milik dMrab yang diusulkan rencana pemcliharaannya.
(2) Pmelaahan atu RKBND hmdibalaan buang mllik claerah sebageimon<a diraabucl pada a,yat II) sekurant-kuransnya memptthedbn daftar 1-rang pada Penaluna Baran,: yana memuat inform asi mcngenai status barang dan kondisi barang.
(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dituangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang sckurang- kurangnya meruat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Penguna Buang;
c. nama barang yang dip lihara;
cl uaulan kehutub■n pemelihU-aan;d■n
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang dlRl.ujui.
(4) Dalam melaksanakan pcnclaahan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (), Pengelola Barang mengikutsertakan Pcjabat Penatausa hun BuanR den Pl:nguN■ Hanutg Pengelola untuk mrny'npk■n den memberikan pmimblmpn terhaclnp kd,enu,n den kelenp.epen uaulan RKBMD PemelihamAa YllDI dllllb■n■bn aelem.b■t-lemb■mya mlngu krdua bulen .Juni.
PaM,137 (I) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang mili kdaerah dari Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dit.endetanpnl okb Pr gelola Barang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pereliharaan berdasarkan buil peneluhan Hbaplmena ,Hmek■ud pada, ayat(l).
13) RKBMD Pemdlharaen aebepimane dimebud padn, ,yat (21 disampaikan oleh Pengguna Harang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
Pual 38 (I) RKBMD Pengedaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik deerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Peael 37 ayat (31 ditct.epk■n menjlldi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.
(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemcliharaan sebagaimana dimaltlucl pada eyat Ill dltetaplcan p,ting lam.bat mingu kes mpat bulan Juni.
(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status pengunaan.
(2) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat Ill clilalcukan benluarkan:
a. inisiatif dari Bupati,dan
b. pennohone.n dari penguna barang lama.
PaulSS
(1) Penpllhan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.
(2) Pengahihan status pensgunun berang mDik daerah llebapimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Penguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persctujuan Dupati.
(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap barang rilik daerah yang bcrada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tklak digu.nllkan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan tanpa kompensasi dan tldek dUkutl dengen pengadaan barang milik daerah pen gga n ti .
.......
(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dart Palgwla Bennt; lama sebagaimana dirnaksud dalam PaaG1 51 eyat 2 bund' b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kcpada Bupati.
121 PenpJuan pemKlhonlln sebeplmane dlmabud pade ayat (II palina aedikit memuat:
a. date banm,: mfflk de rah yang akan dialihkan status pecnggunaannya;
b. calon pengguna barang baru;dan
c. penjclasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
(3) Dam barana; miHk dacnh aebllplm dlmekc•.ul pada ayat 12) huruf a, antara lam:
a. Kode barang;
b. Kode register;
c. Nama barang;
d. Jum .. h;
e, Jenis;
f. Nilai perolchan;
g. Nllal. penyusutan:
h.Nilaibuku;
I. Lokui:
J. Luu;dan
k. Tahun pcrok:baa.
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l clllampiri:
a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat(3):
b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik dat rah dari Pengguna Barang lama.
Pual57
(1) Pengelola Barang melakukan penclitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) (21 Penetltian l!bqelmsft.11. cllmeksnd pade ayat (I) dllakuklln terhadap kelengkapan dan Jciceceueian dokumen yang
dipersyaratkan.
131 Oelem haJ bu.ii pcnelitian sebeplmane dimaksud pade ayat 121 belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta kctcranpn atau data lanlbaben kepada Penaune, Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status pengunaan barang mUlk daenh;dan
b. meminta konfirmasi kcpada calon Pengguna Barang baru.
........
(II Benluarlcan hull pcnelitian eebaplmana dlmekaud dalam Puel 57, Bupati memberikan persetujuan pengalihan status pengunun barang milik daerah.
(2) Penletujuan webaplmene dimekMxl p:ada ayat (1) berupa Surat Pel'9etujuen Bupatl.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling scdikit memuat:
a. date barang mlHk daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;
b. Penguna Banns lama dan Pengguna Barang baru;dan
c. kewajlban Penguna Berang lame
(4) Kewajiban Pengguna Barang lama scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
a. melekukan eerah tcrimll banln& mUlk dacrah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Bcrita Acara Serah Terima (BAST;dan
b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang padu Pengguna Barang ben:luerkan surat kcputusan ponghapuse n barang.
(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang scbagaimans dimaksud dalam Pasal 56 ayat (l), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan dlsertai elaun.
...... ..
(I) Berdasarkan persetujuan Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pengguna Baranglama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru.
(2) Serah lfflma baran& mlllk daerah kP.pNfl Penguna Ba.rang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lama I [satu) bulan sejak persetujuan alih status pengunua baJ'anc millk ct.P.rah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(3) Berdasarkan Brita Acara Serah Terima (BAST] sebagabnana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang.
(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama I (utu) minggu acje.11: tangal Serita Acara Bffllh Terima IBASTl-
(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
30 .......
Ill Bcrita Acara Scrah Terima (BAST) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penchapu .. n barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama I (satu) minggu sejak keputusan pcnghapusan ditetapkan.
(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acera Seratt Tertma (BAST), dan kcputusan penghapusan IMlnm& mlllk daerah.
(l) 8aduarlcan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam asal 70 ayat (2), Bupati menctapkan penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling scdikit memuat.
.. data blnln& miUk daerab;
b.jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasionalkan pihak lain;
c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milikdacrah;
d. kcwajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;dan
e. kewajiban PenggunaBarang.
(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d antara lain rnemclihan. dan mengamankan barang milik daerah yang diup=•--ibn
(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf' emdiputt
a. menindaklanjuti penggunaan barang milik dae rah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian;dan
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
(6) Dalam hal Bupati tidak menyctujui permohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Bupat mcnerbitkan surat penolakan kcpada Pengguna Barang disertai .,,,, ...
..... 7'l (11 Peoguaaan ttu.a,; miHk daenh cleh Pcnguna Daran& untuk dloperulbn oleb pihak tu dttuanpan dawn perjanjian yang dlwxlatartpa.i okh PaJauna Buan& denpn plhak bun.
(2) Perjanjian penggunaan barang milik du rah untuk dioperasikan oleh plhak lain aebqaimaoa dimabud l)Ma ayat Ill palina lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
(3) Penandatanganan pcrjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan s
telah adanya Keputusan bupati.
Pual73 Perjanjian penggu naan baranl mitlk daenb uatuk cUopcn11iklln oleh pihak lain sebagai _ dimaksud
dalam
Pasal
72 ayat
(1), ldcuranl;·k\lnnan)'a memuet:
a. data barang milik dacrah yang menjadi objek;
b. Penguna Banmg;
c. pihak lain yang mengoperasikan barang mih'k daenlh;
d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah;
e. jangka waktu pcngoperasian barang milik daerah;
r.bak den kewe.jiban Pmgune.
Blu'enpn pibek lein )'af1I mcngoperasikan barang milik da lab, tcnnasuk kcw9Jiban pibek lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan beran& millk daereh;
g. pcnplchiran penpperuian barang milik daereb;du
h. penydeeeiea pc-ractiaiben.
(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain benkhir epabila:
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untult diopereeiker '01th pibek lain, sebagaimana tertuang dalam perjaltjlan;
b. perjanjian diakhiri sccara scpihak olch Pengguna Barang;
c. lcetecltuan laJn aesuai denpn lr:etentwm. pen.turan peru.ndang- undenpn.
(2J PerjanJian diekbln ecca.-a aepibak okb Penguna 8araJ11 l""beplPMM cUmuaud pada ll)'llt (1) huruf b dapa.t dilakuluan apa bila:
a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenubi kcwajibannya YUK tcrtuu« delem pcrjanjiaD; etau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk diopcrasikan olch pihak lain aebapfmana dihaangl!en delempeijiiiljian.
(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta persetujuan Bupati.
.. .., 77 (11 Pad& Mat ,i,lnab waktu pengunun buans mlllk daerab untuk diopcrasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengopcrasikan barsang milik daerah mengembalikan barang mWk dacrah tes.but keplldo PtlnglmA Bllnlng dcnpn BerltaAcan Serah Terima (BAST).
(2) Pengguna Barang mclaporkan bcrakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimabud pe,cla ayat (11 bpada Bupati palina: lama 1 (satu) bulan aejak ditandatanpainya Berita Acara Serah Terima (BAST], denpn melampklwJ. lott4op:i Bedta Acara 8a1lh Terima(BASTJ.
BABVII PEIIANFMTAH Baptn Xnatu Prinaip Umum Puol78 (I) Pl!lmanraatan btrang mlkk daenh dllaban■kan oleh:
a. Pengelola Barang dengan persctujuan Dupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang:dan
b. Pengguna BHarang dengan persetujuan Pengelola Barang, unlulr. bllrang millk dacrah bcrupa rbagien tanah dan/etau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksa"_Perdasarkan pertimbanpn telmla denpr. memperhaUlcar. lcepentinpn ctaer.h clan kcpemjopn l!DM!ffl
(3) Pemanfaatan barang mUik daef'ah ct.p.t dllakukan aepanjang tidak mnenggang&pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dae rah .
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan puaetajuan DPRD.
PuaJ 79 (l) Biaya pemchiharaan dan pengamanan barang milikdaerah serta biayapelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pe nanfa a ta n .
(2) Biayapersiapanpemanfaataan barang milik dae rah sarnpai denpn penuzuukbn, mitra Pmumfu.tan dibeblnkan padD.
APBD.
(3) Pendapatan da rah dari pemanfaatan barang milik dacrah merupakan penerimaan dae rah yang wajlb dlaetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum scsuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan scluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Dae:ah.
(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam renpll 'ldain penyelea,pnu tupa clan fbnpl ltaden L.yanan Umum Dae rah merupakan penerimaan daerah yang dlletortran seluruhnya ke rd'1cainc Ku Umum 0. aab.
(II Penguaulan pemenang tende!' sebap' -::alDn mUra pemanfaatan dl■empeibn sccara tertulis oleh panitia pemilihan kcpada Pengelola Barang/Pengguna Barang berduarlran bedta _,..
............
(2) Lsulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mclampirkan dokumen pemilihan.
Puo1104 Pengclola Barang/Pengguna Barang menctapkan pemenang tender scbagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, aebqaifflllfta cUmabud dalam PuaJ 103 eyat (1) dengan keputusan.
Paragraf Kcscpuluh Tender Gagal ....,, ..
(I) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. Tidak terdapat peserta calon mitra yang lulua kuallfikul;
b. dttemukan bukd/i ndikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
....
d. ca Ion mitra mengundurkan diri.
(2) Apa1N1a tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.
..... , ..
(I) Panitia pemilihan menyalakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 105 ayat (l); atau
b. pcecrta caloo mittayaoa; mengikuti Tcndct- kwaagdari 3 (tip) peaert4.
(2) Terhadap tender yana: dlnyatalaln penltta pemlffllen lebapl tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di me dia massa nasional dan website pemerintah daerah.
(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses cHlanjutkr dcnpn mebniame tender.
Puol!07 () Dalam ha) setelah dnakukan pens"""""" _ hang
scbagaiman dbukaud da1un Pua! 106 ayat (2), pescrta calon mitra yang menafku.d tender ulang terdiri atas 2 (dua] peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan sclanjutnya melakukan aelekai lanpung.
(2) Sel I I lanpWI& dilllkuklm dmpn 2 (due.) caloo mitra yaos mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I.
(3) Tahapan »leksi langsung terdiriatas:
a, pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi;dan
c. per,cuaulan colon mltto. tepada PenF1o1a. Buana/Penguna arang.
(4) Proses dalam tahapan sclcksi langsung dilakukan scperti halnya
p.< set, tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
Puall08 (l) egosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
(2) Selain hal sebagairmana diraksud pada ayat
(1), untuk pcmenfeettln IJOS/BSG, n gosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek BGS/BSG yana dilakukan pemanfaatan.
(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tctap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tabunaa untuk pemanrutan BGS/BSG cliJaranc untuk dinegosiasikan.
(4) Segala sesuatu yang dibk:arakmr, deJem forum ncgosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatanpni oleh panitie pcmilihan dan pesena cakmmitn.
Peul 109 111 Peaitia pcmilihan me1ekuken peneJitian terhQdQp berita acan.
n gt siasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan pes ta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/ Pengguna BHarang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
(3) Usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan duar pertimbllnpn dan melampirba dokumen pemilihan.
Parwin' Ketip Pde:
Penunjukkan Langsung Pua& 110 (I) DI.lam hal MJtelah dtlalrukan pengumuman u1ang Nbagiaimana dimabud delem Pual 106 ayat 121, peaenacalonmitra yang menpjulc.n penawannhanya tenliri alas 1 (aatu) pnerta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
(2) Perunjukan langsung dilakukan terhadap I (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Proses tahapan seleksi langsung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjubn lanpung.
Pual 111 Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan langsung scbagaimana dimaksuddalar Puasal 110 ayat 121 dan ayat f31, bcrtaku mutatia mutandie terhadap penw,Juklmn langsung pada KSP atas barang milik daen,h yang beralfat khusua M'bepimane dimabud delem Pasal 87 ayat (2).
Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dut atarif pokok sewa;dan
b. faktor penyesuai sewa.
Paul 118 () Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a adalah hasil perkalilm Ullllnl nilai lndeJce Wane mllik daerah deopn 1uu Wlllh dan/atau bangwum du Dilcu waJ(u" tanah dan/atau baagum.a
(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tfibedekln untuk:
a. ban.al mWk daerah ben.q-. tnneh:
b. barang milik dae rah berupa bangunan;
c. barangrailik daerah berupa sebagian tanah dan
t.ncunan;dan
d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(31 Tartf pokok aewa buang milik de rah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hUNf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah ..........................
(4) Tarif pokok sewa barang milik da rah ditetapkan dengan Keputuas.n Bupati.
Pual 119
(1) Tarif eewa untuk banul,: milik daenlh berupo. tanab sebagaimana dimaksud dalam Pua.I 118 ayat
(2) hW'UI a meNpalcan haeil perlcalian deri:
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah (Lt);dan
c. nilai tanah (Nt).
(21 Paktoc YMiabd ww teneb .ebepimalla dimaluud pada -.vat II) huruf a beurannya, dlletapkan oleh ltUpati
(3) Luas tanah sebagairnana diraksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat ......
(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) buru( c merupakan nilai wajar atas tanah.
Puall:20
(1) Luu tanah rbepimena cUmabud det.m Pasal 119 ayat (3) dihltwla; duun meter pef'9eli.
(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang discwakan memiliki dampllk terlllldMp t.pln lanah yang l&innya. make hlu tanab .ebaplmana climak:lud dolatn Pua.I 119 a:yat 131 dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaabm tenebut.
(4) Nilai tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 119ayat (4) dibttuDKdalam. ntpieh per meter per egi.
Pua.I 121 [l) Tulf pokok ...,. untulr. baraai mWlc daenlh berupa t.n,u1U1n acbaphnana dlmakaud delem Pual 118 a,yat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (lb);dan
c. nUal banplnan.
(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunun ditambahkan tarif pokok sewa p,uanmabangunan.
(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana diraksud dalam Pasal 121ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
(2) Luas bangunan sebagairmana dimaksud dalam Pasal 121 a,-t Ill buruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal121 ayat (1) hurufc mrrupekan nll•I ........ •• banpina,n.
Pual 123
(1) Dalam hal bangunan yang discwakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pua! 121 ayat fl) huNl'b edeleh eebew luu lantai dari begiar
•• buJCWWl yang diaewakan.
(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang Jalnnya, malca luaa bangunan rt-op:tmer,. dimabud da1am Pua!. 121 ayat (I) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari Juu bangunan yang diyakini lerkcn- dempek dari pcmen&etan tcracbut.
(31 Nilai bangunan aebapimw dimeke•>d delem Pual 121 ayat fl) buruf C clihitun& dalam rupiah per meter persegi.
Pua! 124 Ill Tarif polDok - untulr: bGno&; millk dlle1'ab benapo, Khejpc--i tanah dan b&nguaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2J huruf c merupakan hMil penjumlahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah;dan
b. tarif pokok scwa bangunan.
(2) Peaghltunpa taril pomk sewa tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pual 119 clan Pual 120.
(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (II huru.rb berlalcu muu.tt. mutandla ketcntuan delam Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123.
Pual 125 (I) 1'llriC pokok --. untuk pnwarana banpnan aebaalinMlM dimabud d■Jem l'ua1 121 ayat 12) merupaJum hail perblbm dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunun;dan
b. aUal. p,-ruw. banplnan (Hpj.
(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.
(3) Nilai prasarana bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b merupakan nilai wajar atas pr sarana bangunan
(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.
..... , ..
( 11 Faktor penyauai aewa aeb I bner'I dimabud deletn Pual 117 huruf b meliputi:
a. jeml, kqiatan uaaha pcryewc;
b. bentuk kelembagaan penyewa;dan
c. periodesitas sewa.
('ll Faktor pmye11uai - IICbap1maoa dimabucl pada ayat (I) cUbituag daJan. pe,:amtue.
(31 Fektar penyauai aewa aebapimana dimabud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Puqraf Keempat Jenis Kegiatan Usaha Penyewa Paul ll7 Jenis kegiatan usaha penycwa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (I) huruf a dikelompokkan atas:
a. Kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis;dan
c. kegiatan sosial Paaal 128 (l) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntunpn, antara lain:
a. perdapnpn;
b,jua;dan
c. lnduatn.
(2) Kelompok kegiatan non bwlia 1ebagJaimana dimekaud dawn Pual 127 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menanlr:
imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntunpn, antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potenlli keuntungan, baJk materil maupun lmmateril;
b. penyclenggaraan pendidikan nasional;
c. upaya pr.rrwmuhlln kr.hutuhan pepwal atau l'aaUltaa YIU1& diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;dan
d. kcgiatan lainnya yang mcmenuhi kriterianon bisnis.
(3) Kclompok kegiatan sosial sebagaimans dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dlpenintukkan bqt ke&latan yang tidak mcnarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorlcntaal mcncari keuntunpn, antaraliun:
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagaraan;
d. kqlatan kemanulliu.n;
c. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteriasosial.
Paragraf Kclime Perjanjian Sewa Pue! 129 (1 Penycwaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan;
a. Bupati, untuk barang milik daen:i.h yangbemda.pada Penae)ola Ba.rang; dan
b. Pengelola Darang, untuk barang milik dacrah yang ben:ada.
pada Pengguna Barang.
(2) Pajanjilln aewa aebqalma.na dlrnalc8ud pada ayat (I), paling Mdikit memuat:
a. Dasar perjanjian;
b. para plhak yang terikac dalarn perjanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waklu;
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodcsitas sewa;
c. taft&IWI& jawab peii)t!W& atu blaya operaaional dan pemelihoraan selama jangka waktu sewa;
a. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
b. hak dan kewajiban para pihak;dan
c. bal lain yaoa dienapp pedu.
(3) Peoendetanpnan perjaltjian 11eWa l"'bepimeM dimaksud pada ayat Ill dilelo1kan di kertas bermaterai ses ael keteutuan peraturan perundang-undangan.
141 Sduruh blaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.
(I) Hull _... banlfll milUr. daerah merupakan pcnc.""lmeen daerah dan seluruhnya wajib di tcabn b rebniDg Xu Umum Dae-rah.
(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sckaligus sccara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
(3) Pembayaran usang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
d..pal dllakubn denpn cara pcmbayaran accara tunal kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umumllaenh.
(4) Pembllyanm uana __.. .ebqabnena dlmakaud pada ayat 1:2), dan ayat (3) dibuktikan dengan renyerahkan bukti setor scbagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak krpha'::klln dari pcrjiiinjlan -•· Paw 131 [I) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 130 ayat [2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat dilakukaP aec:an. bcrtabap denpn perwtujuan Pfflaclola tt.ran&:· 121 PaRtujuan Pmplolll Bllrana ecbapimana dlmabud pada eyal (II wajlb dilaporlwl tepada Bupll.d.
(31 f'enyelollln uarig MWa KCU& bertahap llebapimana dlmabud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(4) Penyetoran uang scwa barang milik daerah sccara bcrtahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan mempertutuapan ailal. IM!tumlng dari IICtiap blhap pcmbayaran berdasarkan besaran sewa barang milik dacrah hasil perhitungan IC'PMi lrietentuan «I pi:n&M dimabud dalllm PMal 116 sampai dengan Pasal 126.
(51 Perhltunpn aebep.l.maDa dlmekwd pada ayal (4) dapat mcmlnt4 muubn dari IJen!Jel
(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan sepanjang penyewa ddak memiHki kl!mampuan yana: cukup dui upek Jinerefel •mtuk membayw -=am Mkaligue dibutdkan denpn eunt perayah!■n (71 Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (6]
ditandatangani oleh penyewa yang sekurang- kurangnya memuat lrctcvenpr -W:nai lrdidakmampuaa tenebut dan pemyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.
Paragraf Ketujuh Per panjangan Jangka Waktu Scwa Pual 132 I It .lengke, waktu aewa barang mWk daerah dllpo.t diperpcanjllng ..._...,.._,
a. Bupati, untuk barang miUk dacnab yang bcrada pad.a Pcngdola ..........
b.Perl(ldola Barana, uatuk bar-, millk daaab yang bend& ....................
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu scwa kepada:
a. Bupati, untuk barang milik dacrah pada Pengel Je Buuis;dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna ........
Pl PenpJuan peawwwb.onan perpm,Janpn jongtr.a.
Mlktu aewo.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
a. untulr. jonpa waktu - leblb dui 1 tao.tu) tllb.un, pe.moh.anan perpanJanpn haru■ diaam.pelken pa1in& Jembat 4 (empat) bulan scbclum berakhirnya jangka waktu scwa;
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, pcnnohonan harus dieempelker pettn,i; l,mhat 3 (tip) bulan acbclum bcrakhimya jangka waktu sewa;
c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari aebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam. permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
(41 PermoMnan dimabud pada ayat 13) buruf a clan huruf b diajukan dengan mclcngkapi persyaratan sebagaimana pennomnan - pert.am& kall.
(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a clan huruf b dilaksanakan dengan mckanisme scbagaimana pengajuan usulan swa baru.
(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagairmana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dilakukan dengan mempertm,bengkan·
a. karaktcristik jenis infrastruktur;
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
c. kctentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang- undangan;dan
d. pertimbanpn lain dari Bupsti.
Paragraf Kedclapan Pen ga khiran Sewa Pua& 133 Sewa berakhir apabila: