PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PERBAN Nomor 9 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan. 6. Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan yang selanjutnya disebut Asisten Perpustakaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan; 7. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 8. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara baik secara periodik maupun tahunan. 9. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari pegawai aparatur sipil negara. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. 11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 13. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Article 5

Correction

(1) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing. (3) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional untuk divalidasi dan mendapatkan surat rekomendasi. (4) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat rekomendasi dari Perpustakaan Nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan penetapan.

Article 6

(1) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengumumkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing. (2) PNS mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi. (3) Pimpinan unit kerja memberikan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pimpinan unit kerja mengajukan permohonan pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui Penyesuaian/Inpassing bagi PNS yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PyB. (5) PyB menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendapatkan persetujuan. (6) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perpustakaan Nasional (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Perpustakaan Nasional. (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan surat usulan yang dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Article 7

(1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: a. salinan ijazah pendidikan terakhir; b. salinan surat keputusan penempatan/penugasan/ jabatan terakhir; c. salinan surat keputusan pengangkatan PNS; d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; e. salinan nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. salinan kartu pegawai; g. surat keterangan telah dan/atau masih menjalankan tugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi perpustakaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini; h. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini; i. Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja terhadap PNS yang dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini; j. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan format sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini; k. surat pernyataan bersedia mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini; dan l. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Article 8

Correction

(1) Perpustakaan Nasional melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. tim verifikasi; dan b. tim validasi. (3) Tim verifikasi dan tim validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Article 9

Correction

(1) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa: a. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; b. kesesuaian kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; c. kesesuaian antara PNS dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan yang diusulkan dengan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan; dan d. kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Article 10

(1) Keanggotaan tim validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 5 (lima) orang anggota. (2) Tim validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan validasi: a. kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan b. keabsahan data usulan PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing.

Article 11

(1) Verifikasi dan validasi dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen persyaratan administrasi diterima secara lengkap. (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Perpustakaan Nasional. (3) Pengumuman hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Article 12

Correction

(1) Pemohon yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi wajib mengikuti Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim Uji Kompetensi. (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. (4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. memastikan pemohon telah terdaftar dalam pangkalan data tenaga perpustakaan; b. melakukan Uji Kompetensi; c. melakukan penilaian Uji Kompetensi; dan d. melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala Perpustakaan Nasional. Pasal 13 (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi unsur: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan yang akan diduduki.

Article 14

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilakukan melalui metode: a. ujian tertulis; atau b. penilaian portofolio dan wawancara. (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi: a. PNS dengan kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; dan b. PNS dengan kualifikasi pendidikan paling rendah diploma dua atau diploma tiga selain bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau perpustakaan dan sains informasi. (3) Penilaian portofolio dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi: a. PNS yang pengangkatannya berdasarkan formasi sebagai Asisten Perpustakaan; b. PNS dengan kualifikasi pendidikan paling rendah diploma dua atau diploma tiga bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau perpustakaan dan sains informasi; dan c. PNS dengan kualifikasi pendidikan paling rendah diploma dua atau diploma tiga selain bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau perpustakaan dan sains informasi yang memiliki sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional bidang perpustakaan atau sertifikat sertifikasi pustakawan. (4) Dalam hal PNS mengikuti Uji Kompetensi melalui metode ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengisi daftar riwayat pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. (5) Dalam hal PNS mengikuti Uji Kompetensi melalui metode penilaian portofolio dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Article 15

(1) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan Uji Kompetensi dan diumumkan melalui laman resmi Perpustakaan Nasional. (2) Tim Uji Kompetensi menyampaikan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perpustakaan Nasional dalam berita acara penetapan hasil Uji Kompetensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. (3) Kepala Perpustakaan Nasional mengeluarkan surat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui Penyesuaian/Inpassing bagi PNS yang telah lulus Uji Kompetensi. (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah pengusul paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan hasil Uji Kompetensi.

Article 16

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi bersumber dari: a. anggaran pendapatan belanja negara Perpustakaan Nasional; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

BAB XI

Article 21

Article 22

BAB XII

Article 23