PERBAN

Peraturan Badan Nomor 37-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

PERBAN Nomor 37-pojk-04-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN

Article 2

Correction

Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuanganuntuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

Article 3

Correction

Penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan: a. penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuanganterhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; atau b. permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 4

(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang: a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; b. menerima Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan berdasarkan penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Article 5

Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi kondisi sebagai berikut: a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; atau b. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Article 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat paling sedikit: a. alasan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan sehingga perlu dikecualikan; b. jenis Prinsip Keterbukaan yang dimohonkan untuk dikecualikan; dan c. jangka waktuatau periode dimohonkan pengecualian.

Article 7

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Article 8

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap kondisi Pemohon dan keterkaitannya dengan Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN untuk: a. mengabulkan seluruh permohonan; b. mengabulkan dan menolak sebagian dari permohonan; c. menolak seluruh permohonan; atau d. memerintahkan Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya tidak dimohonkan oleh Pemohon. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf d dapat disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 37-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV