PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 5 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. 3. Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Profesi Penunjang adalah pelaku profesi di Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri di Sektor Jasa Keuangan untuk mendukung efektivitas Sektor Jasa Keuangan. 4. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai akuntan publik. 5. Aktuaris adalah aktuaris publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memberikan jasa aktuaria kepada publik. 6. Konsultan Aktuaria adalah Aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria. 7. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak. 8. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilaian. 9. Penilai Publik adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian dan telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 10. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai jabatan notaris. 11. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai jabatan Notaris. 12. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Profesi Penunjang yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi. 13. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai aparatur sipil negara. 14. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan. 15. Menteri adalah menteri yang membawahkan kementerian yang ditetapkan sebagai pembina dan pengawas terhadap Profesi Penunjang. 16. Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya. 17. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam melakukan kegiatan Penilaian.

BAB II

PENGGUNAAN JASA PROFESI PENUNJANG

Article 2

Correction

Profesi Penunjang terdiri atas: a. Akuntan Publik; b. Konsultan Aktuaria; c. Penilai Publik; d. Notaris; e. Konsultan Hukum; dan f. profesi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 3

Correction

(1) Untuk dapat menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib: a. telah memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait; dan b. telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penggunaan Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan terhadap jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. (4) Penggunaan Penilai Publik di sektor pasar modal dilakukan untuk kegiatan Penilaian sebagai berikut: a. kegiatan Penilaian properti mencakup: 1. Penilaian real properti; 2. Penilaian personal properti; 3. Penilaian pembangunan/pengembangan proyek; 4. Penilaian pengembangan properti; 5. Penilaian aset perkebunan; 6. Penilaian aset perikanan; 7. Penilaian aset kehutanan; 8. Penilaian aset pertambangan; dan 9. Penilaian properti lainnya; b. kegiatan Penilaian bisnis mencakup: 1. Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha; 2. Penilaian penyertaan dalam perusahaan; 3. Penilaian instrumen keuangan; 4. Penilaian aset tak berwujud; 5. pemberian pendapat kewajaran atas transaksi; 6. penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha; 7. penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan 8. penilaian bisnis lainnya. (5) Pihak wajib menggunakan Profesi Penunjang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan jasa Profesi Penunjang yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4). (6) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan perintah tertulis kepada Profesi Penunjang yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 4

(1) Dalam hal profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f: a. telah terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain, profesi lain wajib memiliki izin terlebih dahulu dari instansi atau lembaga dimaksud dan memperoleh surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau b. tidak terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, profesi lain wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pihak wajib menggunakan jasa profesi lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan jasa profesi lain yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan perintah tertulis kepada profesi lain yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan atau pendaftaran profesi lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 5

Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN pengecualian penggunaan jasa Profesi Penunjang yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VI

MEDIA

Article 48

Correction

Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan, Profesi Penunjang menyampaikan permohonan dan/atau laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 49

Correction

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki sistem informasi terkait Profesi Penunjang untuk pemutakhiran data dan informasi mengenai Profesi Penunjang yang tercatat pada daftar Profesi Penunjang pada Otoritas Jasa Keuangan, yang mengintegrasikan: a. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1); b. laporan perubahan data dan informasi serta laporan kegiatan Profesi Penunjang; dan/atau c. data dan/atau informasi lainnya, yang terdapat di kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang, Profesi Penunjang tidak diwajibkan menyampaikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1), laporan kegiatan berkala Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 50

(1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar pada batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) sehingga Profesi Penunjang tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Profesi Penunjang terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: a. secara langsung kepada Profesi Penunjang; b. melalui media elektronik; dan/atau c. media lainnya. (3) Profesi Penunjang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teratasi. (4) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, Profesi Penunjang menyampaikan permohonan, laporan, dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 42, secara luring atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 51

Correction

(1) Pembatasan pemberian jasa Profesi Penunjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur ketentuan lain mengenai pembatasan pemberian jasa Profesi Penunjang.

Article 52

Correction

(1) Bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dilarang memberikan jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut. (2) Dalam hal Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya telah memberikan jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama selama 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai Publik dapat menerima penugasan Penilaian profesional kembali dari Pihak yang sama setelah 1 (satu) tahun tidak melakukan penugasan Penilaian profesional bagi Pihak tersebut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada penugasan Penilaian profesional terakhir. (3) Bagi Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan kepada Pihak di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut- turut. (4) Dalam hal Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memberikan jasa yang dipersyaratkan kepada Pihak di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang sama selama 3 (tiga) kali berturut-turut, Konsultan Aktuaria dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada Pihak di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang sama setelah 1 (satu) kali tidak memberikan jasa yang dipersyaratkan. (5) Profesi Penunjang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis atau peringatan tertulis; b. denda; c. pembekuan pendaftaran; dan/atau d. pembatalan pendaftaran. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, atau huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, atau huruf d. (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Article 53

Dalam hal Penilai Publik dan/atau Konsultan Aktuaria diberikan penugasan melalui instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, pemberian penugasan tidak diperhitungkan dalam perhitungan periode pembatasan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Article 54

Dalam pelaksanaan pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang dan/atau Asosiasi Profesi; b. meminta data dan/atau informasi kepada Profesi Penunjang; c. melakukan pemanggilan kepada Profesi Penunjang; d. melakukan pemeriksaan kepada Profesi Penunjang; dan/atau e. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Article 55

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindak lanjut atas hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang, dan/atau pihak lain yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

Article 56

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Article 57

Correction

(1) Permohonan: a. pendaftaran; b. penambahan lingkup pemberian jasa; c. pengurangan lingkup pemberian jasa; d. tidak aktif sementara; e. pengaktifan kembali; dan/atau f. pengunduran diri, yang disampaikan Profesi Penunjang dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. (2) Profesi Penunjang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Profesi Penunjang yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. (3) Profesi Penunjang yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (4) Surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang telah dimiliki oleh Profesi Penunjang sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, surat tanda terdaftar tersebut dinyatakan tetap berlaku. (5) Bagi Penilai Publik dan Konsultan Aktuaria yang telah memiliki surat tanda terdaftar di industri keuangan non-bank sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Penilai Publik dan Konsultan Aktuaria melakukan pengkinian data dan/atau informasi dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (6) Pengkinian data dan/atau informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memilih lingkup pemberian jasa pada: a. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; b. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya; dan/atau c. inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Article 48

Article 49

Article 50

BAB VII

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

BAB VIII

Article 57

BAB IX

Article 58

Article 59