PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PERBAN Nomor 4 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENYUSUNAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Article 9

Correction

(1) Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi membentuk satuan tugas untuk melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah melalui AKPU. (2) Satuan tugas melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari: a. setelah permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap; atau b. berdasarkan keputusan rapat Komisi. (3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak lengkap, satuan tugas menyampaikan kembali permintaan tersebut kepada pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. (4) Dalam hal pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah tetap tidak melengkapi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan tugas menyampaikan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilaporkan dalam rapat Komisi.

Article 10

(1) AKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan DPKPU. (2) DPKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Article 11

(1) Hasil penilaian Kebijakan Pemerintah disusun dalam laporan penilaian Kebijakan Pemerintah yang paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. ringkasan Kebijakan Pemerintah; c. simpulan hasil isian DPKPU; dan d. rekomendasi. (2) Satuan tugas menyampaikan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi. (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi memaparkan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Komisi.

Article 12

(1) Dalam hal rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyimpulkan Kebijakan Pemerintah bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk melakukan Analisis Kebijakan. (2) Dalam hal rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyimpulkan Kebijakan Pemerintah tidak bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk: a. menghentikan proses dan kegiatan penilaian Kebijakan Pemerintah; dan b. memberitahukan hasil penilaian kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

Article 13

Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode penelitian dampak kebijakan dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari dan dapat diperpanjang oleh Komisi.

Article 14

(1) Hasil Analisis Kebijakan disusun dalam laporan Analisis Kebijakan yang paling sedikit memuat: a. identifikasi Kebijakan Pemerintah; b. perumusan masalah terkait Kebijakan Pemerintah; c. landasan hukum dan cakupan peraturan yang dijadikan pertimbangan analisis; d. analisis dampak Kebijakan Pemerintah; dan e. kesimpulan dan rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah memperhatikan potensi dampak atau dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pemerintah; b. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah mengubah Kebijakan Pemerintah yang memiliki potensi dampak atau telah mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau c. Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah mencabut Kebijakan Pemerintah yang telah mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. (3) Laporan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipaparkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi dalam rapat Komisi.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21