PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DUGAAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN DUGAAN KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. 2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 3. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 4. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya. 5. Dugaan Kecelakaan Kerja adalah kondisi pada kasus yang diduga Kecelakaan Kerja sebelum tegaknya Diagnosis Kecelakaan Kerja. 6. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. 7. Dugaan Penyakit Akibat Kerja adalah kondisi pada kasus yang diduga Penyakit Akibat Kerja sebelum tegaknya Diagnosis Penyakit Akibat Kerja. 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 10. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. 11. Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Jaminan adalah penyelenggara jaminan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan dan/atau penggantian biaya pelayanan kesehatan. 12. Peserta adalah Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). 13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Article 5

Correction

(1) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja maka sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program JKK. (2) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis tidak terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja maka: a. sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan sepanjang termasuk manfaat yang dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan; atau b. BPJS Kesehatan wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero). (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam perjanjian kerja sama antarbadan penyelenggara. (4) Dalam hal hasil penegakkan Diagnosis tidak terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja, serta masuk dalam kategori tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan PRESIDEN Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka Peserta wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero). (5) Dalam rangka penyelesaian/penggantian biaya pelayanan kesehatan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan penyelenggara dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk melakukan upaya penagihan. (6) Untuk menjaga kepastian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta wajib menandatangani surat pernyataan tertulis kesanggupan membayar apabila terbukti bukan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, serta tidak bisa dijamin oleh program JKK dan program Jaminan Kesehatan. (7) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal Peserta berstatus aktif pada program Jaminan Kesehatan dan program JKK, serta tidak ada tunggakan iuran pada bulan berjalan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DUGAAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN DUGAAN KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8