PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-16-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

PERBAN Nomor 22-16-pbi-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6045) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA: 1. Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6290); 2. Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6509), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 4 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Correction

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa: a. surat berharga syariah; dan/atau b. Aset Pembiayaan. (2) Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/ atau d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa; b. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali pembiayaan pegawai; d. bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank; e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; f. sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS; g. saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan; h. memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan i. dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain. (3a) Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai agunan dengan ketentuan sebagai berkut: a. Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan b. persyaratan Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i telah terpenuhi. (4) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; atau b. Bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. (6) Selain agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan tertentu Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa: a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya; dan/atau b. aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank INDONESIA. (6a) Penyerahan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut: a. pada saat mengajukan permohonan terkait PLJPS, Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau b. pada saat periode pemberian PLJPS, dengan kondisi sebagai berikut: 1. Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau 2. Bank INDONESIA meminta Bank untuk menyerahkan agunan lain jika agunan PLJPS yang telah diterima oleh Bank INDONESIA pada periode pemberian PLJPS mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan Bank tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3a). (7) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dokumen agunan, serta jenis dan mekanisme terkait agunan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 5

Correction

(1) Nilai surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan yang akan digunakan sebagai agunan PLJPS ditetapkan sebagai berikut: a. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS; b. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; c. SBSN dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN; d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah dimaksud; dan e. Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Pembiayaan. (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank INDONESIA melakukan perhitungan sebagai berikut: a. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; c. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; d. nilai agunan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; e. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: 1. paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan; dan 2. paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3a) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan; f. nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah: 1. nilai terendah dari: a. nilai pasar Aset Pembiayaan; atau b. nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan 2. nilai pasar Aset Pembiayaan dalam hal Aset Pembiayaan dimaksud berupa Aset Pembiayaan pegawai. (3) Dalam hal nilai surat berharga syariah dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih besar dari plafon PLJPS, namun lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka untuk mitigasi risiko Bank INDONESIA, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diperhitungkan sebagai agunan PLJPS. (4) Nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Article 6

Correction

(1) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA. (1a) Bank menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS. (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS. (3) Bank harus mengganti agunan PLJPS, apabila: a. agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1; c. terdapat pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS. (4) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (5) Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS, Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS. (5a) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lain yang digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS maka agunan lain tersebut diperhitungkan oleh Bank INDONESIA sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (6) Selama Bank INDONESIA memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJPS, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Correction

(1) Permohonan PLJPS diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (2) Permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan Bank yang memuat paling sedikit: 1. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; 2. aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 3. Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); 4. Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS; 5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA; dan 6. Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a); b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali; c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik; e. hasil pemeringkatan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJPS; f. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar: 1. agunan PLJPS; dan 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah: g. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas: 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS; 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS; i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan j. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA. (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJPS, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik, dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 6. Ketentuan ayat (4) huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Article 12

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank. (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS maka plafon PLJPS diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS. (8) Persetujuan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 18

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; d. melunasi bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu; dan e. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus: a. menambah agunan PLJPS; dan/atau b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS. (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 20

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat tambahan agunan PLJPS; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; dan d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus: a. menambah agunan PLJPS; dan/atau b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS. (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 11. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 22-16-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

Article I

Article I

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 9

Article 12

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 25A

Article 28

Article 29

Article II