PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 9 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. 3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh. 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 8. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 9. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 10. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. 11. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Article 2

Correction

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP secara sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Article 3

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan unsur SPIP dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (3) Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. (4) Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unsur yang berkaitan dengan tindakan yang diperlukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. (6) Unsur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Unsur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. (8) Unsur pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan terkait dengan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk segera ditindaklanjuti. (9) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasu Kabupaten/Kota membentuk satuan tugas pelaksana SPIP di wilayah kerja masing-masing dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing; b. melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP; c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengandalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing. (3) Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Article 5

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP. (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan b. pengawasan intern atas penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Article 6

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi; b. pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal; dan c. pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. bimbingan teknis SPIP; d. pengusulan pendidikan dan pelatihan SPIP; dan e. kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi: a. sosialisasi SPIP; dan b. kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Article 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan internal. (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan: a. pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan b. risiko telah ditangani.

Article 8

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan/atau e. kegiatan pengawasan intern lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan mengenai pengawasan intern.

Article 10

(1) Bawaslu melakukan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP. (2) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara terintegrasi. (3) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mekanisme penilaian; b. fokus penilaian; c. komponen penilaian; dan d. periode yang dinilai.

Article 11

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: a. penilaian mandiri; b. penjaminan kualitas; dan c. evaluasi.

Article 12

(1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh tim asesor manajemen. (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan tim asesor manajemen dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 13

(1) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. (2) Inspektur Utama mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh BPKP.

Article 15

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

(1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur sebagai berikut: a. SPIP; b. MRI; c. IEPK; dan d. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. (3) Penilaian terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 17

(1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi: a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis; b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas: 1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; 2. keandalan pelaporan keuangan; 3. pengamanan aset negara; dan 4. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

Ketua Bawaslu MENETAPKAN petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB III

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24