KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

KEPPRES Nomor 84 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

INSTANSI VERTIKAL

Article 1

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di wilayah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal dan Instansi Vertikal Badan di lingkungan Departemen Keuangan.

Article 2

BAB II

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Article 3

Correction

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; c. Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Bagian Pertama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

Article 4

Correction

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 5 …

Article 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan perencanaan anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan penyaluran dana perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan perbendaharaan dan kas negara serta evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan pembahasan rencana anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. penelaahan dan penilaian keserasian antara rencana anggaran dan kegiatan dengan pelaksanaannya di daerah; c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; e. pelaksanaan revisi rencana anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; g. pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak; h. pembinaan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; i. pengawasan kewenangan perbendaharaan (ordononansering) dan bendaharawan umum (komptabel) yang dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan pelaksanaan verifikasi oleh Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran; j. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Article 7

Di Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 8 …

Article 8

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang. (2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Article 9

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 10

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Article 11

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengujian .. a. pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan perbendaharaan; b. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan; c. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara; f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri; i. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; j. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan; k. pelaksanaan administrasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Article 13

Di satu atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan beban kerja.

Article 14

(1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dapat membawahkan Unit Pembantu Kas.

Article 15

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian …

Article 16

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Article 17

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksana-kan verifikasi kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum serta penatausahaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. verifikasi Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara beserta lampirannya; b. verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendaharawan umum pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; c. verifikasi terhadap pertanggungjawaban pembayaran pensiun oleh PT. TASPEN dan PT. ASABRI; d. pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran negara (P6/P7) per Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; e. pembuatan laporan realisasi pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT. TASPEN dan PT. ASABRI; f. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; g. pelaksanaan administrasi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran.

Article 19

Di satu Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan beban kerja. Pasal 20 …

Article 20

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Article 21

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Kedua

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Article 10

Correction

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Article 11

Correction

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengujian .. a. pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan perbendaharaan; b. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan; c. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara; f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri; i. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; j. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan; k. pelaksanaan administrasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Article 13

Di satu atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan beban kerja.

Article 14

(1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dapat membawahkan Unit Pembantu Kas.

Article 15

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian …

BAB III

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Article 22

Correction

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; b. Kantor Pelayanan Pajak; c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; d. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; e. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Bagian Pertama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Article 23

Correction

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Article 24

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksana-kan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 …

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah wewenangnya; b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan; c. pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi, dan evaluasi data Wajib Pajak serta pembinaan potensi perpajakan wilayah; d. bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan; e. penyelesaian keberatan dan pengurangan; f. pembetulan surat ketetapan pajak; g. pelaksanaan urusan banding Wajib Pajak; h. pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak; i. pemeriksaan dan penyidikan pajak; j. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang perpajakan; k. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Article 26

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan beban kerja.

Article 27

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang. (2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi. Pasal 28 …

Article 28

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 29

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Article 30

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB III

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

Article 29

Article 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB IV

BAB Kedua

BAB V

BAB Kedua

BAB VI

BAB Kedua

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI