KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 44 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Article 1

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Ombudsman Nasional.

Article 2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

Article 5

Correction

Susunan Organisasi Ombudsman Nasional, terdiri atas : a. Rapat Paripurna. b. Sub Komisi. c. Sekretariat. d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

Article 6

Correction

(1) Ombudsman Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3; (2) Untuk pertama kali susunan keanggotaan Ombudsman Nasional ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN dengan susunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan PRESIDEN ini.

Article 7

(1) Rapat Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ombudsman Nasional. (2) Rapat Paripurna terdiri dari seluruh anggota Ombudsman Nasional.

Article 8

(1) Pelaksanaan kegiatan Ombudsman Nasional sehari-hari dilakukan oleh Sub Komisi yang terdiri dari : Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan, Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan, Sub Komisi Pencegahan dan Sub Komisi Khusus. (2) Sub Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.

Article 9

Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan mempunyai wewenang : a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintahan serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya. b. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring. c. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti. e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Article 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang : a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat. b. Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkrit anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan. d. Menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional. e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Nasional. f. Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini.

Article 11

Sub Komisi Pencegahan mempunyai wewenang : a. Melakukan kerjasama dengan perseorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. b. Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Nasional kepada lembaga terkait.

Article 12

Sub Komisi Khusus mempunyai tugas : a. Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan insidentil. b. Melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat Paripurna.

Article 13

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Tim Asistensi dan Staf Administrasi. (2) Tim Asistensi terdiri dari tenaga yang memiliki kemampuan, pengalaman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat Sub Komisi. (3) Staf Administrasi melaksanakan tugas yang bersifat administratif.

Article 14

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas memberi pelayanan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran tugas Ombudsman Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19