KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam rangka meningkatkan peran aktif INDONESIA dalam perundingan perdagangan internasional baik secara multilateral, regional maupun bilateral, terutama guna memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional, dibentuk Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan Tim Nasional PPI. Pasal 2 …

Article 2

Article 3

Correction

Susunan Keanggotaan Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut: a. Pengarah … a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Ketua merangkap Anggota : Menteri Perdagangan; c. Pelaksana Harian Ketua I merangkap Anggota : Halida Miljani; Ketua II merangkap Anggota : Direktur Jenderal Kerjasama Per- dagangan Internasional, Departe- men Perdagangan; Ketua III merangkap Anggota : Duta Besar RI untuk World Trade Organization (WTO) di Jenewa; d. Anggota : 1. Direktur Jenderal Perda- gangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan; 3. Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri; 4. Direktur Jenderal Hak Ke- kayaan Intelektual, Departe- men Hukum dan HAM; 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan; 7. Direktur … 7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 8. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan; 9. Direktur Jenderal Per- hubungan Laut, Departemen Perhubungan; 10. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; 11. Sekretaris Jenderal Departe- men Perindustrian; 12 . Sekretaris Jenderal Departe- men Pekerjaan Umum; 13. Direktur Jenderal Bina Pro- duksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 14. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika; 15. Sekretaris Jenderal Departe- men Kelautan dan Perikanan; 16. Sekretaris Jenderal Departe- men Energi dan Sumber Daya Mineral; 17. Kepala … 17. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 18. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional; 19. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan; 20. Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pem- bangunan; 21. Deputi Menteri Negara Ling- kungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan; 22. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan; 23. Deputi Gubernur Bank INDONESIA Bidang Hukum; 24. Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bidang Kerjasama Penanaman Modal; 25. Deputi … 25. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Per- undang-undangan; 26. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15