KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Keempat

Badan Kepegawaian Negara

Article 10

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BKN menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian; b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil; c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara; d. penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi; e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya; f. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah; g. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN; h. pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian; i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Article 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKN mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem informasi di bidangnya; d. pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi; e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian; 2) penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara dan pengendaliannya; 3) penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah; 4) penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar Propinsi serta perumusan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; 5) penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional; 6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural; 7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian;

BAB Ketujuh

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Article 19

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BAPEDAL menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPEDAL; c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengendalian dampak lingkungan; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Article 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAPEDAL mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem informasi di bidangnya; d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara; f. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengendalian dampak lingkungan; 2) penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; 3) penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang perencanaan lingkungan hidup.