Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Keputusan Presiden (KEPPRES)

3.224 regulations

KEPPRES Nomor 121 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998

In Force

KEPPRES Nomor 120 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI

In Force

KEPPRES Nomor 12 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGASANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN

In Force

KEPPRES Nomor 119 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995

In Force

KEPPRES Nomor 118 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN

In Force

KEPPRES Nomor 117 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

In Force

KEPPRES Nomor 116 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

In Force

KEPPRES Nomor 115 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 114 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 113 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 112 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN

In Force

KEPPRES Nomor 111 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UKRAINA PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UKRAINA

In Force

KEPPRES Nomor 110 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

In Force

KEPPRES Nomor 11 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATU LICIN

In Force

KEPPRES Nomor 109 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 108 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 107 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 106 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1998 tentang TIM DOKTER AHLI PRESIDEN DAN PENASEHAT TIM DOKTER AHLI PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 105 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1998 tentang PEMBERIAN AMNESTI

In Force

KEPPRES Nomor 104 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA

In Force