Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Keputusan Presiden (KEPPRES)

3.224 regulations

KEPPRES Nomor 109 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2004 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 108 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA, DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, DAN KABUPATEN JENEPONTO

In Force

KEPPRES Nomor 107 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang DEWAN PENGUPAHAN

In Force

KEPPRES Nomor 106 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA

In Force

KEPPRES Nomor 105 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN ARSIP STATIS

In Force

KEPPRES Nomor 104 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

In Force

KEPPRES Nomor 103 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPPRES 8-2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

In Force

KEPPRES Nomor 102 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2004 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

In Force

KEPPRES Nomor 101 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

In Force

KEPPRES Nomor 100 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

In Force

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN KEPPRES 108-2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 48-2003

In Force

KEPPRES Nomor 1 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

In Force

KEPPRES Nomor 99 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI, PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

In Force

KEPPRES Nomor 98 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2003 tentang PENCABUTAN KEPPRES 30-1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 51-1993

In Force

KEPPRES Nomor 97 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

In Force

KEPPRES Nomor 96 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

In Force

KEPPRES Nomor 95 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN SCIENCE FUND (PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DANA ILMU PENGETAHUAN ASEAN)

In Force

KEPPRES Nomor 94 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEDUA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK)

In Force

KEPPRES Nomor 93 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 92 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

In Force