KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

KEPPRES Nomor 104 Tahun 2004

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Article 1

Nama, Status, dan Tempat (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. (2) Gerakan Pramuka berstatus badan hukum. (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Article 2

Article 26

Correction

Musyawarah (1) Musyawarah Nasional a. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka. b. Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali. c. Acara pokok Musyawarah Nasional adalah: - Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan - MENETAPKAN Rencana Strategik 5 tahun. - MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. d. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. e. Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. (2) Musyawarah Daerah a. Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Daerah adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 5 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. (3) Musyawarah Cabang a. Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Cabang adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 5 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti 5 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Cabang adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. (4) Musyawarah Ranting a. Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Ranting adalah: 1) Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 3 tahun. 3) MENETAPKAN kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti 3 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Ranting adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting. (5) Musyawarah Gugusdepan a. Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali. b. Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah: 1) Pertanggungjawaban Pembina Gugusdepan selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan. 2) MENETAPKAN Rencana Kerja 3 tahun. 3) MENETAPKAN Pembina Gugusdepan untuk masa bakti 3 tahun berikutnya. c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa. d. Pimpinan Musyawarah Gugusdepan adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB IX

Article 35

BAB X

Article 36

BAB XI

Article 37

BAB XII

Article 38