KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2004 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

KEPPRES Nomor 102 Tahun 2004

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Article 2

Besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: a. Ketua/Ketua Pengganti adalah sebesar Rp. 3.0000.000,00 (tiga juta rupiah); b. Anggota/Anggota Pengganti adalah sebesat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Article 3

Pemberian honorarium bagi Ketua/Ketua Pengganti dan Anggota/Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sampai dengan terbentuknya lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Dengan Berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, dinyatakan tidak berlaku.

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Article 2

Article 3

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI