Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang ANGGARAN PENDAPA...

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1980/1981 diperoleh dari a.Sumber-sumber Anggaran Rutin; b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan. (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp.9.055.300.000.000,00 (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 1.501.600.000.000,00 (4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1980/1981 menurut perkiraan berjumlah Rp.10.556.900.000.000,00 (5) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini bertutur-turut dimuat dalam Lampiran I dan II UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat Laporan realisasi mengenai: a.Anggaran Pendapatan Rutin; b.Anggaran Pendapatan Pembangunan; c.Anggaran Belanja Rutin; d.Anggaran Belanja Pembangunan. (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat Laporan realisasi mengenai: a.Kebijaksanaan Perkreditan; b.Perkembangan Lalu-lintas Pembayaran Luar Negeri. (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya. (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyesuaian Anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa, dengan PERATURAN PEMERINTAH dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran Tahun Anggaran 1981/1982. (2) Saldo anggaran-lebih Tahun Anggaran 1980/1981 ditambahkan kepada anggaran Tahun Anggaran 1981/1982 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982. (3) PERATURAN PEMERINTAH yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1980/1981. (4) Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198/1982 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan. (5) PERATURAN PEMERINTAH yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal 5

Koreksi

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1980/1981 oleh Pemerintah diajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam ayat (5) Pasal 3 UNDANG-UNDANG ini untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setelah Tahun Anggaran 1980/1981 berakhir dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. (2) Perhitungan Anggaran Negara dalam ayat (1) pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat- lambatnya tiga tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (UNDANG-UNDANG Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8