Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN PP 73-1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

PP Nomor 63 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pasal 9

Koreksi

(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Susunan Organisasi dan Kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas; c. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; d. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; e. Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya, bagi Perusahaan Asuransi; dan f. Program retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi. (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; c. Polis Asuransi Indemnitas Profesi; dan d. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing. (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Penilai Kerugian, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi yang berbentuk badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; c. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan d. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi. (4) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; dan b. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Keputusan Menteri." 3. Menambah 1 (satu) pasal baru diantara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN PP 73-1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 18

Pasal 38

Pasal 41

Pasal 42

Pasal II

Pasal III