PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 150000

PERPRES Nomor 9 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. 2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan. 9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang. 10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan. 11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT. 12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan. 13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP. (2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas: a. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf PRESIDEN; c. Wakil sekretaris II : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; d. Satuan Tugas 1; e. Satuan Tugas 2. (3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah; b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi; c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT. (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas: a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Status; b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Perencanaan Ruang; c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Potensi; d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT; e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT; f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT; dan g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT. (6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris. (7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 150000

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12