PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

PERPRES Nomor 75 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari : 1. Ketua merangkap Anggota :Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan 3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri 4. Anggota : a. Menteri Agama; b. Menteri Sosial; c. Menteri Komunikasi dan Informatika; d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; f. Menteri Pendidikan Nasional; g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; h. Menteri Perhubungan; i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; l. Menteri Negara Riset dan Teknologi; m. Sekretaris Kabinet; n. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; o. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; r. Ketua Badan Narkotika Nasional; s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter INDONESIA; t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat INDONESIA; u. Ketua Palang Merah INDONESIA; v. Ketua Kamar Dagang dan Industri; w.Ketua Organisasi ODHA Nasional. 5. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan. (3) Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli. (2) Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu. (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh Sekretariat. (2) Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19