PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

PERPRES Nomor 66 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah perairan, daratan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. 6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di sekitarnya. 11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan- kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. 12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. 18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi). 21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum. 24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. 25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 28. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya). 29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 33. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 35. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. 36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. 37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. 38. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 39. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 41. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 42. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan. 43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/ nasional. 45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 46. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan. 47. Prinsip Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. 48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 50. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 51. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang. 53. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 54. Bupati/Walikota adalah Bupati Gresik, Bupati Bangkalan, Bupati Mojokerto, Walikota Mojokerto, Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Lamongan.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKARTOSUSILA

Pasal 2

Koreksi

(1) Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. (2) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Inti; b. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan c. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur, yang membentuk Kawasan Metropolitan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berada di Kota Surabaya. (2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Sidayu, dan Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik; b. Kawasan Perkotaan Bangkalan, Kawasan Perkotaan Tanah Merah, Kawasan Perkotaan Klampis, Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi, dan Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan; c. Kawasan Perkotaan Mojosari dan Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto; d. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto; e. Kawasan Perkotaan Sidoarjo dan Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo; dan f. Kawasan Perkotaan Lamongan, Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran, dan Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan. (3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup 131 (seratus tiga puluh satu) kecamatan, yang terdiri atas: a. sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Gresik; b. seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah; c. seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong; d. seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup 3 (tiga) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon; e. seluruh wilayah Kota Surabaya yang mencakup 31 (tiga puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Genteng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuhpakis, dan Kecamatan Sawahan; f. seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu; dan g. seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Turi, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran, dan Kecamatan Brondong. (4) Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi: a. sebelah barat, yaitu sebagai berikut: 1. Pantai Palang, Kabupaten Tuban pada koordinat 112° 5’ 27” Bujur Timur–6° 53’ 39” Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat 112° 5’ 21” Bujur Timur–6° 45’ 43” Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat 112° 5’ 21” Bujur Timur–6° 45’ 43” Lintang Selatan ke arah tenggara pada koordinat 112° 7’ 51” Bujur Timur–6° 46’ 26” Lintang Selatan; dan 3. garis yang menghubungkan koordinat 112° 7’ 51” Bujur Timur–6° 46’ 26” Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat 112° 7’ 47” Bujur Timur–6° 41’ 6” Lintang Selatan; b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat 112° 7’ 47” Bujur Timur–6° 41’ 6” Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat 112° 24’ 56” Bujur Timur–6° 39’ 48” Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat 112° 24’ 56” Bujur Timur–6° 39’ 48” Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat 112° 32’ 9” Bujur Timur–6° 37’ 23” Lintang Selatan; 3. garis yang menghubungkan koordinat 112° 32’ 9” Bujur Timur–6° 37’ 23” Lintang Selatan ke arah tenggara sampai dengan koordinat 112° 43’ 40” Bujur Timur–6° 43’ 54” Lintang Selatan; 4. garis yang menghubungkan koordinat 112° 43’ 40” Bujur Timur–6° 43’ 54” Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat 113° 2’ 2” Bujur Timur–6° 40’ 42” Lintang Selatan; dan 5. garis yang menghubungkan koordinat 113° 2’ 2” Bujur Timur–6° 40’ 42” Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat 113° 10’ 47” Bujur Timur–6° 41’ 22” Lintang Selatan; c. sebelah timur, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat 113° 10’ 47” Bujur Timur–6° 41’ 22” Lintang Selatan ke arah barat daya sampai dengan koordinat 113° 7’ 28” Bujur Timur–6°48’ 36” Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat 113° 7’ 28” Bujur Timur–6° 48’ 36” Lintang Selatan ke arah selatan sampai dengan koordinat 113° 7’ 28” Bujur Timur–6° 53’ 33” Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan Sampang; 3. garis yang menghubungkan koordinat 113° 7’ 28” Bujur Timur–6° 53’ 33” Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan Sampang ke arah barat sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Bangkalan sampai Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat 113° 8’ 26” Bujur Timur–7°13’ 28” Lintang Selatan; 4. garis yang menghubungkan Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat 113° 8’ 26” Bujur Timur–7° 13’ 28” Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat 113° 8’ 20” Bujur Timur–7°15’ 56” Lintang Selatan; 5. garis yang menghubungkan koordinat 113° 8’ 20” Bujur Timur–7° 15’ 56” Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat 113° 7’ 50” Bujur Timur–7° 18’ 5” Lintang Selatan; 6. garis yang menghubungkan koordinat 113° 7’ 50” Bujur Timur–7° 18’ 5” Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat 113° 7’ 51” Bujur Timur–7°21’ 1” Lintang Selatan; 7. garis yang menghubungkan koordinat 113° 7’ 51” Bujur Timur–7° 21’ 1” Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat 113° 3’ 20” Bujur Timur–7° 26’ 35” Lintang Selatan; dan 8. garis yang menghubungkan koordinat 113° 3’ 20” Bujur Timur–7° 26’ 35” Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat 112° 52’ 52” Bujur Timur–7° 35’ 59” Lintang Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan; d. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat 112° 52’ 52” Bujur Timur–7° 35’ 59” Lintang Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan ke arah utara sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik; dan 2. garis yang menghubungkan sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten Gresik ke arah barat sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten Lamongan sampai Pantai Palang, Kabupaten Tuban pada koordinat 112° 5’ 27” Bujur Timur–6° 53’ 39” Lintang Selatan. (5) Cakupan wilayah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digambarkan dalam peta cakupan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

Pasal 6

Koreksi

Penataan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 7

Koreksi

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa: a. pengembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional; b. pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila secara optimal dan berkelanjutan; c. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan, pembentukan sistem perkotaan dan peningkatan keterpaduan kegiatan pemanfaatan Ruang yang memperkuat keterkaitan antarkawasan; d. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; e. pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan; f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan g. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran Masyarakat.

Pasal 8

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. mengembangkan kawasan peruntukan industri di pesisir Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Jawa; b. meningkatkan fungsi logistik pelabuhan dan bandara internasional untuk mendukung ekonomi global di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan c. meningkatkan Kawasan Perkotaan sebagai lingkungan bisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri, fungsi kegiatan pertemuan, pameran, sosial budaya, dan logistik.

Pasal 9

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. memanfaatkan dan mengembangkan wilayah perairan untuk kegiatan industri, pertambangan, kepelabuhanan, energi untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global, serta memperhatikan aksesibilitas Masyarakat terutama dengan memperhatikan akses nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; b. mengembangan jasa kelautan; dan c. meningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang perairan.

Pasal 10

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. MENETAPKAN pusat-pusat permukiman secara berhierarki dengan membentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya. b. MENETAPKAN pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan; c. meningkatkan keterkaitan pusat Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan kawasan perdesaan di sekitarnya melalui fasilitasi sistem agropolitan; d. meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan; e. mengembangkan pusat-pusat permukiman, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, dan pusat industri kelautan yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas perkotaan serta sarana permukiman yang memadai; f. mengembangkan kegiatan industri skala internasional, nasional, dan regional; dan g. mengembangkan kegiatan pertanian, industri berbasis agro dan pusat-pusat aktivitasnya.

Pasal 11

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mengintegrasikan antarpusat pertumbuhan; b. meningkatkan Jaringan Jalan Arteri Primer, jaringan Jalan Bebas Hambatan dalam kota dan antarkota untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan regional; d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; e. menata, mengembangkan, dan mengatur alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi.

Pasal 12

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: a. MENETAPKAN dan memantapkan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan yang memberikan pelindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan pelindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung geologi dan Kawasan Lindung lainnya; b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan dengan sebaran yang proporsional dan memiliki akses publik (fungsi sosial) yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; c. memantapkan kawasan pertanian berlahan basah beririgasi sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. mengembangkan potensi Sumber Daya Kelautan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir; dan f. mengembangkan kegiatan pelindungan ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 13

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas: a. menyediakan Ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; c. mengembangkan kegiatan secara selektif dan dinamis di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; d. mengembangkan kawasan penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun di sekitarnya; dan e. mengelola wilayah pertahanan secara efektif.

Pasal 14

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas: a. memperkuat lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan Ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; b. meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi pembangunan dan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. mendorong penguatan peran Masyarakat dan memperkuat inisiatif Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

BAB Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

Pasal 18

Koreksi

(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 5. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7. pusat kegiatan Pariwisata; 8. pusat kegiatan pertanian; dan 9. pusat kegiatan perikanan. b. Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat kegiatan industri; dan 2. pusat kegiatan Pariwisata. c. Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan 2. pusat kegiatan industri. d. Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat kegiatan pergaraman; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7. pusat kegiatan Pariwisata; dan 8. pusat kegiatan pertanian. e. Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 2. pusat kegiatan pertanian. f. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 2. pusat kegiatan industri; dan 3. pusat kegiatan perikanan. g. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 2. pusat pertumbuhan kelautan; dan 3. pusat kegiatan perikanan. h. Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; dan 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. i. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 5. pusat kegiatan pertanian; dan 6. pusat kegiatan Pariwisata. j. Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 3. pusat kegiatan Pariwisata; dan 4. pusat kegiatan pertanian. k. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. l. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 3. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; 4. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 5. pusat kegiatan industri; 6. pusat kegiatan Pariwisata; 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 10. pusat kegiatan pertanian; dan 11. pusat kegiatan perikanan. m. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 4. pusat kegiatan pertanian. n. Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 5. pusat kegiatan Pariwisata; 6. pusat kegiatan pertanian; 7. pusat kegiatan perikanan; dan 8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. o. Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pertumbuhan kelautan; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 6. pusat kegiatan perikanan; dan 7. pusat kegiatan Pariwisata. p. Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 3. pusat kegiatan pertanian; dan 4. pusat kegiatan Pariwisata.

Pasal 19

(1) Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi: a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan b. pusat industri kelautan. (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan b. sentra kegiatan usaha pergaraman. (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sentra industri maritim. (4) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Candi pada Kabupaten Sidoarjo. (5) Sentra kegiatan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanjung Bumi pada Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya. (6) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.

BAB Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 20

Koreksi

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara. (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan perkeretaapian; c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. sistem jaringan transportasi udara. (4) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan. (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jaringan transportasi penyeberangan. (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan nasional; b. tatanan kepelabuhanan perikanan; c. pelabuhan lainnya; dan d. Alur Pelayaran di laut. (9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 22

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Jaringan Jalan Arteri Primer; b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 23

Pasal 24

Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas: a. Lohgung (Km. 93.175)–Sadang (Batas Kab. Lamongan); b. Sadang (Batas Kab. Lamongan)–Batas Kota Gresik; c. Jalan Maduran (Gresik); d. Jalan Gubernur Suryo (Gresik); e. Jalan Usman Sadar (Gresik); f. Jalan Dr. Sutomo (Gresik); g. Widang/Bedahan–Babat; h. Babat-Batas Kota Bojonegoro; i. Mojokerto–Mojosari; j. Jalan Gajah Mada (Mojosari); k. Jalan Airlangga (Mojosari); l. Mojosari–Batas Kab. Pasuruan; m. Jalan Brawijaya (Mojosari); n. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari); o. Pertigaan Bunder (Simpang Empat)–Legundi; p. Legundi–Batas Kab. Sidoarjo; q. Batas Kab. Sidoarjo–Krian By Pass; r. Bangkalan–Pelabuhan Tanjung Bumi; s. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan); t. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan); u. Jalan Pertahanan (Bangkalan); v. Pelabuhan Tanjung Bumi–Batas Kab. Bangkalan/ Sampang; dan w. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan).

Pasal 25

Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas: a. Jalan Bebas Hambatan Kertosono–Jombang– Mojokerto; b. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto–Surabaya; c. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Suramadu–Tanjung Bulupandan (Madura); d. Jalan Bebas Hambatan Ngawi-Bojonegoro-Tuban- Lamongan-Manyar-Bunder; e. Jalan Bebas Hambatan Krian–Legundi–Bunder; f. Jalan Bebas Hambatan Bunder–Manyar; g. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Gempol; h. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Gresik; i. Jalan Bebas Hambatan Simpang Susun (SS) Waru– Bandara Juanda; j. Jalan Bebas Hambatan Bandara Juanda–Tanjung Perak; k. jalan bebas hambata Jalan Bebas Hambatan n Waru- Tanjung Perak; l. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto–Gempol; dan m. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan.

Pasal 26

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat. (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; dan c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 27

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

Pasal 29

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan pusat permukiman di pulau/kepulauan lainnya dan pusat kegiatan Pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya. (2) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pelabuhan penyeberangan; dan b. lintas angkutan penyeberangan. (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarprovinsi, ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya; b. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan di: 1. Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal pada Kabupaten Bangkalan; dan 2. Pelabuhan Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan. c. Pelabuhan pelayanan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota, dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan: 1. Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan Tengah); 2. Paciran (Lamongan)-Garongkong (Sulawesi Selatan); 3. Paciran (Lamongan)-Balikpapan (Kalimantan Timur; 4. Paciran (Lamongan)-Takalar (Sulawesi Selatan); 5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); 6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Sampit (Kalimantan Tengah); dan 7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Banjarmasin (Kalimantan Selatan). b. lintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan: 1. Paciran (Lamongan)-Bawean (Gresik); dan 2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan). c. lintas angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan Gresik- Bawean

BAB 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Jaringan Jalan Arteri Primer; b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: a. Batas Kab. Tuban–Widang; b. Widang/Bedahan–Batas Kota Lamongan; c. Jalan Jaksa Agung Suprapto (Lamongan); d. Batas Kota Lamongan–Batas Kab. Gresik; e. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan); f. Batas Kab. Lamongan–Batas Kota Gresik; g. Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik); h. Jalan Kartini (Gresik); i. Jalan Veteran (Gresik); j. Jalan Gresik (Surabaya); k. Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya); l. Jalan Tanjung Perak (Surabaya); m. Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya); n. Jalan Sarwojala (Surabaya); o. Jalan Hang Tuah (Surabaya); p. Jalan Dana Karya/Iskandar Muda (Surabaya); q. Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) (Surabaya); r. Jalan Kapasari (Surabaya); s. Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya); t. Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya); u. Jalan Raya Gubeng (Surabaya); v. Jalan Biliton (Surabaya); w. Jalan Sulawesi (Surabaya); x. Jalan Raya Ngagel (Surabaya); y. Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya); z. Jalan Ratna/Upajiwa Selatan (Surabaya); aa. Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya); bb. Batas Kota Surabaya–Waru; cc. Jalan Demak (Surabaya); dd. Jalan Kalibutuh (Surabaya); ee. Jalan Arjuno (Surabaya); ff. Jalan Pasar Kembang (Surabaya); gg. Jalan Diponegoro (Surabaya); hh. Jalan Wonokromo (Surabaya); ii. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya); jj. Jalan Ahmad Yani (Surabaya); kk. Jalan Layang Waru; ll. Jalan Kedung Cowek (Surabaya); mm. Jalan Kenjeran (Surabaya); nn. Jalan DR. IR. H. Soekarno; oo. Waru–Batas Kota Sidoarjo; pp. Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo); qq. Jalan Jenggolo (Sidoarjo); rr. Jalan A. Yani (Sidoarjo); ss. Jalan Gajah Mada (Sidoarjo); tt. Jalan Mojopahit (Sidoarjo); uu. Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo); vv. Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo); ww. Jalan Layang Sidoarjo; xx. Batas Kota Sidoarjo–Gempol; yy. Jalan Gatot Subroto (Sidoarjo); zz. Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo); aaa. Jalan Diponegoro (Sidoarjo); bbb. Jalan Thamrin (Sidoarjo); ccc. Jalan Candi (Sidoarjo); ddd. Batas Kab. Jombang–Gemekan; eee. Gemekan–Jampirogo (Mojokerto); fff. Jampirogo–Mlirip; ggg. Mlirip–Krian (Mlirip–By Pass Krian); hhh. Jalan Lingkar By Pass Krian Barat; iii. Jalan Lingkar By Pass Krian Timur; jjj. Krian–Taman (By Pass Krian - Taman); kkk. Taman–Waru; lll. Kamal–Batas Kota Bangkalan; mmm. Jalan Halim Perdana Kusuma (Bangkalan); nnn. Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan); ooo. Batas Kota Bangkalan–Batas Kab. Sampang; ppp. Jalan Arteri Siring–Porong; dan qqq. Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran pergerakan orang dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya. (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi: 1. Terminal Bangkalan di Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; 2. Terminal Tambak Oso Wilangun di Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya; dan 3. Terminal Purabaya di Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo. b. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi: 1. Terminal Bunder di Kecamatan Duduksampeyan pada Kabupaten Gresik; 2. Terminal Burneh di Kecamatan Burneh pada Kabupaten Bangkalan; 3. Terminal Mojosari di Kecamatan Pungging pada Kabupaten Mojokerto; 4. Terminal Kertajaya di Kecamatan Kranggan pada Kota Mojokerto; 5. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak pada Kota Surabaya; 6. Terminal Larangan di Kecamatan Candi dan Terminal Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo pada Kabupaten Sidoarjo; dan 7. Terminal Lamongan di Kecamatan Lamongan, Terminal Babat di Kecamatan Babat dan Terminal Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan. (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di: a. terminal kargo di Kabupaten Gresik; b. Terminal Barang Jetis di Kecamatan Jetis pada Kabupaten Mojokerto; c. Terminal Barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantikan, Terminal Barang Pasar Turi di Kecamatan Bubutan, Terminal Barang Margomulyo/Tambak Oso Wilangun dan Terminal Barang Benowo (Lamong Bay) di Kecamatan Benowo, dan Terminal Barang Surabaya Industrial Estate Rungkut di Kecamatan Rungkut pada Kota Surabaya; d. Terminal Barang Brebek di Kecamatan Waru dan Terminal Barang Krian di Kecamatan Krian pada Kabupaten Sidoarjo; dan e. terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong di Kecamatan Brondong, Terminal Barang ASDP Port and Integrated Paciran di Kecamatan Paciran, dan Terminal barang Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan. (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Ketiga