PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERPRES Nomor 112 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 193 Tahun 2O24 ter,targ Kementerian Kelautan dan Perikanan (l,embaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 390) diubah sebagai berikut: Setelah huruf m Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. SekretariatJenderal; b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; e. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; g. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; h. InspektoratJenderal; i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; j. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; m. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; dan n. Staf Ahli Bidang Hilirisasi dan Diversifikasi Pasar. 2.Setelah... PTTESIDEN 2. Setelah ayat (3) Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. (21 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan, hubungan antarlembaga, dan transformasi digital. (3) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut. (4) Staf Ahli Bidang Hilirisasi dan Diversifikasi Pasar mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hilirisasi dan diversifikasi pasar.

Pasal II

Peraturan PRESIDEN diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2O25 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR I74 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan strasi Hukum, ;T lr{o na Djaman sil