PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kajian dan analisis di bidang hak asasi manusia. 4. Pejabat Fungsional Analis Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Analis Hak Asasi Manusia adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kajian dan analisis di bidang hak asasi manusia. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. 6. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara. 7. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Analis Hak Asasi Manusia. 8. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Analis Hak Asasi Manusia sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

INSTANSI PEMBINA

Pasal 19

Koreksi

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Hak Asasi Manusia; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Hak Asasi Manusia; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Koreksi

(1) PPK melakukan penyesuaian Jabatan Fungsional dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Pertama; b. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Muda; c. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya, dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya; dan d. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Utama, dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Utama, dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (2) Angka Kredit yang diperoleh dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Analis Keimigrasian, dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing yang diduduki sebelumnya sampai dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2025 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Œ RINI WIDYANTINI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

BAB VI

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25