PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 11 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 2. Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik INDONESIA, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik. 5. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik INDONESIA. 6. Fasilitas Sewa Rumah yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah sarana tempat tinggal yang diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama melaksanakan tugas pada Perwakilan. 7. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan negara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 10. Perjanjian atas Fasilitas adalah perjanjian antara Kepala Perwakilan dengan pemilik atau penyedia Fasilitas mengenai sewa atas Fasilitas. 11. Perjanjian Penghunian Fasilitas adalah perjanjian antara PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dengan Kepala Perwakilan mengenai hak dan kewajiban PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama penghunian Fasilitas.

BAB III

PENGHUNIAN DAN PENGOSONGAN FASILITAS

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemilihan dan penentuan Fasilitas dilakukan oleh Kementerian. (2) Pemilihan dan penentuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: a. alokasi anggaran untuk Fasilitas; dan b. besaran standar biaya Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perjanjian atas Fasilitas bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri ditandatangani oleh Kepala Perwakilan. (2) Jangka waktu Perjanjian atas Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan ketentuan hukum Negara Penerima.

Pasal 7

(1) Penghunian Fasilitas mulai dilakukan pada tanggal ketibaan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri di Perwakilan. (2) Dalam hal penghunian Fasilitas tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena masa alih penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS Kementerian dapat diberikan akomodasi sementara paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal ketibaan di Perwakilan. (3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang menghuni Fasilitas, melakukan penandatanganan Perjanjian Penghunian Fasilitas dengan Kepala Perwakilan. (4) Perjanjian Penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan daftar kelengkapan Fasilitas. (5) Setiap PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penghunian Fasilitas dan menjaga kelengkapan Fasilitas sesuai dengan daftar kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Fasilitas tidak dapat dihuni, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas. (2) Selain alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri hanya dapat mengajukan izin perpindahan Fasilitas dengan alasan sangat mendesak yang menyebabkan tidak dapat tinggal dalam Fasilitas, sebagai berikut: a. kesehatan; b. keamanan; dan/atau c. kepentingan anggota keluarga berkebutuhan khusus. (3) Pengajuan izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Perwakilan. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian melalui pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang sumber daya manusia Kementerian dapat menyetujui atau menolak pengajuan Izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri mengosongkan Fasilitas sesuai dengan berakhirnya masa penugasan. (2) Kepala Perwakilan melakukan pemeriksaan Fasilitas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. (3) Dalam hal terdapat kerusakan Fasilitas dan/atau kehilangan kelengkapan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang tidak dibebankan kepada pemilik Fasilitas, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan tersebut. (4) Dalam hal terdapat keadaan kahar yang menghambat pengosongan Fasilitas sesuai jadwal kepulangan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, Kepala Perwakilan menyampaikan keadaan kahar tersebut kepada Kementerian, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri. (5) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri meninggal dunia, anggota keluarga dapat menempati Fasilitas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian. (6) Dalam hal masa penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selesai lebih awal dari masa sewa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian atas Fasilitas, Kepala Perwakilan dapat memutus Perjanjian atas Fasilitas sesuai dengan hukum Negara Penerima dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Petunjuk teknis pemberian Fasilitas ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14