PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGHARMONISASIAN PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG UNDANG RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BADAN LEMBAGA KOMISI

PERMEN Nomor 7 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. 2. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 3. Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH yang selanjutnya disebut Progsun PP adalah instrumen perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Program Penyusunan Peraturan yang selanjutnya disebut Progsun Perpres adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan PRESIDEN yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 5. Izin Prakarsa adalah instrumen perencanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan aspek kumulatif terbuka atau berdasarkan urgensi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 7. Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN. 8. Surat Selesai Pengharmonisasian adalah surat keterangan yang menyatakan telah selesai Pengharmonisasian. 9. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, atau Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/ Komisi. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 14. Aplikasi E-harmonisasi adalah perangkat lunak yang didesain dan dibangun sebagai media yang digunakan untuk memfasilitasi proses Pengharmonisasian.

BAB IV

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan Pengharmonisasian Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik. (2) Pengharmonisasian Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 39

Koreksi

(1) Untuk dapat menggunakan Aplikasi E-Harmonisasi, Pemrakarsa harus mengajukan permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi kepada Direktur Jenderal. (2) Tata cara permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

(1) Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menyajikan data dan informasi Pengharmonisasian Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang diajukan permohonan Pengharmonisasian. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pengharmonisasian; b. jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah selesai Pengharmonisasian; dan c. perkembangan pelaksanaan Pengharmonisasian.

Pasal 41

(1) Dalam hal: a. terdapat gangguan pada jaringan internet; dan/atau b. Aplikasi E-Harmonisasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Pengharmonisasian Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilaksanakan secara nonelektronik. (2) Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan pemberitahuan resmi dari pejabat yang berwenang. (3) Aplikasi E-Harmonisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

(1) Aplikasi E-Harmonisasi didukung dengan sarana dan prasarana. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Aplikasi E-Harmonisasi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memastikan operasionalisasi Aplikasi E-Harmonisasi berjalan dengan baik; dan/atau b. mengembangkan Aplikasi E-Harmonisasi. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1715); dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2026 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI A. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN B. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN C. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI D. FORMAT BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGHARMONISASIAN PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG UNDANG RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BADAN LEMBAGA KOMISI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB V

Pasal 44

BAB VI

Pasal 45

Pasal 46