Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2025 tentang PEDOMAN IMB...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang. 2. Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang. 3. Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. 4. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang. 5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau UNDANG-UNDANG yang dapat ditagih di muka pengadilan. 6. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau UNDANG-UNDANG yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 7. Hakim adalah hakim niaga pada pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator diberikan dengan ketentuan: a. Kepailitan yang berakhir dengan perdamaian maka besaran Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor; b. Kepailitan yang berakhir dengan pemberesan maka besaran Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau c. permohonan pernyataan pailit yang ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali maka besaran Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarannya ditetapkan oleh majelis Hakim. (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak lebih besar dari persentase besaran Imbalan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai. (4) Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.

Pasal 3

(1) Penentuan besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan Kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator yang bersangkutan. (2) Tingkat kerumitan Kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. masa kerja sebagai Kurator; b. besaran atau banyaknya kasus Kepailitan yang selesai ditangani; c. nilai harta pailit yang pernah ditangani; d. hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan; e. jumlah Kreditor; f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan g. kewajaran waktu dalam penanganan perkara Kepailitan. (3) Penentuan besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih besar dari persentase besaran Imbalan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal hakim menunjuk Kurator sementara sebelum permohonan pernyataan pailit diputus, Kurator sementara diberikan Imbalan Jasa. (2) Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. permohonan pernyataan pailit dikabulkan maka besaran Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim dengan mempertimbangkan hasil rapat Kreditor yang pertama kali; atau b. permohonan pernyataan pailit ditolak maka besaran Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim. (3) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator sementara. (4) Tarif jam kerja dari Kurator sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif jam kerja terpakai yang dihitung paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dan dibebankan kepada pemohon penunjukan Kurator sementara.

Pasal 5

(1) Besaran Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim. (2) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarannya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan. (3) Penetapan besaran Imbalan Jasa bagi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan pendapat Kreditor. (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan oleh majelis Hakim dengan ketentuan: a. paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan jika penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan b. paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan jika penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus, besaran Imbalan Jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus. (2) Hasil rapat Kreditor mengenai besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam MENETAPKAN besaran Imbalan Jasa. (3) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada biaya kepailitan.

Pasal 7

Imbalan Jasa bagi Kurator dan Kurator sementara pada balai harta peninggalan yang telah ditetapkan oleh Hakim disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 245), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS PERHITUNGAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR A. Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator jika Kepailitan berakhir dengan perdamaian dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: No. Nilai Utang yang harus dibayarkan Besaran Imbalan Jasa 1. sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 5% (lima persen) 2. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 3% (tiga persen) 3. di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua persen) 4. di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 5. di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Contoh: 1. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah besaran Imbalan Jasa 1. 5% (lima persen) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Besaran Imbalan Jasa 1. 5% (lima persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 2. 3% (tiga persen) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Jumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) 3. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Besaran Imbalan Jasa 1. 5% (lima persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 2. 3% (tiga persen) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) 3. 2% (dua persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Jumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) B. Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator jika Kepailitan berakhir dengan pemberesan dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: No. Nilai Hasil Pemberesan di luar Utang Besaran Imbalan Jasa 1. sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 7% (tujuh persen) 2. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 5% (lima persen) 3. di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 3% (tiga persen) 4. di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) 5. di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Contoh: 1. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Besaran Imbalan Jasa 1. 7% (tujuh persen) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) 2. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Besaran Imbalan Jasa 1. 7% (tujuh persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) 2. 5% (lima persen) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Jumlah Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) 3. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Besaran Imbalan Jasa 1. 7% (tujuh persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) 2. 5% (lima persen) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 3. 3% (tiga persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Jumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2025 tentang PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9