Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2023 tentang TATA CARA ...

Pasal 2

(1) Dalam APBN tahun anggaran 2023 telah dialokasikan belanja Hibah pada sub BA BUN TKD (999.05). (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. penerimaan dalam negeri; b. PLN; dan/atau c. HLN. (3) Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Nationwide Water Hibah Program; b. Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat; c. Hibah Jalan Daerah; dan d. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. (4) Hibah yang bersumber dari PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project; b. Mass Rapid Transit Project; c. Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative; d. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project; dan e. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/National Urban Water Supply Project. (5) Hibah yang bersumber dari HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia; b. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project; dan c. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. (6) Tata cara pengalokasian dan penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh EA kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Usulan perubahan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dibahas antara Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan EA. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perubahan besaran alokasi Hibah melalui revisi anggaran. (6) Tata cara perubahan besaran alokasi Hibah melalui revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri selaku BUN pengelola TKD MENETAPKAN: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelola TKD; b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus; c. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan d. Kepala KPPN Jakarta I sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus. (2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus. (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus. (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus: a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja. (5) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif. (6) Penunjukan: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau b. pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. (7) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri. (8) Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam rangka penyaluran dana Hibah, KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi: a. menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja BUN untuk Hibah beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran satuan kerja BUN untuk Hibah beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu; c. menandatangani rencana kerja dan anggaran satuan kerja BUN untuk Hibah yang sudah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya ke pemimpin PPA BUN pengelola TKD; d. menyusun DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk Hibah dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja BUN untuk Hibah dan perubahannya; e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus; dan f. menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus. (2) Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi: a. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN; b. menyusun proyeksi penyaluran Hibah sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui aplikasi cash planning information network; dan c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM; b. melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah; c. melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk Hibah; d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD; e. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN penyaluran TKD; h. menyusun rencana penarikan dana Hibah; dan i. melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah.

Pasal 6

Koreksi

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana Hibah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD. (2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. (3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN dilaksanakan melalui: a. pembayaran langsung; dan/atau b. rekening khusus. (4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan capaian kinerja. (5) Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam PHD/PPH. (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyaluran dana Hibah tidak dilakukan. (7) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus. (2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada badan usaha milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah diajukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus. (3) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. SPTJM; b. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA; c. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH. (4) Tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada petunjuk teknis/pelaksanaan Hibah yang ditetapkan oleh EA.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN. (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung secara hardcopy. (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA. (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (6) Rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN. (7) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM. (9) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada KPPN Jakarta I dan dijadikan dasar penerbitan SP2D untuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. (10) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas BA BUN pada KPPN.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN yang dilaksanakan melalui pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN. (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung secara hardcopy. (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA. (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (6) Rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN. (7) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan SPD-PL dan menyampaikan kepada KPPN KPH. (9) Mekanisme penyaluran Hibah melalui pembayaran langsung termasuk penerbitan SP3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PLN dan/atau HLN. (10) Setelah dilaksanakan penyaluran Hibah dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (9), KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan dan menyampaikan salinan SP3 atas Hibah yang diterbitkan oleh KPPN KPH kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus. (11) KPA BUN pengelola dana transfer khusus dapat menyampaikan salinan SP3 yang diterima dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan pencatatan dan pelaporan Hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN yang dilaksanakan melalui rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN. (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung secara hardcopy. (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA. (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (6) Rekomendasi penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN. (7) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM. (9) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada KPPN Jakarta I. (10) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk penyaluran Hibah melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening khusus ke RKUD atau rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan PHD/PPH. (11) Mekanisme penyaluran Hibah melalui rekening khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PLN dan/atau HLN. (12) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan daftar SP2D Rekening Khusus secara elektronik kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

Pasal 12

Koreksi

Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

Pasal 13

Koreksi

Ketentuan mengenai format: a. surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; dan c. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 493); dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH (KOP SURAT) Nomor : ……………. (1) Lampiran : ……………. (2) Perihal : ……………. (3) Kepada Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran BUN Pengelola Dana Transfer Khusus Jln. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. ........(4), tanggal ..........(5), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Tahap ………(6) Hibah ......(7) Tahun Anggaran ....(8) sebesar Rp. ..................(9) .....................(10) rupiah. Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …………(11). Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; b) Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah dari EA; c) Surat kuasa (dalam hal dikuasakan); dan d) …………………………………………….(12) Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. ………………………………………………. (13) ………………………………………………. (14) ……..(15)……… ……………………………………………… (16) ……………………………………………… (17) .Tembusan: 1. ………………..(18) 2. dst PETUNJUK PENGISIAN NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor urut surat (2) Diisi jumlah berkas yang dilampirkan (3) Diisi perihal surat (4) Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (5) Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (6) Diisi permintaan tahap penyaluran (7) Diisi nama kegiatan hibah (8) Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah (9) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka) (10) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf) (11) Diisi nama pemerintah daerah (12) Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah (13) Diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat (14) Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/ Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) (15) Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi atau diisi tanda tangan secara elektronik (16) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) (17) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur /Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) (18) Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (KOP SURAT) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………. (1) Jabatan : ……………………………………………………………. (2) Sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota...........(3) untuk kegiatan ………………(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. ………..(5) tanggal …………(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap …….....(7) sebesar............(8) ...............(9) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………………………………………………. (10) ………………………………………………. (11) ……..(12)……… ……………………………………………… (13) ……………………………………………… (14) . Tembusan: 1. ………………..(15) 2. dst PETUNJUK PENGISIAN NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) (2) Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) (3) Disi nama pemerintah daerah yang menerima hibah (4) Diisi nama kegiatan hibah (contoh: kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) (5) Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (6) Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (7) Diisi tahap penyaluran hibah (Untuk penyaluran tidak bertahap, kata "untuk permintaan tahap ..." dihapus) (8) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka) (9) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf) (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat (11) Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa (12) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa) dengan meterai Rp10.000,- dan cap instansi atau diisi tanda tangan dengan meterai secara elektronik (13) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa (14) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa (15) Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait C. FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH (KOP SURAT) SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH Nomor : ……………. (1) Lampiran : ……………. (2) Perihal : ……………. (3) Kepada Yth. Gubernur/Bupati/Walikota Atau pejabat yang diberi kuasa di tempat Berdasarkan surat Saudara No. ..........(4), tanggal ...........(5) perihal ................(6) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. .........(7), tanggal ......(8), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. .........................(9) (........................... rupiah) (10), dengan rincian sebagai berikut: …….. ………. ………… (tabel diisi dengan hasil verifikasi sesuai kebutuhan masing-masing program hibah) Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Atas perhatiaan Saudara, kami ucapkan terima kasih. ………………………………………………. (11) ………………………………………………. (12) ……..(13)……… ……………………………………………… (14) ……………………………………………… (15) Tembusan: 1. ………………..(16) 2. dst PETUNJUK PENGISIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor surat (2) Diisi tanggal surat (3) Diisi perihal surat (4) Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah (5) Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah (6) Diisi perihal surat dari Pemerintah Daerah (7) Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (8) Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah (9) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka) (10) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf) (11) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat (12) Diisi jabatan yang bertanda tangan (13) Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi atau diisi tanda tangan secara elektronik (14) Diisi nama penanda tangan (15) Diisi nomor induk penanda tangan (16) Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15