PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-8 Tahun 2023 tentang TARIF BATAS ATAS KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

PERMEN Nomor pm-8 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tarif Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek pada kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. 2. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 3. Pelaksana Angkutan Laut Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. 4. Satuan Dasar Unit Muatan yang selanjutnya disingkat SDUM adalah satuan unit produksi yang digunakan untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, 1 (satu) SDUM setara dengan 1 (satu) penumpang kelas ekonomi. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayaran.

BAB II

TARIF BATAS ATAS KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 2

Koreksi

(1) Batas atas Tarif Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi bagi penumpang kategori dewasa pada trayek tetap dan teratur, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi penumpang kategori dewasa terhitung dari usia lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Bagi tarif penumpang kategori bayi terhitung dari usia sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan ditentukan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif penumpang kategori dewasa. (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk biaya: a. makan dan minum; b. embarkasi atau debarkasi; c. pelayanan hiburan musik; dan d. penyediaan air tawar. (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum termasuk biaya: a. iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela; b. pas masuk pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan; dan c. angkutan perairan pelabuhan.

Pasal 3

(1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dapat memberikan potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi. (2) Potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penumpang angkutan laut kelas ekonomi, meliputi: a. anggota veteran; b. lanjut usia minimal 60 (enam puluh) tahun; c. purnawirawan Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil); d. anggota Tentara Nasional INDONESIA; e. anggota Kepolisian Republik INDONESIA; f. Aparatur Sipil Negara; g. mahasiswa/pelajar; atau h. komunitas lainnya. (3) Pemberian potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari tarif penumpang kategori dewasa pada saat transaksi pembayaran dilakukan. (4) Pemberian potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tarif penumpang kategori dewasa pada saat transaksi pembayaran dilakukan. (5) Pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (6) Pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan dengan pertimbangan: a. kegiatan/tujuan penumpang menggunakan angkutan laut untuk kepentingan bersifat sosial, keagamaan, kegiatan berskala nasional, atau kedinasan/tugas negara; b. adanya rekomendasi dan/atau surat keterangan bepergian dari instansi yang bersangkutan apabila maksud dan/atau tujuan bepergian dalam rangka melaksanakan dinas/tugas negara; c. waktu bepergian atau keberangkatan bukan merupakan musim puncak (peak season); dan d. ketersediaan anggaran.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Pelaksana Angkutan Laut Nasional dapat memberikan potongan harga tarif 100% (seratus persen) atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi dan/atau tarif muatan barang setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan dalam keadaan tertentu melalui mekanisme penugasan. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. operasi pencarian dan pertolongan; b. bencana alam atau bencana nonalam; dan c. bantuan kemanusiaan. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada penetapan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

(1) Potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi dan/atau tarif muatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan surat permohonan pemberian potongan harga kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional dengan melampirkan salinan kartu identitas. (2) Surat permohonan pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nama pemohon perorangan, lembaga, instansi, atau komunitas; b. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan; c. tanggal keberangkatan dan/atau kepulangan; d. jumlah orang atau peserta dan/atau jenis dan berat muatan barang; dan e. kegiatan atau tujuan. (3) Surat permohonan pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permohonan diterima. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi dan/ atau tarif muatan barang. (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi dan/ atau tarif muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak hasil evaluasi diterima kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (6) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diberikan atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi dan/ atau tarif muatan barang mengurangi pendapatan Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (7) Pengurangan pendapatan Pelaksana Angkutan Laut Nasional akibat dari potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan sebagai kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi. (8) Realisasi jumlah penumpang dan muatan barang yang diangkut setelah mendapat persetujuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (9) Dalam hal diperlukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB III

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 7

Koreksi

(1) Struktur tarif kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi terdiri atas: a. tarif dasar; dan b. tarif jarak. (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM per mil pada faktor keterisian ruang muat paling rendah 70% (tujuh puluh persen) ditambah margin keuntungan 10% (sepuluh persen). (3) Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dasar dan jarak koefisien pada masing-masing kelompok jarak. (4) Skala koefisien jarak untuk menghitung jarak koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut: a. jarak s/d 50 mile = 1,50; b. jarak 51 s/d 200 mile = 1,30; c. jarak 201 s/d 400 mile = 1,10; d. jarak 401 s/d 600 mile = 1,05; e. jarak 601 s/d 800 mile = 1,00; f. jarak 801 s/d 1.000 mile = 0,90; dan g. jarak lebih dari 1.000 mile = 0,85. (5) Rumus perhitungan dalam menghitung jarak koefisien dari masing-masing kelompok jarak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Perhitungan biaya pokok pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) didasarkan pada prinsip: a. biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara biaya total dibagi dengan produksi total; b. biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (full costing); c. komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung; d. produksi total dihitung berdasarkan indeks konversi produksi angkutan sebagai berikut: 1. penumpang kelas I = 3,46 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 2. penumpang kelas II = 2,82 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 3. penumpang kelas III = 1,91 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 4. penumpang kelas IV = 1,76 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 5. penumpang kelas wisata = 1,60 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 6. penumpang kelas ekonomi = 1,00 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 7. general cargo/barang = 0,44 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 8. kontainer (2,5 ton) = 1,10 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 9. kontainer (15,5ton) = 7,92 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 10. sepeda motor tipe II = 0,055 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 11. mobil tipe IIIA = 0,88 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 12. mobil tipe IIIB = 5,28 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 13. kendaraan tipe IVA = 6,16 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 14. kendaraan tipe IVB = 8,80 SDUM/penumpang kelas ekonomi; dan 15. kendaraan tipe VA = 17,60 SDUM/penumpang kelas ekonomi; dan

Pasal 9

(1) Pelaksana Angkutan Laut Nasional pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, dapat memberlakukan tarif sementara pada ruas trayek baru angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. (2) Perhitungan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan formulasi tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberlakuan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dari Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal melaporkan pemberlakuan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Evaluasi tarif kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Evaluasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada keadaan tertentu seperti: a. Kenaikan tingkat inflasi umum sama dengan atau lebih besar dari 7% (tujuh persen); atau b. Keadaan luar biasa (force majeure).

(1) Untuk mendapatkan potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan pemberian potongan harga atas tarif kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dengan melampirkan salinan kartu identitas. (2) Surat permohonan pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nama pemohon perorangan, lembaga, instansi, atau komunitas lainnya; b. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan; c. tanggal keberangkatan dan/atau kepulangan; d. jumlah orang atau peserta; dan e. kegiatan atau tujuan. (3) Surat permohonan pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal untuk menentukan besaran potongan harga atas tarif yang akan diberikan pada penumpang angkutan laut kelas ekonomi. (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil evaluasi diterima. (6) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui permohonan pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besaran persetujuan pemberian potongan harga disampaikan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (7) Besaran pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diberikan atas tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi akan mengurangi pendapatan Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (8) Pengurangan pendapatan Pelaksana Angkutan Laut Nasional akibat dari potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan sebagai kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. (9) Pelaksana Angkutan Laut Nasional wajib melaporkan realisasi jumlah penumpang yang diangkut berdasarkan persetujuan potongan harga atas tarif kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (10) Dalam hal diperlukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Peraturan Menteri Nomor pm-8 Tahun 2023 tentang TARIF BATAS ATAS KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11