PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERMEN Nomor 81 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

Koreksi

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di daerah. (3) RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi. (5) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD 2023 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Pasal 3

(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2023 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2023. (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi. (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi; b. rancangan akhir RKPD; c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD; f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2023. (5) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023. (2) Ketentuan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2022, gubernur dapat MENETAPKAN rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2022. (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2022.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2023 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan. (2) RKPD provinsi tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 7

(1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota tahun 2023 kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan. (2) RKPD kabupaten/kota tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 8

(1) Bagi provinsi yang masa jabatan gubernur berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD provinsi tahun 2023 mengacu kepada RPD provinsi. (2) Bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2023 mengacu kepada RPD kabupaten/kota, serta berpedoman pada RPJMD Provinsi atau RPD provinsi. (3) Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melampirkan gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD.

Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10