Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem aplikasi perangkat lunak elektronik dan infrastrukturnya untuk digunakan oleh LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9. Pengguna SPSE adalah perseorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 11. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disebut Balitfo adalah badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) dibentuk LPSE Kementerian. (2) LPSE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

LPSE Kementerian bertugas memfasilitasi KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, dan pengguna SPSE dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement).

Organisasi LPSE Kementerian terdiri dari: a. Kepala LPSE; b. Sekretariat LPSE; c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan e. Bidang Layanan dan Dukungan.

Keanggotaan LPSE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPSE.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPSE Kementerian memberikan pelayanan kepada KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, dan pengguna SPSE. (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pengelolaan dan pengembangan SPSE, LPSE Kementerian berkoordinasi dengan LKPP.

Kepala LPSE Kementerian wajib menyampaikan laporan setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada KPA.

Pembiayaan dalam pelaksanaan LPSE Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Balitfo.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Kementerian dilakukan melalui LPSE Kementerian.