Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN AT...

Pasal 11

(1) Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan. (2) SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengecekan terhadap: a. rencana program yang telah disetujui; dan b. kelengkapan dan kesesuaian Data dengan: 1. standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data. (5) SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal. (6) Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pusdatin ESDM. (7) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor. 9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 11A

Koreksi

(1) Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data hasil pelaksanaan kegiatan dari: a. pengalihan sisa Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka; atau b. pengalihan sisa Komitmen Pasti dari Wilayah Kerja Terminasi yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka, kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal. (2) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan. (3) SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengecekan terhadap: a. rencana program yang telah disetujui; dan b. kelengkapan dan kesesuaian Data dengan: 1. standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam melakukan verifikasi SKK Migas dapat menggunakan penyedia jasa di bidang pengelolaan Data. (6) SKK Migas menyerahkan Data yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal. (7) Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah diverifikasi dan diserahkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pusdatin ESDM. (8) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, SKK Migas, dan perwakilan yang ditunjuk oleh Kontraktor. 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi yang melakukan pengolahan Data untuk dilakukan pemasyarakatan Data wajib menyerahkan Data hasil pengolahan kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan pengolahan Data selesai dilakukan. (2) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin ESDM. (4) Penyerahan Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan tinggi. (5) Dihapus. 11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 11A, dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan Pusdatin ESDM dan SKK Migas. 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

(1) Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan Data untuk menjaga kualitas Data. (2) Pusdatin ESDM melakukan pemeliharaan Data terhadap Data yang diperoleh dari Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor. 13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui: a. pengelolaan sendiri oleh Pusdatin ESDM; dan/atau b. kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan: 1. PT Pertamina (Persero); 2. Badan Layanan Umum di bawah Kementerian; dan/atau 3. Badan Usaha yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan Data. (2) Kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan melalui penugasan dari Menteri. (3) Kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian dan/atau Badan Usaha yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dilaksanakan melalui kontrak kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan Data berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, hasil pengenaan iuran sistem keanggotaan, dan/atau pendapatan pemanfaatan data lainnya. (2) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan dari iuran sistem keanggotaan dan/atau pendapatan pemanfaatan data lainnya terhadap biaya pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas negara. 15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Data yang bersifat rahasia dapat dimanfaatkan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari Menteri. (2) Pusdatin ESDM melakukan pelayanan pemanfaatan Data kepada para pengguna Data. (3) Pelayanan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem keanggotaan dan Nonanggota. (4) Untuk mendukung kegiatan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja baru, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat sewaktu-waktu mengakses Data Olahan dan Data Interpretasi hasil dari Badan Usaha pelaksana Survei Umum. (5) Pelaksana pengolahan Data yang melakukan pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memberikan akses hasil pengolahan Data kepada Pemerintah dengan metode data room. (6) Kontraktor diberikan hak untuk memanfaatkan Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka dari Wilayah Kerja aktif dan/atau dari wilayah terminasi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti di Wilayah Terbuka. (7) Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka dapat dimanfaatkan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor untuk mengajukan penawaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. (8) Pemanfaatan Data oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka. (9) Dalam hal Data hasil kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka digunakan dalam penyiapan Wilayah Kerja dalam rangka lelang Wilayah Kerja, Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor pelaksana Komitmen Kerja Pasti diberikan first right of refusal. (10) First right of refusal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka selesai dilaksanakan. (11) Dalam hal Kontraktor menggunakan first right of refusal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kontraktor dapat mengajukan penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) First right of refusal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan apabila Data hasil kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka yang digunakan dalam kegiatan penyiapan Wilayah Kerja dalam rangka lelang reguler merupakan hasil penambahan Data baru akusisi Data seismik 2D dan/atau 3D dan/atau pemboran. (13) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak selesainya masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), apabila terdapat usulan penawaran langsung dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain di area pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti pada Wilayah Terbuka yang menggunakan Data hasil kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka, pelaksana Komitmen Kerja Pasti dapat menggunakan first right of refusal atau dapat melakukan kemitraan, dengan program paling rendah sama dengan usulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pengusul. (14) First right of refusal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan apabila Data hasil kegiatan pengalihan Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka yang digunakan dalam pengajuan usulan penawaran langsung merupakan Data baru hasil akuisisi Data seismik 2D dan/atau 3D dan/atau pemboran. (15) Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor pelaksana Komitmen Kerja Pasti dapat bermitra dengan pihak lain dalam menyampaikan usulan penawaran langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (13). (16) Penyampaian usulan penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. 16. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

(1) Sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memberikan akses penuh atas seluruh Data yang bersifat tidak rahasia dan Data yang telah melewati masa kerahasiaan. (2) Menteri MENETAPKAN jenis Anggota, jangka waktu, pengolahan Data untuk tujuan pemasyarakatan, dan ketentuan lain terkait akses Data melalui sistem keanggotaan. (3) Iuran sistem keanggotaan ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. 17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Setiap Kontraktor berkedudukan sebagai Anggota dalam sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (2) Dalam hal pada satu Kontrak Kerja Sama terdapat lebih dari satu Kontraktor, Operator dalam Kontrak Kerja Sama yang ditunjuk untuk bertindak mewakili Kontraktor lainnya dalam Sistem Keanggotaan. (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kontraktor atau dalam hal Kontraktor lebih dari 1 (satu) pemegang Participating Interest, adalah salah satu dari para pemegang Participating Interest yang ditunjuk oleh para pemegang Participating Interest lainnya untuk mewakili mereka berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (4) Sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak bagi setiap Anggota untuk dapat mengakses dan memanfaatkan Data dalam Sistem Keanggotaan untuk keperluan operasi Wilayah Kerja sesuai Kontrak Kerja Sama dan kegiatan di Wilayah INDONESIA lainnya. (5) Anggota dalam sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan iuran yang didasarkan pada satu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibebankan sebagai biaya operasi dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Kontrak Kerja Sama. (7) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan perguruan tinggi dapat mendaftar menjadi Anggota dalam sistem keanggotaan. (8) Unit Pelaksana dapat menjadi Anggota dalam sistem keanggotaan tanpa dikenakan iuran. 18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengajukan Studi Bersama dapat melakukan akses Paket Data pada proses Studi Bersama dengan tidak dikenakan biaya setelah dokumen usulan penawaran langsung melalui Studi Bersama dinyatakan lengkap dan dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai usulan penawaran langsung melalui Studi Bersama. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang tidak terdaftar sebagai Anggota dan/atau bukan afiliasi Anggota yang diberikan persetujuan penawaran langsung melalui Studi Bersama dan ditetapkan sebagai pemenang dalam penawaran Wilayah Kerja, wajib membayar Paket Data yang telah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menandatangani Kontrak Kerja Sama. (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang merupakan Anggota dan Nonanggota dalam melakukan akses paket Data pada proses penawaran Wilayah Kerja tidak dikenakan biaya. (4) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pemenang dalam penawaran Wilayah Kerja tidak terdaftar sebagai Anggota dan/atau bukan sebagai afiliasi Anggota, wajib membayar paket Data yang telah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum menandatangani Kontrak Kerja Sama. 19. Ketentuan Pasal 42 dihapus. 20. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Data yang bersifat tidak rahasia atau melewati masa kerahasiaan dan Data Survei Umum tidak berlaku terhadap izin pemanfaatan Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2022 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 46A

Pasal II