PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahan Perseroan Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan. 8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusda yang diubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 . . . 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 10. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda. 11. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda. 13. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran Saham beserta nilai-nilai Saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda sesuai Akte Pendirian. 14. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya ke dalam Perseroda untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan. 15. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan berupa uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham Daerah pada Perseroda. 16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain kepada Perseroda tanpa memperoleh penggantian. 17. Pinjaman adalah modal Perseroda dari pihak lain yang bersumber dari Daerah, badan usaha milik daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. 18. Saham adalah penyertaan modal yang dimiliki Daerah dan pihak lain dalam Perseroda. 19. Agio Saham adalah kekayaan bersih Perseroda yang diperoleh dari penilaian atau penjualan Saham di atas nilai nominalnya. e. besarnya . . .

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

Koreksi

(1) Sumber modal Perseroda terdiri atas : a. Penyertaan Modal Daerah; b. Pinjaman; c. Hibah; dan/atau d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman. (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda. (4) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan . . . (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. Agio Saham.

Pasal 8

(1) Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah). (2) Modal Disetor Perseroda ditetapkan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah). (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor penuh pada saat pendirian Perseroda dan bersumber dari Penyertaan Modal Daerah serta tercatat dalam neraca penutup Perusda. (4) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 14.516.460.480 (empat belas milyar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah). (5) Neraca penutup Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan neraca pembuka Perseroda ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil audit. (6) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 9

(1) Daerah memiliki Saham pada Perseroda minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen). (2) Pihak lain dapat memiliki Saham pada Perseroda sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perubahan . . . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal Saham diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahan Perseroan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13