PERDA

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERDA Nomor 45 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. 6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. 7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang. 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. 11. Penilaian Kompetensi adalah penilaian kompetensi manajerial Pegawai yang dilakukan melalui proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai terhadap kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu. 12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Aparatur Sipil Negara/Pegawai di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. 13. Jabatan adalah Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Jabatan pada Instansi/Lembaga di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) UPT Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penilaian kompetensi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penilaian Kompetensi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penilaian kompetensi; b. pelaksanaan kerjasama di bidang penilaian kompetensi. (3) Rincian tugas UPT Penilaian Kompetensi adalah : a. melakukan penyiapan kebutuhan administratif dan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah; b. melakukan pengadaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah; c. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah di bidang penilaian kompetensi; d. melakukan pengolahan data yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian kompetensi; e. melakukan pendokumentasian data hasil penilaian kompetensi; f. melakukan penyajian data hasil penilaian kompetensi dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi; g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi; h. melakukan pengembangan sistem penilaian kompetensi; i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Penilaian Kompetensi; j. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (4) UPT Penilaian Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi keuangan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah: a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Penilaian Kompetensi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar; c. melakukan pengelolaan arsip; d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi; e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Penilaian Kompetensi; f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Penilaian Kompetensi; g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Penilaian Kompetensi; h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Penilaian Kompetensi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya; i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Penilaian Kompetensi.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9