Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang PENYELAMATAN...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Penyelamatan Arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan. 5. Perangkat Daerah Kota Bogor adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 7. Arsip Nasional Republik INDONESIA selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor dilaksanakan sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan. (2) Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bogor sesuai dengan kewenangannya. (3) Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat unsur: a. unit yang membawahi fungsi di bidang akuisisi; b. unit yang membawahi fungsi di bidang pengolahan; c. unit yang membawahi fungsi di bidang preservasi; dan d. unit yang membawahi fungsi di bidang layanan dan pemanfaatan arsip statis.

Pasal 3

Koreksi

Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip.

Pasal 4

Koreksi

Tim Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor paling kurang memuat unsur: a. Lembaga Kearsipan Daerah; b. Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan; c. Perangkat Daerah/BUMD yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi; d. Inspektorat; e. Bidang Aset pada Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah; f. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Koreksi

Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/BUMD yang digabung.

Pasal 6

Koreksi

Penyelamatan Arsip Penggabungan Perangkat Daerah/BUMD terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.

Pasal 7

Koreksi

Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Perangkat Daerah/BUMD pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 8

Koreksi

Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah/BUMD diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.

Pasal 9

Koreksi

Penyelamatan arsip Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan dilaksanakan melalui tahapan : a. pendataan dan identifikasi arsip; b. penataan dan pendaftaran arsip; c. verifikasi/penilaian arsip; d. penyerahan arsip statis; dan e. pemusnahan arsip.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pendataan dan identifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan menggunakan Jadwal Retensi Arsip. (2) Dalam hal Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan tidak memiliki Jadwal Retensi Arsip, pendataan dan identifikasi arsip dilakukan dengan melakukan pendaftaran fungsi, kegiatan, dan jenis arsip pada setiap satuan kerja yang hasilnya dihimpun dalam Daftar Ikhtisar Arsip. (3) Formulir pendataan dan identifikasi arsip dan Daftar Ikhtisar Arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

(1) Penataan dan pendaftaran arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan asas asal usul dan aturan asli. (2) Penataan dan pendaftaran arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemilahan atau penyortiran; b. pemberkasan; c. pendeskripsian; d. manuver informasi dan fisik arsip; e. menata fisik arsip; dan f. membuat daftar arsip.

Pasal 12

(1) Pemberkasan dilakukan dengan mengelompokkan arsip ke dalam suatu kesatuan berkas berdasarkan kesamaan jenis, masalah, atau urusan yang sama. (2) Pendeskripsian dilakukan dengan mencatat informasi arsip ke dalam kartu atau daftar yang meliputi: jenis arsip, isi ringkas, tahun, tingkat keaslian, jumlah/volume, format atau media arsip, dan kondisi fisik. (3) Manuver informasi dan fisik arsip dilakukan dengan menggabungkan kartu deskripsi/informasi dan berkas arsip yang merupakan satu kesatuan informasi atas kesamaan jenis, masalah dan urusan yang sama, serta memberi nomor definitif pada kartu deskripsi dan fisik arsip. (4) Menata fisik arsip dilakukan dengan memasukan ke dalam boks arsip dan memberikan label/nomor boks. (5) Membuat daftar arsip dilakukan dengan mengisi daftar arsip berdasarkan hasil deskripsi ke formulir daftar arsip.

Pasal 13

Contoh deskripsi arsip dan formulir daftar arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

(1) Verifikasi/penilaian arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan Jadwal Retensi Arsip dengan memperhatikan aspek fungsi, operasional instansi, dan substansi informasi. (2) Langkah awal dalam melakukan verifikasi/penilaian arsip dibentuk tim verifikasi/penilai arsip yang akan disusutkan. (3) Tim verifikasi/penilai arsip selanjutnya memeriksa kesesuaian daftar dan fisik arsip yang akan disusutkan dan selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian arsip. (4) Verifikasi/penilaian arsip harus memperhatikan nilai guna arsip, nasib akhir arsip apakah dimusnahkan atau disimpan sebagai arsip statis. (5) Verifikasi/penilaian arsip dilakukan untuk menentukan arsip yang akan disimpan dan yang akan dimusnahkan.

Pasal 15

(1) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan berdasarkan hasil verifikasi/penilaian arsip. (2) Penyerahan arsip statis untuk Perangkat Daerah Kota Bogor yang digabung atau dibubarkan sesuai tingkat kewenangan lembaga kearsipan daerah. (3) Pelaksanaan serah terima arsip disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan sebagai arsip statis.

Pasal 16

(1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan berdasarkan verifikasi/penilaian arsip. (2) Pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat daftar arsip dan berita acara pemusnahan. (3) Pelaksanaan pemusnahan arsip disaksikan oleh pejabat bidang hukum dan pengawasan. (4) Pemusnahan arsip dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pembiayaan/Penganggaran Penyelamatan Arsip Pembubaran dibebankan dalam APBD dan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya. (2) Pembiayaan/Penganggaran Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah/BUMD yang digabung dibebankan dalam APBD dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/BUMD yang bersangkutan. (3) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ayat (1) dan (2) meliputi pembiayaan untuk merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan pengelolaan arsip, pelaksanaan penyelamatan arsip dan penyediaan prasarana dan sarana kearsipan.

Pasal 18

Koreksi

Ketentuan mengenai penyelamatan arsip yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penyelamatan arsip dalam rangka pemisahan Perangkat Daerah/BUMD.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Juni 2018 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR TEKNIK PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR 1. TABEL PENDATAAN/IDENTIFIKASI ARSIP STATIS 2. FORMAT DAFTAR IKHTISAR ARSIP 3. LEMBAR/KARTU DESKRIPSI 4. CONTOH DESKRIPSI PENGISISAN LEMBAR/KARTU DESKRIPSI 5. DAFTAR ARSIP/DOKUMEN 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS 7. DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN 8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP 9. DAFTAR ARSIP MUSNAH 1. TABEL PENDATAAN/IDENTIFIKASI ARSIP STATIS Instansi : …........… (1) .......……. Unit Kerja : …........… (2) .......……. Jenis/ Seri Arsip : …........… (3) .......……. Media Simpan : …........… (4) .......……. Klasifikasi Keamanan dan Akses : …........… (5) .......……. Volume : …........… (6) .......……. Kurun Waktu : …........… (7) .......……. Retensi : …........… (8) .......……. Tingkat Perkembangan : …........… (9) .......……. Kondisi Arsip : …........... (10) .......….. Nama Pendata : …........... (11) .......….. Waktu Pendataan : …........... (12) .......….. Petunjuk Pengisian: Baris (1) : diisi dengan nama instansi; Baris (2) : diisi dengan nama unit kerja; Baris (3) : diisi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis arsip; Baris (4) : diisi dengan jenis media simpan arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital; Baris (5) : diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka; Baris (6) : diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya; Baris (7) : diisi dengan keterangan masa/kurun waktu arsip tersebut tercipta; Baris (8) : diisi dengan status masa simpan arsip, seperti permanen atau musnah; Baris (9) : diisi dengan tingkat perkembangan arsip, seperti asli, salinan, tembusan, petikan, dan hasil penggandaan; Baris (10) : diisi dengan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak; Baris (11) : diisi dengan nama petugas pendata arsip; Baris (12) : diisi dengan tanggal waktu pendataan arsip. 2. FORMAT DAFTAR IKHTISAR ARSIP Petunjuk Pengisian: Baris (1) : diisi dengan nama instansi yang didata; Baris (2) : diisi dengan alamat lengkap instansi yang didata; Kolom (1) : diisi dengan nomor urut; Kolom (2) : diisi dengan nama unit kerja eselon II, III, IV atau unit kerja mandiri yang menjadi sasaran; Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian Kolom (4) : diisi dengan jenis media arsip yang didata; Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, roll film, keping dan lain-lain sesuai dengan media rekam arsip; Kolom (8) :diisi dengan keterangan lain-lain yang perlu diketahui; Penutup : “Mengetahui/menyetujui” diisi dengan nama dan tandatangan kepala unit yang bertanggungjawab menangani administrasi. Penanggungjawab diisi dengan nama dan tandatangan pejabat tim penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan. DAFTAR IKHTISAR ARSIP INSTANSI : …………………(1)………………….. ALAMAT : …………………(2)………………….. NO. UNIT KERJA TAHUN FORMAT/MEDIA JUMLAH LOKASI KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Mengetahui/Menyetujui, Nama……………………… NIP…………………………. Penanggungjawab, Nama……………………… NIP…………………………. 3. LEMBAR/KARTU DESKRIPSI No. Deskripsi :….(1)…. Unit Kerja : …………..(2)…………….. Bentuk Redaksi : …………..(3)…………….. Isi/informasi Surat : …………..(4)…………….. Kurun waktu : …………..(5)…………….. Tingkat Keaslian : …………..(6)…………….. Jumlah : …………..(7)…………….. Kondisi Arsip : …………..(8)…………….. Petunjuk Pengisian: Baris (1) : diisi dengan nomor dan inisial pendeskripsian; Baris (2) : diisi dengan asal arsip Unit Kerja pencipta arsip; Baris (3) : diisi dengan jenis atau seri berkas, misalnya: Laporan, SPJ, Notulen, SK, berkas, dan lain-lain; Baris (4) : diisi dengan isi singkat informasi yang terkandung dalam berkas, misalnya: tentang kasus – kasus tukar guling lahan, dan lain-lain; Baris (5) : diisi dengan waktu penciptaan arsip, misalnya : desember 1999, tahun 1999 – 2001, tahun 2000, dan lain-lain; Baris (6) : diisi dengan otentisitas berkas, misalnya : asli, tembusan, copy, salinan, dan lain-lain Baris (7) : diisi dengan menyebutkan jumlah arsip yang dikelompokkan, misalnya : 3 Folder, 10 odner, 5 boks, dan lain-lain; Baris (8) : diisi dengan keadaan arsip/berkas itu, misalnya : arsipnya dalam keadaan baik, rusak, tidak lengkap, dan lain lain. 4. CONTOH DESKRIPSI PENGISISAN LEMBAR/KARTU DESKRIPSI No. Deskripsi : 01/SM Unit Kerja : Subbag Keuangan Bentuk Redaksi : SPJ Isi/ Informasi Surat : perintah jalan Kurun Waktu : 1999 - 2000 Tingkat Keaslian : Asli Jumlah : 20 ordner Kondisi Arsip : baik 5. DAFTAR ARSIP/DOKUMEN INSTANSI :…….(1)……… ALAMAT : …….(2)……… NO JENIS ARSIP TAHUN JUMLAH TINGKAT PERKEMBANGAN KET. (1) (2) (3) (4) (5) (6) ...……..., …..………………… Mengetahui/ menyetujui Penanggungjawab Nama ………………… Nama ……………………………. NIP. ………………….. NIP. ……………………………… Petunjuk Pengisian : Baris (1) : diisi dengan nama insatansi yang arsipnya didaftar; Baris (2) : diisi dengan alamat lengkap instansi yang arsipnya didaftar; Kolom (1) : diisi dengan nomor urut; Kolom (2) : diisi dengan nama atau indeks arsip disertai dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip; Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian; Kolom (4) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, roll film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam arsip; Kolom (5) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, copy dan lain – lain); Kolom (6) : diisi dengan keterangan lain – lain yang perlu diketahui; Mengetahui/menyetujui diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit yang bertanggungjawab dengan administrasi; Penanggungjawab diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat tim pengalihan Perangat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan. CONTOH (PENGISIAN): DAFTAR ARSIP/DOKUMEN INSTANSI : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor ALAMAT : Jl. Paledang Nomor NO JENIS ARSIP TAHUN JUMLAH TINGKAT PERKEMBANGAN KET. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. 3. KEUANGAN Daftar Isian Proyek SPJ Subbid KEBERSIHAN Laporan proses tukar guling lahan dst 1990 – 1992 1991 – 1995 1999 – 2003 5 berkas 153 berkas 15 boks Asli Asli Asli Bogor, ........................ Mengetahui/menyetujui Penanggungjawab Nama …………………. Nama ……………………… NIP. …………………… NIP. ………………………… 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS Nomor : .................................... Pada hari ini ................... tanggal ............... bulan ............. tahun.............., bertempat di ................... kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ........................................................ NIP : ........................................................ Jabatan : ........................................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………………..beralamat di .................... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ........................................................ NIP : ......................................................... Jabatan : ........................................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA/Arsip Daerah Provinsi/ Arsip Daerah Kabupaten/Kota beralamat di.......................yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis …… (PERANGKAT DAERAH digabung atau dibubarkan)……… seperti yang tercantum dalam Daftar Arsip Statis dan riwayat arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Arsip Daerah Kota Bogor. Bogor, ............................ PIHAK PERTAMA Pimpinan Pencipta Arsip ttd. ( nama jelas ) NIP………… PIHAK KEDUA Kepala Lembaga Kearsipan Daerah ttd. ( nama jelas ) NIP………… Materai **) Rp 6.000,- 7. DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN Nama Pencipta : ............. (1).............. Alamat : ............. (2).............. No. Jenis Arsip Tahun Tingkat Perkembangan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 ............. (tempat), tanggal, tahun........... Petunjuk Pengisian : Baris (1) : diisi nama instansi yang arsipnya diserahkan; Baris (2) : diisi alamat instansi yang arsipnya diserahkan; Kolom (1) : diisi dengan nomor urut; Kolom (2) : diisi dengan nama atau indeks arsip disertai dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip; Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian; Persetujuan Pimpinan Pencipta Arsip ttd. ( nama jelas ) Kolom (4) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, copy dan lain – lain); Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, roll film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam arsip; Kolom (6) : diisi dengan informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian, dan sebagainya; 8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP Nomor :......................... Pada hari ini .............tanggal............bulan..............tahun.............. yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip....................... sebanyak................... tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir............lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara............................... Saksi-Saksi Kepala Unit Kearsipan 1. (Kepala Unit yang Mempunyai Arsip) ...... .........ttd......... (nama jelas) 2. (Unit Hukum) 3. (Unit Pengawas Internal) Materai **) Rp 6.000,- 9. DAFTAR ARSIP MUSNAH DAFTAR ARSIP MUSNAH No Jenis/Series Arsip Tahun Tingkat Perkembangan Jumlah Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kepala Unit Kearsipan, ttd. (Nama Jelas) Petunjuk Pengisian : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut; Kolom (2) : diisi dengan nama atau indeks arsip disertai dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip; Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian; Kolom (4) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, copy dan lain – lain); Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, roll film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam arsip; Kolom (6) : diisi dengan informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian, dan sebagainya; WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19