Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Dae...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Bupati adalah Bupati Magetan. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan. 5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: a. Dana Alokasi Khusus; b. pinjaman daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022. (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah. (4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi. (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah. (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah. (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah. (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

(1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, maka Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 8 September 2020 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO Diundangkan di Magetan pada tanggal 23 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD HERGUNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:175-8/2020

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11