PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PERDA Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut: a. Pendapatan : Rp2.469.754.315.099,00 b. Belanja dan Transfer : Rp2.413.163.788.892,00 Surplus (defisit) : Rp 56.590.526.207,00 c. Pembiayaan 1. Penerimaan : Rp 287.691.856.102,00 2. Pengeluaran : Rp 15.704.000.000,00 Pembiayaan Neto : Rp 271.987.856.102,00

Pasal 10

Koreksi

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut: a. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati; b. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; c. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; d. Lampiran III : Laporan Operasional; e. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; f. Lampiran V : Neraca; g. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; h. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; i. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; j. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah k. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; l. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; m. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; n. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; o. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; p. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; q. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; r. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; s. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; t. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; u. Lampiran XX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 : : : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12