PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Bupati adaiah Bupati Boyolali. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengolahannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 6. Perizinan. 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah. 10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 1992 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 1992 Nomor 23 Tahun 1992 Seri B Nomor 9); b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19); c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21); d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 41); e. Peraturan. f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan Warung Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 51); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 53); g. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 55); h. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peiayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133); i. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 164); j. Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, PasaJ 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 206); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47. ^m-=.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI. ttd MASRURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BOYOLALI. PROVINSI JAWA TENGAH: (2-89/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI AGNES SRrSUKARTININGSIH Pembina Tingkat I NIP. 19671102 199403 2 009

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 43

BAB VI

Pasal 44

BAB VII

BAB VIII

Pasal 46

Pasal 47