Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tetang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Banyuwangi; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11tahun 2014 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan. 7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnyalembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 8. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang mendapat izin dari pemerintah daerah. 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera. 10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 11. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan termasuk usaha angkutan pertambangan. 12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 13. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat–akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan. 14. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia. 15. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 16. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah suatu syarat pengurusan izin atau pembayaran pajak daerah yang bukan merupakan legalitas atau normatif terhadap kegiatan. 17. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. 2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat ijin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan minerba harus mempunyai NPWPD. (4) Kendaraan bak terbuka pengangkut Barang Hasil Tambang wajib menutup bak terbukanya dengan terpal atau penutup lainnya sehingga barang hasil tambang yang diangkutnya tidak berjatuhan di jalan. 3. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

Setiap orang/badan dilarang a. mendirikan dan melakukan usaha baru berupa usaha toko modern yang berjaringan/berwaralaba, kecuali toko modern minimarket yang tidak berjaringan dan toko modern yang terintegrasi langsung dengan beberapa fasilitas pendidikan atau rumah sakit atau hotel. pendirian usaha toko modern yang terintegrasi wajib berjarak dengan pasar tradisional paling sedikit 4 km (empat kilometer) dan luas lahan paling sedikit 1,5 ha. (satu setengah hektar). b. Mendirikan dan melakukan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga dengan Penataan Ruang yang transparan. Tempat hiburan karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan. c. Mendirikan Usaha Baru Tempat Hiburan Karaoke Keluarga dan Usaha Toko Modern yang terintegrasi tidak berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan termasuk peraturan zonasi. d. Mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, home stay dan dormitory. e. Pengaturan toko modern sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati. 4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Koreksi

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5. Setelah BAB XIII ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB KETENTUAN PENUTUP.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Agustus 2016 BUPATI BANYUWANGI ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP19561008 198409 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 9 Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Administrasi Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum ttd HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19650828 199703 2 002 NOMOR REGISTER 183-4/2016

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Pasal I

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 26

Pasal 32

Pasal II