Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan. 7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnyalembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 8. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang mendapat izin dari pemerintah daerah. 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera. 10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 11. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan termasuk usaha angkutan pertambangan. 12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 13. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat–akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan. 14. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia. 15. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 16. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah suatu syarat pengurusan izin atau pembayaran pajak daerah yang bukan merupakan legalitas atau normatif terhadap kegiatan. 17. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. 2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: