PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PERBAN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. 6. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. 7. Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Metrolog adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Metrolog dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang jabatan fungsional Metrolog guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu. 8. Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Metrolog dalam Jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pusat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 9. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN. 11. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang yang harus dicapai oleh Metrolog dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Metrolog sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 4

Koreksi

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Metrolog yang akan diduduki berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 5

Koreksi

(1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas Jabatan Fungsional Metrolog, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/inpassing. (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog. (3) Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan BSN mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Instansi Pembina.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 8

Koreksi

Prosedur Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas: a. pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan b. seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 9

Koreksi

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing kepada PPK melalui PyB secara hirarki. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Kepala BSN c.q pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (5) Selain dilengkapi dengan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa: a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; b. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; i. surat pernyataan yang menyatakan: 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog; 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif. (6) Format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio. (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi. (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BSN. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut: a. ketua; b. sekretaris; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan jumlah ganjil. (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Metrolog atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Metrolog. (6) Tim Seleksi dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina. (7) Proses Seleksi administrasi dan portofolio oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.

Pasal 11

Tim Seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing yang diajukan oleh Instansi Pengguna; b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing; c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Metrolog kepada Sekretaris Utama BSN.

Pasal 12

(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama BSN. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama BSN kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut: a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio. (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing.

BAB Kesatu

Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 9

Koreksi

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing kepada PPK melalui PyB secara hirarki. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Kepala BSN c.q pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (5) Selain dilengkapi dengan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa: a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; b. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; i. surat pernyataan yang menyatakan: 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog; 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif. (6) Format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Seleksi Administrasi dan Portofolio

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio. (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi. (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BSN. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut: a. ketua; b. sekretaris; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan jumlah ganjil. (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Metrolog atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Metrolog. (6) Tim Seleksi dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina. (7) Proses Seleksi administrasi dan portofolio oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.

Pasal 11

Tim Seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing yang diajukan oleh Instansi Pengguna; b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing; c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Metrolog kepada Sekretaris Utama BSN.

Pasal 12

(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama BSN. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama BSN kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut: a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio. (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/inpassing.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19