PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

PERBAN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Capaian Kinerja adalah hasil kerja Pegawai berdasarkan penilaian kinerja Pegawai. 5. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi/unit kerja sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan perilaku kerja. 6. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun. 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PNS. 9. Tugas Belajar Mandiri adalah peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi dengan pembiayaan mandiri atau PNS yang mendapatkan Tugas Belajar karena perpanjangan jangka waktu. 10. Pelatihan adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan nonformal dalam bentuk Pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil. 11. Program Belajar Berbasis Riset (By Research) adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tugas kedinasan. 12. Badan Riset dan lnovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. 13. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. 14. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional di lingkungan BRIN.

BAB III

PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Koreksi

Setiap Pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan sesuai Capaian Kinerja.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala OR diberikan tunjangan kinerja dengan kelas jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I.a. (2) Kepala Pusat diberikan tunjangan kinerja dengan kelas jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II.a.

Pasal 7

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya selama paling singkat 1 (satu) bulan, diberikan tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan sebagai pelaksana tugas. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya selama paling singkat 1 (satu) bulan, diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kinerja jabatan sebagai pelaksana tugas. (3) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima tunjangan kinerja dalam jabatan definitifnya. (4) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

Pasal 8

(1) Pegawai yang menduduki jabatan rangkap, diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan yang dipilihnya. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang menduduki jabatan fungsional merangkap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemberian tunjangan jabatan harus sesuai dengan tunjangan kinerja yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 7 (tujuh).

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan tunjangan kinerja dari kelas jabatan sesuai dengan jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai pelajar program sarjana (S1) disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 5 (lima); b. Pegawai pelajar program magister (S2) disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 7 (tujuh); dan c. Pegawai pelajar program doktor (S3) disetarakan pejabat fungsional ahli muda dengan kelas jabatan 9 (sembilan).

Pasal 11

(1) Pegawai yang melaksanakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pelatihan diberikan tunjangan kinerja dari kelas jabatan sesuai dengan jenis Pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang mengikuti Pelatihan postdoctoral disetarakan pejabat fungsional ahli madya dengan kelas jabatan 11 (sebelas); b. Pegawai yang mengikuti Pelatihan magang riset atau magang industri disetarakan pejabat fungsional ahli muda dengan kelas jabatan 9 (sembilan); dan c. Pegawai yang mengikuti Pelatihan teknis substansi sesuai dengan kompetensi disetarakan pejabat fungsional ahli pertama dengan kelas jabatan 8 (delapan). (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) dari jabatan definitif sesuai dengan Capaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Pegawai yang melaksanakan Program Belajar Berbasis Riset (By Research) diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) dari jabatan definitif sesuai dengan Capaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 14

Pegawai yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan definitifnya.

Pasal 15

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. tidak mempunyai jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan e. ditugaskan pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 16

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan kinerja, terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara atau penonaktifan. (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tunjangan kinerja Pegawai dapat dibayarkan kembali terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali.

BAB Kesatu

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 5

Koreksi

Setiap Pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan sesuai Capaian Kinerja.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 7 (tujuh).

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) dari jabatan definitif sesuai dengan Capaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Pasal 14

Pegawai yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan definitifnya.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18